DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Nomor: 66
Tahun: 2001
Ditetapkan: 13 September 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2.Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
3.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
4.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5.Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

Retribusi JAsA UMUM

Pasal 2

(1)Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
(2)Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. d.Retribusi …
5. d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
6. e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
7. f.Retribusi Pelayanan Pasar;
8. g.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. h.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. i.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
11. j.Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
(3)Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

BAB III

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
(2)Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. b.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. c.Retribusi Tempat Pelelangan;
4. d.Retribusi Terminal;
5. e.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. f.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. g.Retribusi Penyedotan Kakus;
8. h.Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. i.Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. j.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. k.Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
12. l.Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. m.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
(3)Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

BAB IV

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
(2)Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. c.Retribusi Izin Gangguan;
4. d.Retribusi Izin Trayek.
(3)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB V

JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah.
(3)Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

RETRIBUSI LAIN-LAIN

Pasal 6

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

BAB VII

PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pasal 11

…

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (33)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 02 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (33)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 1 Tahun 2015