DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020

Nomor: 21
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, dan eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Sekretariat . . . 3
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12.Biro adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(3)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pasal 4

. . . 4

Pasal 4

(1)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
(3)Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi: a) Bagian Pemerintahan membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; 2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Otonomi Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan 3) Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; c) Bagian Kerjasama membawahi: 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah; 2) Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
  2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi: a) Bagian Bina Mental Spiritual membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan 3) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual; b) Bagian . . . 5 b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar membawahi: 1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I; 2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III; c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar membawahi: 1) Sub Bagian Kesehatan; 2) Sub Bagian Sosial; dan 3) Sub Bagian Pendidikan;
  3. 3.Biro Hukum membawahi: a) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya; b) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota membawahi: 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I; 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III; c) Bagian Bantuan Hukum membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Litigasi; dan 3) Sub Bagian Non Litigasi dan HAM;
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
  1. 1.Biro Perekonomian membawahi: a) Bagian Kebijakan Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro; 2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Sumber Daya Alam membawahi: 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air; c) Bagian BUMD dan BLUD membawahi: 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; 2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan 3) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;
  2. 2.Biro . . . 6
  3. 2.Biro Pengadaan Barang/Jasa membawahi: a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa membawahi; 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa; dan 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa; b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan 3) Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
  4. 3.Biro Administrasi Pembangunan membawahi: a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD; 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah membawahi: 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I; 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III; c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah; 2) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah;
4. d.Asisten . . . 7
5. d.Asisten Administrasi Umum membawahi:
  1. 1.Biro Organisasi membawahi: a) Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi membawahi: 1) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; b) Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan membawahi: 1) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; 2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik membawahi: 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kinerja; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik;
  2. 2.Biro Umum membawahi: a) Bagian Rumah Tangga membawahi: 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur; 2) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan 3) Sub Bagian Urusan Dalam; b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset membawahi: 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda; c) Bagian Tata Usaha membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; 2) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan 3) Sub Bagian Persuratan dan Arsip;
  3. 3.Biro Administrasi Pimpinan membawahi: a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda membawahi: 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan membawahi: 1) Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan; 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan; c) Bagian . . . 8 c) Bagian Protokol membawahi: 1) Sub Bagian Acara; 2) Sub Bagian Tamu; dan 3) Sub Bagian Keprotokolan;
6. e.Staf Ahli Gubernur meliputi:
  1. 1.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  2. 2.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  3. 3.Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah; dan
7. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Wilayah kerja Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I, Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II dan Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat tipe C.
(2)Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum dan Keuangan membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Bagian Perundang-undangan membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum; dan
  2. 2.Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
4. d.Bagian Persidangan dan Risalah membawahi;
  1. 1.Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan;
  2. 2.Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan . . . 9
(3)Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B.
(2)Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

ESELON

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon I.b. atau jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)Sekretaris DPRD, AsistenSekretaris Daerah, Inspektur, dan Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Kepala Biro Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4)Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
(5)Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas. 10

BAB V

. . .

Pasal 9

Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru menurut Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…