Peraturan Gubemur Papua Barat ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023
Memuat teks peraturan…
SALINAN GUBERNUR PAPUA BARAT PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA BARAT, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6697); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahuri 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangurian Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2023.
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode l (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bab I Pendahuluan; Cambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup. (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. b. Bab II c. Bab 111 d. Bab IV e. BabV f. Bab VI g. Bab VH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagairnana dimaksud dala.m Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam menyusun: a. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023. Pasal3 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada t.anggal 15 November 2022 Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD PAULUS WATERPAUW Diundangkan di Manokwari pada tanggal 15 November 2022 Pj. SEK.RETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT, CAP/TTD DANCE SANGKEK SERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARATTAHUN 2022 NOMOR 31 Salinan yang Plt. Kepala sesuai aslinya iro Hu um, Dorsinta R. L. Hutab at, S.H., M.M Pembina k. I NIP. 19660705 1 9201 2 002 LAMPI RAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! PAPUA BARATTAHUN 2023. TANGGAL 15 NOVEMBER 2022 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2023 DAF'I'AR ISI DAFTAR GAMBAR BAB II BAB JI! BAB!V BABV BAB VII PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM KONDIS! DAERAH KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KlNERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PENUTUP Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD Salinan yang sah sesuai aslinya Plt. Kep,·a iro � kum, if ,..___ / Dorsinta R. C. Hutab at, S.H., M.M Pembina k. I NIP. 19660705 . 9201 2 002 PAULUS WATERPAUW 8.2 PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Ini disebabkan RPJMD Provinsi Papua Barat akan berakhir pada tahun 2022 (2017-2022). Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada t.ujuan, sasaran pokok, arah kebijakan dan program RPD Provinsi Papua Barat. Tahun 2023-2026 untuk tahun pelaksanaan 2023, RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023 tersebut dijadikan dasar penyusunan RAPBD Provinsi Papua Tahun 2023. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan Tahun 2022, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain. Akhirnya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang tertuang didalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan tahun 2023 ini, dengan semboyan: "MEMBANGUN DENGAN HATI, MEMPERSATUKAN DENGAN KASIH MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT" Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TIO Salman yang sesuai aslinya Plt. Kepala · o H um, Dorsinta R. . Hutab at, S.H., M.M Pembina . I NIP. 19660705 1 9201 2 002 PAULUS WATERPAUW
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)