DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 42 Tahun 2016

Nomor: 42
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan organisasi dan eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 3
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12.Biro adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(3)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pasal 4

(1)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
(3)Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik membawahi:
  1. 1.Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan membawahi: 4 a) Bagian Fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Toponimi; 2) Sub Bagian Batas Daerah; dan 3) Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah; b) Bagian Pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan; dan 3) Sub Bagian Pengembangan Kawasan; c) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama membawahi: 1) Sub Bagian Tugas Pembantuan; 2) Sub Bagian Dekonsentrasi; dan 3) Sub Bagian Adminstrasi Kerjasama;
  2. 2.Biro Otonomi Daerah membawahi: a) Bagian Penataan Daerah dan Pertimbangan Otonomi Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Penataan Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Daerah Persiapan; b) Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi DPRD; dan 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Biro Hukum membawahi: a) Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi membawahi: 1) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur; 2) Sub Bagian Rancangan Keputusan Gubernur; dan 3) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum; b) Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi: 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah I; 5 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Bantuan Hukum membawahi: 1) Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum; 2) Sub Bagian Hak Asasi Manusia; dan 3) Sub Bagian Penyuluhan Hukum;
3. c.Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
  1. 1.Biro Administrasi Perekonomian membawahi: a) Bagian Pengembangan Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian UMKM dan Industri Kreatif; 2) Sub Bagian Dunia Usaha dan Industri; dan 3) Sub Bagian Lembaga Perekonomian Pemerintah dan Non Pemerintah; b) Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi membawahi: 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi; 2) Sub Bagian Regulasi dan Kebijakan Ekonomi; dan 3) Sub Bagian Kerjasama Ekonomi; c) Bagian Pengendalian Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Jaringan Pasar; dan 3) Sub Bagian Data dan Informasi;
  2. 2.Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyrakatan membawahi: a) Bagian Sarana dan Prasarana membawahi; 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Penatausahaan; 2) Sub Bagian Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi; dan 3) Sub Bagian Data dan Pelaporan; b) Bagian Bina Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan membawahi: 1) Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Masyarakat; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Sosial; c) Bagian Agama membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan; 2) Sub Bagian Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan; dan 3) Sub Bagian Kerjasama dan Lembaga Keagamaan;
  3. 3.Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam membawahi: a) Bagian Administrasi dan Program membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 6 2) Sub Bagian Program; dan 3) Sub Bagian Evaluasi; b) Bagian Bina Administrasi Pembangunan membawahi: 1) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Provinsi; 2) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Pusat dan Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; c) Bagian Bina Sumber Daya Alam membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Sumber Daya Alam; 2) Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam;
4. d.Asisten Administrasi Umum dan Organisasi membawahi:
  1. 1.Biro Organisasi membawahi: a) Bagian Kelembagaan membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah; b) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan membawahi: 1) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; 2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kerja; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik;
  2. 2.Biro Umum membawahi: a) Bagian Umum membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; 2) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Bagian Rumah Tangga membawahi: 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Sub Bagian Perlengkapan; dan 3) Sub Bagian Pemeliharaan; c) Bagian Keuangan dan Asset membawahi: 1) Sub Bagian Program dan Anggaran; 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan 3) Sub Bagian Asset dan Penyimpanan; d) Bagian Layanan Pengadaan membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 7 2) Kelompok Kerja; dan 3) Staf Pendukung;
  3. 3.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi: a) Bagian Protokol dan Perjalanan membawahi: 1) Sub Bagian Protokol dan Acara; 2) Sub Bagian Perjalanan; dan 3) Sub Bagian Tamu Pimpinan; b) Bagian Pengumpulan Informasi membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengumpulan Informasi; dan 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Naskah dan Dokumentasi; 2) Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi; dan 3) Sub Bagian Pers, Fotografer dan Audio Visual;
5. e.Staf Ahli Gubernur meliputi:
  1. 1.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  2. 2.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
  3. 3.Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Wilayah kerja Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I dan Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 huruf b) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat tipe C.
(2)Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum dan Keuangan membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Bagian Perundang-undangan membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum; dan
  2. 2.Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
4. d.Bagian Persidangan dan Risalah membawahi; 8
  1. 1.Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan;
  2. 2.Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B.
(2)Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
6. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

ESELON

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon I.b. atau jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Kepala Biro Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4)Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
(5)Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas. 9

Pasal 7

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 8

Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 17 November 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 17 November 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd DERRY.B. DJANGGOLA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 485 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…