DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diantara Pasal 33A dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33B, sehingga Pasal 33B berbunyi sebagai berikut: Pergeseran anggaran dilakukan antar sub kegiatan dari belanja tidak terduga pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah ke sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika persandian dan perhubungan pada biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat secretariat Daerah dalam rangka pemberian jaminan jaminan block seat penerbangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI huruf D Lampiran Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
c.bahwa perhubungan udara menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi daerah sehingga diperlukan upaya pengendalian inflasi pada sektor perhubungan udara;
d.bahwa telah dilakukan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Batik Air Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 dan Nomor 057/ID-DZ/MoU/UPG/VI/2025 tentang Pengoperasian Pesawat Udara serta Pernyataan Komitmen Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pimpinan, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
e.bahwa telah dilakukan reviu inspektorat atas pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke dalam belanja modal aset tidak berwujud-kajian dan belanja... SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). belanja jaminan block seat Nomor:700.2.1/105/LAP- IR1/2025;
f.bahwa telah dilakukan pergeseran anggaran belanja operasi dan belanja modal pada belanja barang dan jasa berdasarkan telaahan staf Kepala BPKPD, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 1);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 15), diubah sebagai berikut :
1.Diantara Pasal 33A dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33B, sehingga Pasal 33B berbunyi sebagai berikut: Pasal... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012

Pasal 33B

Pergeseran anggaran dilakukan antar sub kegiatan dari belanja tidak terduga pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah ke sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika persandian dan perhubungan pada biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat secretariat Daerah dalam rangka pemberian jaminan jaminan block seat penerbangan.

2.Lampiran I, Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3.Lampiran II, Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 15 Juni 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 15 Juni 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 18

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 33B

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 33B

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025