DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini antara lain: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Struktur Organisasi UPT, Tugas dan Fungsi UPT, Tata Kerja UPT, Koordinasi dan Kerja Sama, Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam dinamika perkembangan kelembagaan dan pelayanan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal melalui penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara; . bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; . bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana ¢. dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara; 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. 4. Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. 7. 2 8. 10. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). 9. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. 3 10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Lab. Keswan dan Kesmavet adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Tanjung Selor. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner . 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPTD kelas B pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berlokasi di Tanjung Selor
(2)Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran. 4

Pasal 3

(1)UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dinas di Lapangan.
(2)UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, masing-masing terdiri dari:

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki tugas pelayanan laboratorium dan diagnosa penyakit hewan dan bahan asal hewan secara benar dan akurat sesuai dengan standar diagnosa laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner nasional.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi:

a.monitoring dan surveilans penyakit hewan dan bahan asal hewan; 5
b.pemeriksaan contoh yang berasal dari hewan maupun bahan asal hewan (BAH) untuk penetapan diagnosa; c. Menyelenggarakan kegiatan pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak baik yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius
d.pelaksanaan investigasi, surveilans dan pelayanan penanggulangan penyakit veteriner

Pasal 7

(1)Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian program dan kegiatan monitoring dan surveilans penyakit hewan dan bahan asal hewan;
1. b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeriksaan contoh yang berasal dari hewan maupun bahan asal hewan (BAH) untuk penetapan diagnosa;
2. c.penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
3. d.pengoordinasian dengan unit kerja terkait;
4. e.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
5. f.pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
6. g.pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
2. b.pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; 6
(1)
(2)
(4)
1. c.pengelolaan urusan kepegawaian;
2. d.pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
3. e.penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan
4. f.pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum, perekayasa dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPTD dengan Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016