(1)Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Sekretaris Daerah;
b.Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik membawahi:
1.Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan membawahi:
4 a) Bagian Fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Toponimi; 2) Sub Bagian Batas Daerah; dan 3) Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah; b) Bagian Pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan; dan 3) Sub Bagian Pengembangan Kawasan; c) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama membawahi: 1) Sub Bagian Tugas Pembantuan; 2) Sub Bagian Dekonsentrasi; dan 3) Sub Bagian Adminstrasi Kerjasama;
2.Biro Otonomi Daerah membawahi:
a) Bagian Penataan Daerah dan Pertimbangan Otonomi Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Penataan Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Daerah Persiapan; b) Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi DPRD; dan 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha;
3.Biro Hukum membawahi:
a) Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi membawahi: 1) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur; 2) Sub Bagian Rancangan Keputusan Gubernur; dan 3) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum; b) Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi: 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah I; 5 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Bantuan Hukum membawahi: 1) Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum; 2) Sub Bagian Hak Asasi Manusia; dan 3) Sub Bagian Penyuluhan Hukum;
c.Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
1.Biro Administrasi Perekonomian membawahi:
a) Bagian Pengembangan Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian UMKM dan Industri Kreatif; 2) Sub Bagian Dunia Usaha dan Industri; dan 3) Sub Bagian Lembaga Perekonomian Pemerintah dan Non Pemerintah; b) Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi membawahi: 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi; 2) Sub Bagian Regulasi dan Kebijakan Ekonomi; dan 3) Sub Bagian Kerjasama Ekonomi; c) Bagian Pengendalian Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Jaringan Pasar; dan 3) Sub Bagian Data dan Informasi;
2.Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyrakatan membawahi:
a) Bagian Sarana dan Prasarana membawahi; 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Penatausahaan; 2) Sub Bagian Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi; dan 3) Sub Bagian Data dan Pelaporan; b) Bagian Bina Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan membawahi: 1) Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Masyarakat; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Sosial; c) Bagian Agama membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan; 2) Sub Bagian Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan; dan 3) Sub Bagian Kerjasama dan Lembaga Keagamaan;
3.Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam membawahi:
a) Bagian Administrasi dan Program membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 6 2) Sub Bagian Program; dan 3) Sub Bagian Evaluasi; b) Bagian Bina Administrasi Pembangunan membawahi: 1) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Provinsi; 2) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Pusat dan Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; c) Bagian Bina Sumber Daya Alam membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Sumber Daya Alam; 2) Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam;
d.Asisten Administrasi Umum dan Organisasi membawahi:
1.Biro Organisasi membawahi:
a) Bagian Kelembagaan membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah; b) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan membawahi: 1) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; 2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kerja; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik;
2.Biro Umum membawahi:
a) Bagian Umum membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; 2) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Bagian Rumah Tangga membawahi: 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Sub Bagian Perlengkapan; dan 3) Sub Bagian Pemeliharaan; c) Bagian Keuangan dan Asset membawahi: 1) Sub Bagian Program dan Anggaran; 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan 3) Sub Bagian Asset dan Penyimpanan; d) Bagian Layanan Pengadaan membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 7 2) Kelompok Kerja; dan 3) Staf Pendukung;
3.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi:
a) Bagian Protokol dan Perjalanan membawahi: 1) Sub Bagian Protokol dan Acara; 2) Sub Bagian Perjalanan; dan 3) Sub Bagian Tamu Pimpinan; b) Bagian Pengumpulan Informasi membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengumpulan Informasi; dan 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Naskah dan Dokumentasi; 2) Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi; dan 3) Sub Bagian Pers, Fotografer dan Audio Visual;
e.Staf Ahli Gubernur meliputi:
1.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
3.Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Wilayah kerja Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I dan Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 huruf b) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah