DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2018

Nomor: 57
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain: Sistem dan prosedur pengaduan, Mekanisme penerimaan pengaduan, Perlindungan bagi pelapor, Koordinasi dengan lembaga penegak hukum, Tata cara tindak lanjut pengaduan, Monitoring dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu. memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang; bahwa sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi, serta Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang Strategis nasional yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah dalam rangka mencegah korupsi berfokus pada Perizinan, tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi layanan yang diberikan, perlu menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; ¢. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135}; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum_ Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036); 8. 9. 17.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan * PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LI NG KUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan. 3. 6. 7. 8. 10. Pelapor perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Whistleblower adalah orang yang melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Sistem Penanganan Pengaduan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tim Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari Whistleblower, menyelidiki, memproses, dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Gubernur Kalimantan Utara. 9.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah : a. b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana_ korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: mo ao op batasan; mekanisme pengaduan; tindak lanjut; ekspose hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan Whistleblower; perlindungan terhadap Whistleblower; dan ketentuan penutup.

BAB II

BATASAN

Pasal 5

(1)Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistleblower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
1. a.masalah yang diadukan (What) : berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundan-undangan serta dampak adanya penyimpangan. pihak yang bertanggungjawab (Who): berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan. lokasi kejadian (Where): berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi. waktu kejadian (When): berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku. mengapa terjadi penyimpangan { Why): berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent). bagaimana modus penyimpangan (How) : berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (concealment), dan pengkonversian (convertion) hasil penyimpangan. b. d. e. f.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 6

Setiap Whistleblower dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung. Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui: a.kotak Pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; atau

b.melalui e-mail website itwilkaltara@gmail.com.

BAB IV

TINDAK LANJUT

Pasal 7

Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan. Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara. Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When), pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus_ sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan Whistleblower jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistleblower diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :

a.informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan

(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. b.informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistleblower sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
2. a.penentuan tim audit oleh Inspektur;
3. b.penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
4. c.pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 8

Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur. Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik. Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Gubernur. Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak- pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak- pihak lainnya yang relevan dan hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK). Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan_ evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab. Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan. Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui review, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan- permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)BAB V EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN

Pasal 9

Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif. Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan. Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut. Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah. Dalam hal pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidak sepakatan dan selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Gubernur. Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
b.ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
c.tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
d.kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
e.pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal, dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan dan hasil pembicaraan’ dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;
f.pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan
g.laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.

(8)Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan_ setelah ekspose’ eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
(9)Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraaan Akhir yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
(10)Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidak setujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
(11)Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
(12)Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertangggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 10

(1)Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan Whistleblower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
(2)Sebelum laporan disampaikan kepada Gubernur, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviuw.
(3)Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistleblower disampaikan kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012