DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2020

Nomor: 31
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYUSUNAN BAB III SISTEMATIKA Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut: a. Bab I Pendahuluan; b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021; e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; f. Bab VI Penutup. BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang:- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa_berdasarkan’ pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik ¢. -2. Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Namar 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7.

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas_ Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana_ Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus- menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber dana yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 10. 11. 4. Kegiatan adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 7, 8. 9.

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dimaksudkan untuk: a. b. sebagai pedoman dalam menetapkan Renja-PD Tahun 2021; sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten / Kota; sebagai pedoman dalam menyusun KUA-PPAS APBD Provinsi Kalimantanc. Utara Tahun 2021; digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahand. Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. a.BablI Pendahuluan;
2. b.BabIl Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. c.Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. d.BabIV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021;
5. e.BabV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
6. f.Bab VI Penutup.
(2)Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Juli 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 Saat menyusun DPA SKPD Tahun 2021; dan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar terwujud konsistensi perencanaan dan penganggaran.

e.Bappeda dan Litbang melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021 berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021. f. Mengingat Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode RPJMD, maka perlu dilakukan evaluasi hasil RPJMD pada Tahun 2021. Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE . Or. H. Sumangyah, Selretans Daerah _ MAP - DT. 1@PO Romadthan, Abisten femenntatan ‘SSog., Me £ keseyahteraan Rakyat fe Taupe Hroayat.stTR ug PU. tepain Biro tien pry” Risdianto. S-Pi.,m.cr Kepala Bappeda % bara in

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. a.BablI Pendahuluan;
2. b.Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. c.BabIIl Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. d.BabIV _Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021;
5. e.BabV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
6. f.Bab VI Penutup.
(2)Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Juli 2200 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 1 Dr. A. Surrangyah, Cekretaris Daerah a M-.AP > OT: aro Ramadhay Asisten Pemenntalan 4 18 -S06 4» MS dan Kesra Taupe Hedayat,TP,ws PU. Kepala Giro Hae Of IRIANTO LAMBRIE Ricdanto .£-F1., Msi. Kepala Pappeda an

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. a.Bab! Pendahuluan;
2. b.BabII Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. c.BablIII Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. d.BabIV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021;
5. e.BabV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
6. f.Bab VI Penutup.
(2)Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15. Juli 2¢20 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 guia 202 SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSVAET BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 334 5-

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagaiberikut:
1. a.Bab! Pendahuluan;
2. b.Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. c.BabIIl Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. d.BabIV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021;
5. e.BabV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
6. f.BabVI Penutup.
(2)Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015