DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan di Provinsi Kalimantan Utara sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, dan akuntabel. Diatur tentang pendelegasian kewenangan Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jenis pelayanan perizinan, penyelenggaraan dan pengelolaan perizinan berbasis sistem OSS-RBA dan aplikasi PESONA, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Selain itu, diatur pula mengenai pembentukan tim teknis, maklumat pelayanan publik, standar pelayanan dan SOP, manajemen pelayanan, pengelolaan pengaduan dan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan; Menimbang® Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor25Tahun2009tentangPelayanan Publik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2009 Nomor112,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5038); 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundangan-Undangan (LembaranNegaraTahun2011Nomor82,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234), sebagaimanatelahdiubah denganUndang-UndangNomor 13Tahun2022 tentangPerubahan KeduaAtasUndang- Undang Nomor12Tahun2011 tentangPembentukan PeraturanPerundangan Undangan(LembaranNegara Tahun2022Nomor143,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6801); 4.Undang-UndangNomor20Tahun2012 tentang PembentukanProvinsiKalimantanUtara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2012Nomor229, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5362); 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut Perizinan Berusaha UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

14.Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
15.OSS Berbasis Resiko atau Online Single Submission Risk Based Approach selanjutnya di singkat OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
17.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18.Perizinan Sistem Online Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat PESONA adalah aplikasi mandiri yang mendukung pelaksanaan OSS-RBA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PTSP dan untuk meningkatkan ekosistem investasi serta untuk menunjang penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan serta mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;
b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
c.meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah.

(1)Gubernur mendelegasikan kewenanganPemel_'lptah Daerah dalam penyelenggaraan pelayananperizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan kepadaKepala DPMPTSP. ‘
(2)PendelegasiankewenanganolehGubernur sebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputi: . a.penyelenggaraanPerizinan Berusaha, Perizinandan
(1)
(2)
(3)
(4))
(1)@)
(3)
(4)NonperizinanyangmenjadikewenanganPemerintah Daerahsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan, b.penyelenggaraanPerizinanBerusaha,Perizinandan Nonperizinanmenjadiurusan pemerintahpusatyang diberikanpelimpahankewenangankepadaGubernur berdasarkanasasdekonsentrasidan tugas pembantuan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN Pasal 4.

Pasal 5

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.Perizinan Berusaha;
b.Perizinan Berusaha UMKU;
c.Perizinan;dan
d.Nonperizinan. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui sistem OSS RBA yang dikelola oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban Perizinan Berusaha dalam menunjang kegiatan usaha. Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, diselenggarakan melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui aplikasi PESONA.

Pasal 6

Kepala DPMPTSP memberikan persetujuan terhadap Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Kepala DPMPTSP menandatangani setiap naskah Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang telah didelegasikan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan ~ dilakukan dalam bentuk doku_men' elektronik melalui sistem OSS-RBA dan/atau aplikasi PESONA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerbitan persetujuan Perizinan Berusaha, Perizi_nan dan Nonperizinan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dilengkapi kode pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5)
(6)Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan tetap, dan/atau belum ditunjuk pejabat definitif, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Gubernur. Dalam hal terjadi gangguan pada aplikasi PESONA, persetujuan dan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara manual.

Pasal 7

Jenis layanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas sektor: SESE TR S a0 o YOBg kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup; energi dan sumber daya mineral; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; perhubungan; kesehatan, obat, dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; . sosial; pemuda dan olahraga; kesatuan bangsa dan politik; dan ketenagakerjaan.

(1)
(2)NONPERIZINAN

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.memberikan persetujuan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS-RBA;
b.menyampaikan notifikasi perbaikan persyaratan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS-RBA;
c.melakukan penolakan, permohonan Perizinan Berusaha dalam hal pemenuhan persyaratan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;dan
e.pelayanan konsultasi dan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan.

(3)Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penerimaan dan/atau penolakan permohonan, penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;dan
1. e.pelayanan konsultasi dan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan. ao op

Pasal 9

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. ()

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka menunjang pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas yaitu:

a.melaksanakan Kkonfirmasi dilapangan terhadap Perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis dengan membuat kajian dan berita acara hasil pemeriksaan sesuai bidangnya;
b.melakukan kajian yuridis atas hasil pemeriksaan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memberikan rekomendasi teknis kepada Kepala DPMPTSP untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis; dan
d.melaksanakan analisa terhadap berkas permohonan yang memerlukan pertimbangan teknis.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN Pasal 4.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN Pasal 4.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021