DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021

Nomor: 89
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022; 1 . Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); QR - 1
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)0/ - 2 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 7 7 ) ; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2 0 1 0 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 0 4 1 ) ; 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106); &t/ - 3 L
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2 0 1 8 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 525); 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 754);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1067);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157); 0/ - 4
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2 0 2 1 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926;
25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /Pmk.07 / 2 0 2 1 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2 0 1 9 (Covid-19) dan Dampaknya;
26.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/Pmk.07 / 2 0 2 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /Pmk.07 / 2 0 2 1 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2 0 1 9 (Covid-19) dan Dampaknya;
27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5839 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
28.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2 0 1 4 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 1 4 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiNusa Tenggara Timur Nomor 0075);
29.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 008); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN
2022.0N - 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
7.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 9 . Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 0 . Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 1 1 . Pembiayaan adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 1 2 . Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 0 - 6
13.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.5.060.282.355.991, (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

( 1 ) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). (1)../' - 7
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2 1 0 . 3 6 1 . 2 7 1 . 2 2 5 , - (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
(6)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar R p . 3 . 1 3 0 . 1 3 2 . 6 2 2 . 1 0 0 , - (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
(7)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat.

Pasal 5

( 1 ) Anggaran pajak daerah sebesar R p . 1 . 4 8 6 . 1 8 1 . 1 0 2 . 2 4 4 , - (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:

a.pajak kendaraan bermotor;
b.bea balik nama kendaraan bermotor;
c.pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d.pajak air permukaan; dan
e.pajak rokok.

(2)Retribusi Daerah sebesar Rp.184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu. 0/ - 8
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 43.083.127.863, - (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pemerintah Pusat.
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 2 1 0 . 3 6 1. 2 7 1. 2 2 5 , (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satujuta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terdiri atas:
1. a.hasil pemanfaatan barang milik daerah yang dipisahkan;
2. b.jasa giro;
3. c.pendapatan bunga;
4. d.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
5. e.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
6. f.pendapatan denda pajak daerah;
7. g.pendapatan dari pengembalian; dan
8. h.pendapatan badan layanan umum daerah.

Pasal 6

( 1 ) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp.579.499.665.592,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

(2)Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.335.748.560,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
(3)Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 284.240.647.622,- (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
(5)Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp. 382.105.040.470,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus lima juta empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). 9/ - 9

Pasal 7

( 1 ) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1 5 .4 7 6 . 9 6 7 .4 1 5 , - (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu em pat ratus lima belas rupiah).

(2)Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4)huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.028.733.000,- (dua puluh tiga miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(4)Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
(5)Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.007.000.000,- (satu miliar tujuh juta rupiah).
(6)Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar R p . 1 4 . 1 5 5 . 7 3 3 . 1 2 2 , - (empat belas miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus duah puluh dua rupiah).
(7)Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(8)Anggaran pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h direncanakan sebesar Rp. 127.742.837.688,- (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 5.486.764.678.209, (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh em pat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas :

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.Ow - 1 0

Pasal 9

( 1 ) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja bunga;
d.belanja hibah; dan
e.belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1 . 7 0 4 . 1 2 0 . 3 0 5 . 5 0 4 , - (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8 2 . 5 8 4 . 5 0 1 . 1 0 5 , - (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus lima rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2 2 0 . 9 6 1 . 7 0 3 . 3 7 4 , - (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh em pat rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar R p . 5 2 . 7 4 1 . 9 2 1 . 0 0 0 , - (lima puluh dua miliar tujuh ratus em pat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 10

( 1 ) Anggaran belanja pegawai sebesar R p . 1 . 7 0 4 . 1 2 0 . 3 0 5 . 5 0 4 , - (satu triliun tujuh ratus em pat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus limaribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf a, terdiri atas :

a.gaji dan tunjangan;
b.belanja tambahan penghasilan ASN; Oy - 1 1
c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
d.belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
e.belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
f.belanja penerimaan lainnya pimpinan dprd serta kepala daerah/wakil kepala daerah;
g.belanja pegawai badan layanan umum daerah.

(2)Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1 . 0 6 6 . 1 0 5 . 3 0 6 . 9 5 7 , - (satu triliun enam puluh enam miliar seratus lima juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.238.756.797.902,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sebilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 327.330.245.510,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus em pat puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar R p . 6 2 . 1 6 9 . 9 1 3 . 0 0 7 , - (enam puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp.262.028.988,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.360.000.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
(8)Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6 . 1 3 6 . 0 1 3 . 1 4 0 , - (enam miliar seratus tiga puluh enam juta tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah).O/ - 1 2 Pasal 1 1 ( 1 ) Anggaran gaji dan tunjangan sebesar R p . 1 . 0 6 6 . 1 0 5 . 3 0 6 . 9 5 7 , - (satu triliun enam puluh enam miliar seratus lima juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1 ) huruf a, terdiri atas:
1. a.gaji pokok ASN;
2. b.gaji tunjangan keluarga ASN;
3. c.belanja tunjangan jabatan ASN;
4. d.belanja tunjangan fungsional ASN;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.belanja tunjangan beras ASN; dan
7. g.belanja tunjangan PPh.
(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp.794.773.472.280,- (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
(3)Gaji tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7 6 . 3 9 8 . 9 1 9 . 8 2 8 , - (tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar R p . 1 1 . 9 2 5 . 4 2 4 . 0 0 0 , - (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.421.098.388,- (lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.755.042.970,- (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp.58.794.100.484,- (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh em pat juta seratus ribu em pat ratus delapan puluh empat rupiah).0/ - 1 3
(8)Belanja tunjangan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.496.824.100,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 426.482.322.218, (empat ratus dua puluh enam miliar em pat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (6)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (6)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2022