DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Nomor: 97
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijalan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 terrtang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Mengingat MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEI'I.AAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SE.]ENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rurrah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3.Sumber Sampah adalah asal timbutran sampah.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adatah kepala daerah sebaga.i unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Keb{akan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampatr Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebljakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang Grpadu dan berkelanjutan.
7.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8.Menteri adalah menGri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelol,aan lingkungan hidup. BABII ,..

BAB II

ARAH JAKSTRANAS

Pasal 2

(1)Jakstranas memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (21 Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Bagtaq Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1)Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
1. a.pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (21 Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilakukan melalui:
3. a.pembatasan iimbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. b.pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
5. c.pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(3)Penalganan q,D
(3)Penanganan Sampah Rumah Tansga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir.

Pasal 4

(l) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf b meliputi:

a.penyusunan nortna, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b.penguatan koordinasi dan keq'a sa la antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c.penguatan komitrnen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e.pembentukan sistem informasi;
f.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g.penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
h.penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. a. b. c. d. e.

(2)Strategi (21 Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayatlll huruf b meliputi:
1. a.penyusunan norna, standar, prosedur, dan kriteria;
2. b.penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. c.penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. d.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; pembentukan sistem informasi; penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan; penguatan penegakan hukum; penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat; penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b metputi:
1. a.pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30olo (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan da-n strategi nasional F,engurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangsa di tahun 2O25; darr e. f. c. h. i. j. k.
2. b.penanganan .
3. b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebiiakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
(2)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaig14114 dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Jakstranas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini'

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS Bagran Kesatu

Pasal 7

Jakstranas sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a.menteri dan/ atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian daiam menetapkan kebiiakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b.gubirnur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi ; dan

(1){2)
1. c.bupati . . .
2. c.bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/ kota.
(3)Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubemur.
(4)Penyusunan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
(5)Jakstrada kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat {2]rhuruf c ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
(6)Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain berpedoman kepada Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi. (71 Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, menteri dan/atau kepala lembag4 pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

a.meliaksanakan Jakstranas;
b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas;
c.menyampaikan hasil Menteri paling sedikit dan pelaksanaan Jakstranas kePada 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun;
d.memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/ wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/ kota.

Pasal 9

PRES IDEN Pasaf 9 Dalam penyelenggaraan Jakstranas, Menteri bertugas untuk:

a.melaksanakan Jakstranas;
b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstranas;
c.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
d.menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstranas yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
e.memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/ wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 10

(l) Pemantauan selagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal t huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatJ<an informasi mengenai capa.ian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara nasional. (21 Capaian pengurangEm Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaim6l2 dirnaksud pada ayat (f) diukur dengan indikator:

a.besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
b.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber SamPah; dan
c.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3)Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diukur dengan indikator:
1. a.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber SamPah;
2. b.besaran . . . PRESIOEN
3. b.besaran penurunnn jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
4. c.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangqa dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
5. d.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terclah menjadi bahaa baku;
6. e.besaran peningkatan jumlah Sa-p& Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan f, besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstranas. Terhadap laporan Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
7. a.pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
8. b.hambatan pelaksanaan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstranas.

Pasal 11

(1)Dalam penyelenggaraan Jakstrada provinsi, Subernur bertugas:
1. a.menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jal<strada provinsi;
(4)(s)
(6)
1. b.melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
2. c.mengoordinasikan pemantauan dan Jakstrada provinsi; evaluasi evaluasi d.menyusun... (21
(1)_ l0_
1. d.menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusar pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
2. e.memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota. Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijalan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 terrtang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Mengingat MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEI'I.AAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SE.]ENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rurrah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3.Sumber Sampah adalah asal timbutran sampah.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adatah kepala daerah sebaga.i unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Keb{akan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampatr Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebljakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang Grpadu dan berkelanjutan.
7.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8.Menteri adalah menGri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelol,aan lingkungan hidup. BABII ,..

BAB II

ARAH JAKSTRANAS

Pasal 2

(1)Jakstranas memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (21 Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Bagtaq Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1)Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
1. a.pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (21 Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilakukan melalui:
3. a.pembatasan iimbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. b.pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
5. c.pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(3)Penalganan q,D
(3)Penanganan Sampah Rumah Tansga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir.

Pasal 4

(l) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf b meliputi:

a.penyusunan nortna, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b.penguatan koordinasi dan keq'a sa la antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c.penguatan komitrnen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e.pembentukan sistem informasi;
f.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g.penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
h.penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. a. b. c. d. e.

(2)Strategi (21 Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayatlll huruf b meliputi:
1. a.penyusunan norna, standar, prosedur, dan kriteria;
2. b.penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. c.penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. d.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; pembentukan sistem informasi; penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan; penguatan penegakan hukum; penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat; penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b metputi:
1. a.pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30olo (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan da-n strategi nasional F,engurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangsa di tahun 2O25; darr e. f. c. h. i. j. k.
2. b.penanganan .
3. b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebiiakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
(2)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaig14114 dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS Bagran Kesatu

Pasal 7

Jakstranas sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a.menteri dan/ atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian daiam menetapkan kebiiakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b.gubirnur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi ; dan

(1){2)
1. c.bupati . . .
2. c.bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/ kota.
(3)Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubemur.
(4)Penyusunan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
(5)Jakstrada kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat {2]rhuruf c ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
(6)Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain berpedoman kepada Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi. (71 Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, menteri dan/atau kepala lembag4 pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

a.meliaksanakan Jakstranas;
b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas;
c.menyampaikan hasil Menteri paling sedikit dan pelaksanaan Jakstranas kePada 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun;
d.memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/ wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/ kota.

Pasal 9

PRES IDEN Pasaf 9 Dalam penyelenggaraan Jakstranas, Menteri bertugas untuk:

a.melaksanakan Jakstranas;
b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstranas;
c.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
d.menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstranas yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
e.memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/ wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 10

a.besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
b.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber SamPah; dan
c.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3)Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diukur dengan indikator:
1. a.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber SamPah;
2. b.besaran . . . PRESIOEN
3. b.besaran penurunnn jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
4. c.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangqa dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
5. d.besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terclah menjadi bahaa baku;
6. e.besaran peningkatan jumlah Sa-p& Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan f, besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstranas. Terhadap laporan Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
7. a.pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
8. b.hambatan pelaksanaan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstranas.

Pasal 11

(1)Dalam penyelenggaraan Jakstrada provinsi, Subernur bertugas:
1. a.menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jal<strada provinsi;
(4)(s)
(6)
1. b.melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
2. c.mengoordinasikan pemantauan dan Jakstrada provinsi; evaluasi evaluasi d.menyusun... (21
(1)_ l0_
1. d.menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusar pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
2. e.memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota. Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2021