DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 14.a Tahun 2014

Nomor: 14.a
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja dinas peternakan dan kesehatan hewan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat; '-_.7511/7/(MI7Z'IilW/iQ'J/Affnlh':_?2W_&"YY:'I , _ _ _ __ Mengingat :1. Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3894) sebagaimana telah dlubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); __]rfizpf/M/(chw/lq'amwzg"9941.11/___ _ _ ___ _ '
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 44JT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang — undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenagan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 31); '“ _-' _ a..."...Hl. »--"*_._,m--_" '. liku/wara ?ffnwriwwi74/03”? ,. . …
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MenetapkanzPERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 76); ”mn %nziwwnf'mwm-Hny—1291.11." , _. _ Daerah adalah Provinsi Papua Barat Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada 10. 11. 12. 13. 14. 15. kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu; Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang—undangan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat. Kepala dinas adalah kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Uraian Tugas adalah uraian semua tugas yang merupakan uraian pokok sekumpulan pekerjaan tertentu yang diarahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan. Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang berada dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan— jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja. UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota. _Flv/Wua” ?an'myaiywmyr 79.33

BAB II

URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari : Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Bidang Produksi Ternak ; Bidang Agribisnis Peternakan ; _ Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan ; * Kelompok Jabatan Fungsional ; Unit Pelaksana Teknis Dinas ; _ ?anasvanvsv

Pasal 3

(1). Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai _ tugas sebagai berikut :
1. a.Menetapkan rencana program dan kerja;
2. b.Merumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. c.Mengkoordinasikan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan instansi/lembaga terkait untuk & ”??/13,431 _ mendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
4. d.Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
5. e.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
7. g.Membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
8. h.Menyusun sasaran kinerja serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan;
9. i.Melaksanakan pembinaan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang—undangan dan kondisi obyektif daerah untuk meningkatkan kemajuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; ]. Memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menetapkan surat-surat laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
10. k.Mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidang DPRD Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai perkembangan pembangunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; ”?./WM (”rdf-invwerW/vsw … .. . . ., . .
11. l.Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Papua Barat yang menyangkut kebijaksanaan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;
12. m.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Barat secara periodik sebagai bahan penanggungjawaban;
13. n.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Papua Barat.
(2)Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan ;
1. a.Sekretariat; Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; Bidang Produksi Ternak; Bidang Agribisnis Peternakan; Bidang Prasarana dan Sarana; Kelompok Jabatan Fungsional ; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). anhgnapa' Paragrafz SEKRETARIS Pasal 4
(1)Sekretaris mempunyai tugas penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pembinaan ketatatusahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. ' &»_,- .'.'l “7." ' ' “"-4... "…” ' "_ .. . v . , fim/wrn %nt-quqmqug199934S4M'_ _ . _ _ _ _ . .,, . ,__
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris menyelenggarakan tugas sebagai berikut: a. b. menyusun rencana dan program kerja; mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan Sekretaris agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas; mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya; memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat; Menyusun sasaran kinerja sekretariat serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikelola di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diajukan kepada atasan; melaksanakan koordinasi dengan unit—unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar; membuat telaahan staf untuk diajukan kapada atasan sesuai bidang tugasnya; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja, perencanaan keuangan dan aset dinas, kepegawaian dan umum sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana dan program selanjutnya; _May/WM &an &gt/Om" 27.790! IS. 3)
(1)
(2)
(3)
1. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
2. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
3. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
4. b.Sub Bagian Keuangan ;
5. c.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
6. a.menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; ___/ffywwy ”'ra/bnr; (?“/1457714 2???qu 34/57. ' _ __
7. b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya;
8. c.memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
9. d.Menyusun sasaran kinerja sub bagian serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan;
10. e.mengarahkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan permasalahannya;
11. f.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan umum sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;
12. g.membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang umum untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
13. h.menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti rapat dinas, kunjungan tamu dan mengkonsultasikan dengan kepala Sekretariat untuk mendapat persetujuan;
14. i.melaksanakan pengadaan, inventarisasi dan pemeliharaan barang kebutuhan dinas sesuai dengan data dan peraturan perundang—undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegaitan; ]. melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. k.memfasilitasi operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat sesuai dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ' ,Fliwzyy/rg'imbnnliwkmf(179114139415, _ _
16. l.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
17. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan mengonsep surat, mengelola anggaran, mengelola asset dinas, melakukan verifikasi anggaran, memantau, membuat telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. c.memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
4. d.Menyusun sasaran kinerja sub bagian serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan;
5. e.melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. f.Mencermati dokumen permintaan pembayaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen anggaran yang tersedia untuk diajukan kepada atasan;
7. g.Melaksanakan verifikasi anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
8. h.membuat telaahan staf tentang masalah—masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan;
9. i.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diajukan kepada atasan; ]. memantau pelaksanaan pengelolaan anggaran dan asset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan alokasi dana dan ketentuan yang berlaku;
10. k.melaksanakan koordinasi dengan unit terkait untuk menyiapkan dokumen penggunaan keuangan dan asset dinas secara tertib, lengkap dan transparan untuk menjamin sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel; !. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
11. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. _HhW/mnHwa/[m,jLGe/an_fz/m Safri/__ _ _ _

Pasal 7

(1)Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Sub Bagian Perencanaan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.Menyusun rencana dan program kerja;
2. b.Mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan; . Melaksanakan kegiatan pembinaan sub bagian perencanaan dan pelaporan; . Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan penyusunan program dan anggaran; .Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan; Menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; . Memberi masukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; . Menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan sub bagian perencanaan dan pelaporan; Menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan sub bagian perencanaan dan pelaporan; Membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 7%); MW: BMG/mw "umm- 94931 Sri,-nf _, _ .. .__ _-_ _…-__ /… -.' . - ., '
3. k.Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; |. Menyusun sasaran kinerja sub bagian serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; m.Melakukan kerja sama dengan sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;
4. n.Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, TOR, dan Laporan Tahunan dinas berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan penanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. o.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(1)Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di bidang kesehatan hewan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.Merumuskan dan melaporkan program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 'WW'WF WWW! di"-MM“ . . Mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pejabat instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas; . Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas terbagi habis; . Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan; . Menyusun sasaran kinerja bidang serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petani ternak di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ; . Melaksanakan surveillance dan monitoring evidemilogi untuk pengawasan dan pengamatan dini terhadap penyakit— penyaklt hewan menular; . Melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pembrantasan penyakit hewan agar tidak menyebar luas; Melakukan pengawasan higienis, sanitasi lingkungan usaha peternakan dan pengendalian peredaran obat hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan terhadap pemotongan hewan dan peredaran daging; . Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang pemotongan hewan; Melarang dan mengawasi pemotongan sapi betina produktif; .Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; _]]!)me BfM/m'vn_c;m>m_w???:zvz'xfwwf_ _ _ _ ; __
  1. 0.Membuat laporan hasil kegaitan serta bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3)Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud, membawahkan :
1. a.Seksi Pengawasan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan; b.Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
2. c.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(1)Seksi Pengawasan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pelaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan Seksi Pengawasan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
(2)Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengawasan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.Menyusun rencana dan program kerja;
2. b.Melaksanakan surveillance dan monitoring evidemilogi untuk pengawasan dan pengamatan dini terhadap penyakit- penyakit hewan menular; !!)/Windi: a_n/,… tivi/<me- fyi/63133, ' _ . Melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan agar tidak menyebar luas; . Menganalisis data pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; . Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ; . Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; .Menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; . Menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; . Menyusun rencana dan langkah—langkah Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; . Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; . Membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; . Menyusun sasaran kinerja seksi serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; .Menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan penanggungjawaban pelaksanaan tugas; . Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1)Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pelaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program pembinaan dan Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. b. Menyusun rencana dan program kerja; Menganalisis data pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan; . Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan; .Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan; .Menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran obat hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku; . Memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; . Menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
(1)
(2)
1. i.Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas; ]. Menyusun rencana dan langkah—langkah pembinaan Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
2. k.Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. l.Membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; m.Menyusun sasaran kinerja seksi serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan;
4. n.Menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. o.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pembinaan teknis, penyusunan program pembinaan dan pengembangan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.Menyusun rencana dan program kerja;
2. b.Menganalisis data pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
3. c.Melaksanakan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. d.Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. e.Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. f.Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada petani ternak;
7. g.Menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
8. h.Memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
9. i.Menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; ]. Menyusun rencana dan langkah—langkah pembinaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. k.Melakukan pengawasan yang meliputi daging di pasar dan di Rumah Potong Hewan (RPH), dan bahan asal hewan dari luar daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. i.Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; m.Membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
12. n.Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. o.Menyusun sasaran kinerja seksi serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; Mimi/[Wi ami/m;: fin/(nmr 7)ng &:qf
(1)
(2)
1. p.Menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan penanggungjawaban pelaksanaan tugas;
2. q.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Bidang Produksi Ternak mempunyai tugas Penyusunan rencana dan program kerja, koordinasi, melakukan pembinaan teknis operasional, pemantauan, pengendallkan pelaksanaan di bidang Produksi Ternak serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Produksi Ternak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.Menyusun rencana dan program kerja;
2. b.Mengumpulkan dan menganalisis data di Bidang Produksi Ternak;
3. c.Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan bidang Produksi Ternak;
4. d.Menyusun sasaran kinerja bidang serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasll sasaran kinerja bawahan;
5. e.Membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; ' ww: gaby/14042414." ???gvSmw' , ___ ,., , ., ., , .
(3)
(1)
1. f.Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan bidang Produksi Ternak dengan unit-unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. g.Melakukan pembinaan teknis operasional kepada kepala seksi di bidang Produksi Ternak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. h.Melakukan pembinaan teknis operasional kepada kepala seksi di bidang Produksi Ternak sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
4. i.Mengoreksi dan memberi paraf koordinasi tata naskah dinas yang dikelola di Bidang Produksi Ternak untuk diajukan kepada atasan; ]. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. k.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Produksi Ternak sebagaimana dimaksud, membawahkan :
6. a.Seksi Perbibitan Ternak;
7. b.Seksi Budidaya Ternak;
8. c.Seksi Pakan Ternak.

Pasal 13

Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas pembinaan teknis, penyusunan program, fasilitas dan penyiapan pedoman pengembangan Seksi Perbibitan Ternak. .”th %mbwnfiwkmw-Pl/Wvgmn' _ .

(2)Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perbibitan Ternak mempunyai uraian tugas sebagai berikut : Menyusun rencana dan program kerja;a.
1. b.Mengumpulkan dan menganalisis data Perbibitan Ternak; c. d. Melaksanakan kegiatan Perbibitan Ternak; Menyusun rencana dan langkah-langkah dalam kegiatan Perbibitan Ternak (inseminasi Buatan, inseminasi Kawin Alam, dan Penyelamatan Induk Betina Produktif); .Menata kualitas bibit ternak ruminansia, non ruminansia, maupun aneka ternak berdasarkan prinsip-prinsip pemeliharaan ternak yang baik; . Menyediakan bibit ternak yang mengacu pada standarisasi jaminan mutu nasional (SNI) maupun internasional (ISO); . Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pengembangan Perbibitan Ternak; .Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Perbibitan Ternak; Menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; . Memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; . Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Perbibitan Ternak; Menyusun rencana dan langkah-langkah pengembangan Perbibitan Ternak; Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; ' .. . “ . *. IAI/“K ' " ' ' l'_ - v . _ r. ' . , . ”JW/0:41; &azwaqaimm-ngmw __ _ _ __ _ ___ _ '
(1)
(2)
1. k.Membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
2. l.Menyusun sasaran kinerja seksi serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; m.Menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
3. n.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012