c.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD, dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening
a.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan, pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak diantaranya adalah pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, amanat peraturan perundang-undangan serta pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat;
b.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan, pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak diantaranya adalah pengeluaran daerah berupa belanja daerah yang bersifat mengikat yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai, kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN ANGGARAN 2026 TENTANG PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2026 GUBERNUR RIAU [ SALINAN]
h.bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dinyatakan dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ a tau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2026;
NomorRiauGubernurdengan Keputusan Kpts.102/II/2026;
f.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama melalui persetujuan Sekretaris Daerah, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama melalui persetujuan PPKD, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama melalui persetujuan PPKD, perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek melalui persetujuan Pengguna Anggaran;
g.bahwa Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2026 telah ditetapkan
d.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Perkada tentang penjabaran APBD;
berkenaan untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);