DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini memuat mengenai penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Riau yang telah ada sebelumnya. Provinsi Riau terdiri atas 10 kabupaten dan 2 kota dengan ibu kota provinsi berada di Kota Pekanbaru.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pembangunan Provinsi Riau diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau;
c.bahwa pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.bahwa Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Baral, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Riau; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PROVINS! RIAU PRES I DEN I SALINAN I Menimbang BAB II ... Pasal 2 Tanggal 31 Juli 1958 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No.75), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646). Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Provinsi Riau adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang.
2. 2.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Riau.

Menetapkan

Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANGPROVINS!RIAU. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

c.adat ...

Pasal 5

Provinsi Riau memiliki karakteristik, yaitu:

a.kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan gambut, daerah aliran sungai, pesisir dan pantai, kawasan dataran tinggi berupa perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi, serta kawasan kepulauan;
b.potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian terutama perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata dan industri pengolahan; dan Pasal 4 Ibu kota Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru.
a.Kabupaten Kampar;
b.Kabupaten Indragiri Hulu;
c.Kabupaten Bengkalis;
d.Kabupaten Indragiri Hilir;
e.Kabupaten Pelalawan;
f.Kabupaten Rokan Hulu;
g.Kabupaten Rokan Hilir;
h.Kabupaten Siak;
1. 1.Kabupaten Kuantan Singingi; J. Kabupaten Kepulauan Meranti;
k.Kota Pekanbaru; dan
l.Kota Dumai.

Pasal 3

Provinsi Riau terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu:

BAB II

CAKUPANWILAYAH,IBU KOTA,DAN KARAKTERISTIK PROVINS!RIAU Agar ...

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c.adat dan budaya melayu Riau terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. PRES ID EN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 162 PRATIKNO ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA JOKO WIDODO ttd. Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Berkaitan ... Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Riau dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat

(1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik", Kedudukan Provinsi Riau sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang- Undang. Desain pengaturan Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasamya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di rnasyarakat. I. UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PROVINS! RIAU PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIANOMOR6808 Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup j elas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2026