(1)Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.Sekretaris Daerah;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi:
a) Bagian Pemerintahan membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; 2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Otonomi Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan 3) Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; c) Bagian Kerjasama membawahi: 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah; 2) Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
2.Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi:
a) Bagian Bina Mental Spiritual membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan 3) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual; b) Bagian . . . 5 b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar membawahi: 1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I; 2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III; c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar membawahi: 1) Sub Bagian Kesehatan; 2) Sub Bagian Sosial; dan 3) Sub Bagian Pendidikan;
3.Biro Hukum membawahi:
a) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya; b) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota membawahi: 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I; 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III; c) Bagian Bantuan Hukum membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Litigasi; dan 3) Sub Bagian Non Litigasi dan HAM;
c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
1.Biro Perekonomian membawahi:
a) Bagian Kebijakan Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro; 2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Sumber Daya Alam membawahi: 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air; c) Bagian BUMD dan BLUD membawahi: 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; 2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan 3) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;
2.Biro . . .
6
2.Biro Pengadaan Barang/Jasa membawahi:
a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa membawahi; 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa; dan 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa; b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan 3) Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
3.Biro Administrasi Pembangunan membawahi:
a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD; 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah membawahi: 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I; 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III; c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah; 2) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah;
d.Asisten . . .
7
d.Asisten Administrasi Umum membawahi:
1.Biro Organisasi membawahi:
a) Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi membawahi: 1) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; b) Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan membawahi: 1) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; 2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik membawahi: 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kinerja; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik;
2.Biro Umum membawahi:
a) Bagian Rumah Tangga membawahi: 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur; 2) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan 3) Sub Bagian Urusan Dalam; b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset membawahi: 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda; c) Bagian Tata Usaha membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; 2) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan 3) Sub Bagian Persuratan dan Arsip;
3.Biro Administrasi Pimpinan membawahi:
a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda membawahi: 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan membawahi: 1) Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan; 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan; c) Bagian . . . 8 c) Bagian Protokol membawahi: 1) Sub Bagian Acara; 2) Sub Bagian Tamu; dan 3) Sub Bagian Keprotokolan;
e.Staf Ahli Gubernur meliputi:
1.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3.Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Wilayah kerja Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I, Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II dan Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah