DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2017

Nomor: 51
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai penyelenggaraan, pemanfaatan, dan kontribusi yang dikenakan atas jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini mencakup berbagai hal yang terkait dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, antara lain: Jenis Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Objek Kontribusi, Besaran Kontribusi, Mekanisme Pembayaran, Penggunaan Dana Kontribusi, Pengecualian dan Keringanan, Pengawasan dan Evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara adalah pelaksana penyelenggara Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Utara serta instansi lainnya;
c.bahwa dalam Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Utara serta Instansi Lainnya, ditetapkan dengan pola retribusi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Kontribusi Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; S A L I N A N Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONTRIBUSI JASA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut BPSDM Provinsi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara dan Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau Instansi lainnya.
6.Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut pengembangan kompetensi SDM adalah proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggara Pemerintahan.
7.Penyelenggara Pemerintahan adalah Pejabat Negara yang menjalankan Fungsi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
8.Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam jabatan adalah pengembangan kompetensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
9.Instansi pengirim peserta pengembangan Kompetensi SDM pola Retribusi selanjutnya disebut Instansi pengirim adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya yang mengirimkan peserta untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi.
10.Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklat PIM adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai persyaratan Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan Jenjang Jabatan Struktural.
11.Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang selanjutnya disebut Latdas adalah Pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan ASN yang Profesional yaitu ASN yang dibentuk oleh nilai-nilai dasar ASN, sehingga mampu melaksanakan tugas dan peranannya secara Profesional sebagai pelayan publik.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
13.Indeks dan biaya pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi per-orang.
14.Kas Daerah adalah kas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15.Uji Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara Sistematis dan Objektif sesuai dengan kompetensi kerja Pemerintahan dalam Negeri dan/atau Standard Internasional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,
16.Kontribusi Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pembiayaan kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka membantu/memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi lain yang mengirimkan peserta diklat.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi bertujuan untuk :

1.Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika penyelenggara Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi;
2.Menciptakan penyelenggara pemerintahan yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
3.Memantapkan sikap dan semangat pengabdian penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
4.Mewujudkan kesamaan pola pikir penyelenggara Pemerintahan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik; dan
5.Mewujudkan tugas pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Pola Kontribusi yaitu :

1.Terlaksananya pengembangan Kompetensi SDM penyelenggara Pemerintahan sesuai dengan standarisasi pengembangan Kompetensi SDM; dan
2.Meningkatnya Kompetensi SDM penyelenggara Pemerintahan yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB II

JENIS DAN BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

Pengembangan Kompetensi SDM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi.

Pasal 5

Pengembangan Kompetensi SDM dengan Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

(1)Diklat Kepemimpinan, yang terdiri dari :
1. a.Diklat Kepemimpinan Tingkat III; dan
2. b.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.
(2)Diklat Dasar / Prajabatan, terdiri atas :
1. a.Diklat Dasar Golongan I;
2. b.Diklat Dasar Golongan II;
3. c.Diklat Dasar Golongan III;
4. d.Diklat Dasar Formasi Khusus.

BAB III

INDEKS BIAYA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

Indeks biaya pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Pasal 7

Biaya pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan untuk penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM oleh BPSDM Provinsi.

Pasal 8

Penerimaan Daerah yang berasal dari biaya pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi di setorkan ke kas Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Nomor Rekening 0071200001.

Pasal 9

Penggunaan biaya pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM sebagimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017