Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan. Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara. Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When), pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus_ sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan Whistleblower jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistleblower diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
a.informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
(8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
b.informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistleblower sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a.penentuan tim audit oleh Inspektur;
b.penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
c.pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.