DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur mengatur mengenai pelayanan pendidikan dan pelatihan provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Peraturan Gubernur Papua Barat 358 Mengingat : 1. Gubernur Papua Barat tentang Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat; Undang-Undang 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang— Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/ PUU—l / 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Peraturan Gubernur Papua Barat 359 Pertanggungawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Peraturan Gubernur Papua Barat 360 10. 11. 12. 13. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; ' Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Papua Barat 361 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat ][ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187); Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1188); Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1189); Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 111 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1554); Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Il (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1555” Peraturan Gubernur Papua Barat 362

Mengingat

20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 21. 22.

Menetapkan

Menetapkan : tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35); Peratuhan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Refolusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 67) Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rincian Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 105); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Peraturan Gubernur Papua Barat 363 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat. Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang—undangan yang berlaku. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Papua Barat. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat. Pelayanan adalah suatu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah kepada aparatur dan atau pihak lain dalam hal pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dengan berdasarkan kurikulum yang sudah distandarkan. Pelatihan adalah suatu kegiatan proses belajar mengajar dengan tujuan menambah ketrampilan dan kemampuan. Unit Kerja adalah bagian kerja dari satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah; Bendahara Penerima adalah pejabat penerima pungutan kontribusi daerah dan kontribusi penyelenggara kegiatan. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,'vBadan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. Peraturan Gubernur Papua Barat 364 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Pihak Lain adalah pihak penyelenggara atau pengusul pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kotamadya, Instansi Vertikal dan/atau Swasta lainnya. Peserta adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh instansi pengusul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kontribusi adalah pungutan atau pembayaran atas jasa pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan orang pribadi atau badan atas dasar keahlian dan kecakapan orang atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada badan atau lembaga pemerintahan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan tenaga pengajar, kepanitian, paramedis, keamanan atau security, fasilitas ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan proses pendidikan dan pelatihan. Kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) adalah Kesepakatan yang dibuat antara Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Gubernur dengan pihak ketiga dan atau pihak lain dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan atau pengkajian bidang tertentu. Peraturan Gubernur Papua Barat 365 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besaran pembiayaan sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetoran. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pihak lain untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Masa Kontribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib peserta atau pihak lain untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan. Pemakai adalah orang pribadi atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah. Kelas adalah raungan yang dipergunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) peserta didik. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Papua Barat 366
33.Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat— syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi dan Kontribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, dipungut pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi dan Kontribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis, fungsional, pemerintahan, kepemimpinan, pengkajian dan pengembangan bidang tertentu dan orientasi kecakapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kotamadya.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi dan Kontribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
1. a.Pelayanan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. c.Pendidikan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan (1. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Swasta.
(4)Subjek Retribusi dan Kontribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati pelayanan pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis, fungsional, pemerintahan, kepemimpinan, pengkajian dan pengembangan bidang tertentu dan orientasi kecakapan anggota dewan.
(5)Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. & Peraturan Gubernur Papua Barat 367

BAB III

JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PELAYANAN FASI LTAS

Pasal 3

Jenis pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi :

a.Orientasi kecakapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota; . Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM II); Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (PIM III); . Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (PIM IV); Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan; Pendidikan dan Pelatihan Bidang Fungsional; . Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknis; Pengkajian dan Pengembangan Bidang Tertentu; Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; papc' %“r'z—qn :"?

Pasal 4

Jenis pelayanan fasilitas penunjang pendidikan dan pelatihan meliputi : Tenaga pengajar (Widyaiswara/ Fasilitator); Tenaga Administrasi; Tenaga Medis; Tenaga Keamanan (security); Ruang Kelas (pembelajaran); Ruang Perpustakaan; Ruang Perawatan (medis); Ruang Inap (kamar tidur); Ruang Makan; Dapur (Pantry); Sarana Out Bonds; [. Auditorium; FP'f'P'QQT”OP-PP'P Peraturan Gubernur Papua Barat 368 m. n. 0. p.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Fasilitas Olah Raga; Ruang Diskusi; Ruang Seminar; Ruang Laundry.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis serta pelayanan teknis yang disediakan. Prinsip tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan didasarkan pada tingkat kemampuan orang pribadi dan Badan dan/atau pihak lain, aspek keadilan dan kepastian hukum. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan dapat diusulkan oleh pihak lain yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten, Kotamadya, Instansi Vertikal dan/atau Swasta lainnya dengan melakukan pembayaran kontribusi. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan pembayaran kontribusi, pejabat yang ditunjuk wajib menyetorkan biaya retribusi daerah ke kas umum daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua Peraturan Gubernur Papua Barat 369 puluh empat jam) dengan masa retribusi yang ditetapkan oleh perundangan yang berlaku.

(3)Untuk menjamin mutu proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan maka Kepala Badan wajib membuat Surat Keputusan pelaksanaan Kegiatan tentang Kepanitian dan kepesertaan, surat keputusan tersebut wajib dilaporkan kepada Gubernur.
(4)Pungutan Kontribusi sebagaimana pada ayat (2) belum termasuk kunjungan lapangan (branchmarking) dan laboratorium (visitacy laboratium).
(5)Peserta didik wajib menanggung sendiri biaya lapangan seperti yang dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

Untuk menjamin tertib administrasi dalam hal kerjasama dengan pihak lain maka Kepala Badan dapat melakukan Penanda Tanganan Kerja Sama dengan Pihak Lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan hasil Kesepatan tersebut dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI

SISTEM PEMUNGUTAN, PENYETORAN , PEMAKAIAN DAN PELAPORAN PERIJINAN RETRIBUSI DAN KONTRIBUSI DAERAH

Pasal 8

(1)Pungutan retribusi daerah dilakukan melalui penyetoran dana kontribusi peserta atau pihak lain.
(2)Penerimaan pungutan retribusi daerah dan kontribusi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
(3)Pungutan retribusi daerah disetor langsung ke kas daerah.
(4)Pungutan kontribusi dapat dipergunakan langsung untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan. Peraturan Gubernur Papua Barat 370
(5)Pungutan retribusi daerah dan kontribusi dilaporkan kepada gubernur per triwulan tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

TANDA KELULUSAN DAN TANDA MENGIKUTI

Pasal 9

(1)Setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus, maka Gubernur menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat Kelulusan yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap orang yang mendapat pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan tidak lulus hanya mendapatkan Surat Tanda Mengikuti.
(3)Setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan akademik, kedisiplinan, jam aktif pembelajaran ataupun sebab lain dinyatakan tidak layak dan/atau diskualifikasi, maka tidak berhak mendapatkan Surat Tanda Kelulusan ataupun Tanda Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009