DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubemur Nornor 58 Tahun 2008 ten tang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Surnatera Selatan; '"'. untuk tertibrnakaSumatera Selatan,Provinsi Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKETIGAATASPERATURANGUBERNURNOMOR58 TAHUN2008 TENTANGURAlANTUGASDANFUNGSI SEKRETARlATDAERAHPROVINSI DANSEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG TAHUN 2014NOMOR 1 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG URAJAN TUGAS DAN FUNGSJ SEKRETARlAT DAERAHPROVINSJDANSEKRETARlATDEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN: Pemerintaban Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

3.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) scbagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Sclatan (Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
4.Peraturan Gubernur Nornor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan SekreLariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor30); Nomor 32 Tahun 2004 tentang2. Undang-Undang 2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Pasal 64

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan peJayanan administratif dalam penyelcnggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyeJenggaraan tugas dan Iungsi perangkat daerah di bidang pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pernbantuan serta Jayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

1.Ketentuan Bagian Kedua Pasal 63 sampai dengan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : diubah sebagai berikut : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nornor 58 Tahun 2008 ten tang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 28 Seri DJ yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

a.Nomor 23 Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 10 Seri DJ;
b.Nomor 30 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2012 Nomor 30); Pasal I 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program mempunyai fungsi :
a.pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan di provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
b.penelaahan pelaksanaan laporan administrasi pembangunan di provinsi dan kabupaten Zkota serta melakukan pembinaan tertib administrasi penyampaian laporan;
c.penyiapan bahan laporan hasil pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perbaikan laporan secara periodik dan sctiap saat apabila diperlukan oleh Gubernur; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

b.penyiapan bahan penyeJenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang urusan pembinaan adrninistrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
c.penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang urusan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
d.pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4

(3)Subbagian Program mernpunyai tugas :
1. a.menghimpun seluruh kegiatan program Bagian-Bagian pada Biro Administrasi Pembangunan;
2. b.membuat perencanaan dan menyusun program- program kegiatan di bidang administrasi pembangunan;
3. c.menyusun dan membuat rekapitulasi laporan kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pengadaan;dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. surat menyurat sertamendistribusikandan pengadaan
(2)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan urusan keuangan;
2. b.melaksanakan urusan kepegawaian;
3. c.merencanakan kebutuhan dan perJengkapan;
4. d.melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan
(1)Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan bahan evaluasi dan memantau hasil pelaksanaan program pembangunan dan bantuan yang dikelola oleh pemerintah provinsi serta pelaporan pelaksanaannya;
2. b.mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dan pelaporan pclaksanaan pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
3. c.menyusun dan membuat rekapitulasi laporan pembangunan secara periodik untuk disampaikan kepada Gubernur dan instansi yang berkepentingan;
4. d.menyusun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan sistem pelaporan adrninistrasi pembangunan; dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 675

(1)Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan dan bantuan pembangunan desentralisasi;
2. b.mengumpulkan dan mengolah data administrasi pembangunan desentralisasi;
3. c.mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan desentralisasi;

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 68, Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi mempunyai fungsi :

a.pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi;
b.pengumpulan bahan dan data dalam rangka pcmbinaan dan pengendalian administrasi pembangunan desentralisasi;
c.pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan desentralisasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/ kota: dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 69

Paragraf2 Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi Pasal 68 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Pembinaan Admlnistrasi Pembangunan Dekonsentrasi mempunyai fungsi :

a.pengumpulan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan dekonsentrasi;

Pasal 72

Paragraf3 8agian Pembinaan Adrninistrasi Pembangunan Dekonsentrasi Pasal 71

e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. perkembangan pembantuan
c.mengkoordlnasikan dan mengikuti pelaksanaan pembangunan tugas kabupaterr/kota;
d.rnelaksanakan pembinaan, pernantauan, evaluasi dan pelaporan pcmbangunan tugas pembantuan kabupaten/kota; dan

(2)Subbagian Pembinaan Administrasl Pembangunan Pembantuan Kabupaterr/Kota mempunyai tugas :
1. a.mengumpuikan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan tugas pembantuan kabupaten / kota;
2. b.mengumpulkan dan mengolah data pembangunan tugas pembantuan kabupaten/ kota;
3. d.melaksanakan pernbinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan desentralisasi; dan
4. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7 Pendapatan dan BeJanja Negara;
5. b.mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan tugas pembantuan bagi kabupaten/kota;
6. c.mengumpulkan dan mengolah data pembangunan tugas pembantuan kabupatenj kota; Anggarandanamenggunakanpengelolaannya
(2)Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan administrasi pembangunan dan tugas pembantuan bagi kabupaten/kota yang
(1)Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan dekonsentrasi;
2. b.mengumpulkan dan mengolah data pembangunan dekonsentrasi;
3. c.mengkoordinasikan dan mengikuti perkcmbangan pelaksanaan pembangunan dekonsentrasi;
4. d.mengkoordinasikan pembinaan administrasi pembangunan di bidangjasa konstruksi;
5. e.melaksanakan pernbinaan, pernantauan, cvaluasi dan pelaporan pernbangunan dekonsentrasi, kantor daerah, dan kantor pusat; dan
6. f.rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasa! 73 pelaporan dekonsentrasi, tugas pem ban tuan , urusan bersama, .kantor daerah, dan kantor pusat; dan
7. d.peJaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. penyusunan pembantuan
8. b.pengumpuJan bahan pembinaan dan pelaksanaan pembangunan tugas kabupaterr/ kota;
9. c.pelaksanaan pernbinaan, pemantauan, evaluasi dan 8 Untuk mela.l<sanakantugas sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 73A, Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mempunyai fungsi:
10. a.pengkoordinasian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. b.pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang peJaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
12. c.pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia dan membuat kelompok kerja pengadaan barangfjasa;
13. d.penerimaan daftar paket pekerjaany kcgiatan yang akan dilclang dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Pasal 73B

Bagian Layanan Pengadaan Barang/dasa Pemcrintah mempunyai tugas menghimpun dan mclakukan persiapan, pengendalian, evaluasi bahan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara. Paragraf 4 Bagian Layanan Pengadaan Barang/uasa Pemerintah

Pasal 73A

2.Setelah ketentuan Paragraf 3 ditambah 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 4, dan dianta.ra Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 73A, Pasal 73B, dan Pasal 73C, yang berbunyi sebagai berikut :

d.mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pclaksanaan pembangunan tugas pembantuan bagi kabupaten/kota;
e.melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan peJaporan pembangunan tugas pembantuan, urusan bersama; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9 menyampaikan kepada kelompok kerja;
d.menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. sertifikat keahlian telah habis masa
b.memfasilitasi pembaharuan pengadaan barang0asa yang berlakunya;
c.mengumpulkan bahan pengaduan, mengevaluasi dan

(2)Subbagian Data, lnformasi dan Pengaduan mempunyai tugas :
1. a.menghimpun seluruh data pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
(1)Subbagian Umum dan Pelayanan mempunyai tugas :
1. a.merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan layanan pengadaan barang/jasa;
2. b.melaksanakan pemilahan dan pcndistribusian kegiatan kepada seluruh kelompok kerja;
3. c.melaksanakan urusan perlengkapan, mendistribusikan surat menyurat, dan urusan adminiatrasi pengadaan barang/jasa;
4. d.melaksanakan pembagian kelompok kcrja pengadaan barang/ jasa;
5. e.menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa dan pengawasan pelaksanaannya; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (

Pasal 73C

e.pemilahan dan pendistribusian kegiatan kepada seluruh kelompok kerja; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10 r...... lHUOO 81rf'U1\VlWlkt;Jt<lA 201" , Diundangkan di Palembang pada tanggal 2'1 Januari 2014 Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SEt_ATANt 'W, H. M KTI SULAIMAN BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATANTAHUN 2014 NOMOR 1 Ditetapkan di Palembang pada tanggal 20 Januari 2014 LGUBERNUR SUMATERA SELATAN, . Af/#~L Lf 1-H. NOERDIN r·.1 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan rru dengan orang mengetahuinya Peraturan Gubemur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 11 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…