DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan Rp2.104.676.581.406,00 (Dua Triliun Seratus Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.086.110.952.646,00 (Dua Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan Rp2.104.676.581.406,00 (Dua Triliun Seratus Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), yang bersumber dari :

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan…Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp655.461.713.238,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp463.806.635.915,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.410.450.441,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.230.290.824,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.014.336.058,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp463.806.635.915,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pajak kendaraan bermotor (PKB);
2. b.bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
3. c.pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
4. d.pajak air permukaan;
5. e.pajak rokok;
6. f.pajak alat berat; dan
7. g.opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
(2)Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp101.870.618.691,00 (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
(3)Bea…Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(3)Bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp125.817.394.026,00 (Seratus Dua Puluh Llima Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).
(4)Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp111.074.272.401,00 (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
(5)Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
(6)Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp118.865.556.820,00 (Seratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
(7)Pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp1.120.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(8)Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.058.793.977,00 (Empat Miliar Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan Rp101.870.618.691,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas :
1. a.PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp623.025.476,00 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
2. b.PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.958.872.533,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
3. c.PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp42.386.577.824,00 (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
4. d.PKB-Mobil Bus-Microbus Rp491.911.361,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
5. e.PKB-Mobil Bus-Bus Rp270.943.764,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
6. f.PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.821.227.742,00 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
7. g.PKB… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
8. g.PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.360.611.012,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Belas Rupiah).
9. h.PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp3.294.676.389,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
10. i.PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp17.060.780,00 (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).
11. j.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp30.617.868.698,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
12. k.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp27.843.112,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)
(2)Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp125.817.394.026,00 (Seratus Dua Puluh Llima Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah), terdiri atas:
1. a.BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp42.143.878,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
2. b.BBNKB-Mobil Penumpang Jeep Rp5.463.907.484,00 (Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
3. c.BBNKB-Mobil Penumpang Mini bus Rp39.886.599.706,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah ).
4. d.BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus Rp488.995.083,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
5. e.BBNKB-Mobil Bus-Bus Rp28.056.056,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).
6. f.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp17.570.682.574,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
7. g.BBNKB-Mobil Barang/beban Light Truck Rp6.667.227.050,00 (Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).
8. h.BBNKB-Mobil Barang/Beban Truck Rp2.663.305.652,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
9. i.BBNKB… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
10. i.BBNKB-Mobil Barang/Beban Blind Van Rp92.985.209,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
11. j.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp52.792.729.710,00 (Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
12. k.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp120.761.624,00 (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
(3)Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp111.074.272.401,00 (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), terdiri atas :
1. a.PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp0,00 (Nol Rupiah).
2. b.PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp9.230.752.401,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
3. c.PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp101.843.520.000,00 (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(4)Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
(5)Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf e direncanakan Rp118.865.556.820,00 (Seratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
(6)Pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp1.120.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(7)Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.058.793.977,00 (Empat Miliar Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp158.410.450.441,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.retribusi jasa umum
2. b.retribusi jasa usaha
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp89.954.225.952,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp68.456.224.489,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp89.954.225.952,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), terdiri atas :
1. a.retribusi pelayanan kesehatan Rp89.954.225.952,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
2. b.retribusi penggantian biaya cetak peta Rp0,00 (Nol Rupiah).
(2)Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan Rp68.456.224.489,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), terdiri atas :
1. a.retribusi pemakaian kekayaan Daerah Rp27.780.551.427,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
2. b.retribusi teminal Rp0,00 (Nol Rupiah)
3. c.retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila Rp2.453.666.560,00 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
4. c.retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp27.690.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
5. d.retribusi penjualan produksi usaha Daerah Rp10.532.006.502,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah).

Pasal 9

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp14.230.290.824,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

(1)Anggaran… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 10

(1)Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp19.014.336.058,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.jasa giro;
4. d.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
5. e.pendapatan denda pajak Daerah;
6. f.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
7. g.pendapatan dari pengembalian.
(2)Hasil penjualan barang milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.113.125.457,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
(3)Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp46.800.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
(4)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp11.358.914.069,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.769.350.670,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(6)Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.256.965.342,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
(7)Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp3.338.400.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
(8)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp130.780.520,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)

Pasal 11

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.426.008.063.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang hanya direncanakan pada pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp1.426.008.063.000,00 (Satu Triliun… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), terdiri atas:
1. a.insentif fiskal;
2. b.dana bagi hasil (DBH);
3. c.dana alokasi umum (DAU); dan
4. d.dana alokasi khusus (DAK).
(2)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.554.777.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3)Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.351.778.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp17.537.237.000,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp612.368.000,00 (Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan DBH Lainnya sebesar Rp3.202.173.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(4)Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.082.355.049.000,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) yang terdiri dari DAU yang di tentukan Penggunaannya Rp841.107.992.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan DAU yang ditentukan Penggunaanya Rp241.247.057.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(5)Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp315.746.459.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp84.214.711.000,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dan DAK Non Fisik Rp231.531.748.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…