DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 59 Tahun 2014

Nomor: 59
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Biro Pemerintahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keernpat atas Peraturan Gubemur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERUBAHANKEEMPATATAS PERATURANGUBERNURNOMOR58 TAHUN 2008 TENTANGURMAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARlATDAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIATDEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVTNSISUMATERASELATAN TAHUN 2014NOMOR 5' PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR S,UMATERA SELATAN 'r-----,r- Menelapkan : PERATURANGUBERNURTENTANGPERUBAHANKEEMPATATAS PERATURANGUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG URAlANTUGAS DAN FUNGSI SEKRETARlATDAERAHPROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINS!SUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nornor 5587) sebagairnana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Sen D) scbagaimana telah beberapa kaJi diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 'rabun 2014 tentang Perubahan Keernpat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 12);
4.Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan 'I'ahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubaban Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerab Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 1); 2 -- - ----..",_....-~--~ Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi:

a.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan. perbatasan;

Pasal 7

Biro Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dibidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan perbatasan.

a.Nomor 23 Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 10 Seri 0);
b.Nomor 30 Tahun 2012 (Berita Oaerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor30);
c.Nomor 1 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2014 Nomor 1); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Bagian Pertama Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut : PasalI 3

(1)Subbagian Tata Praja mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pemerintahan urnum;

Pasal 10

penyelenggaraan ketataprajaan, fasilitasi peran gubemur sebagai wakil pemerintah dan ketatausahaan; dan

d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. evaluasidanpengendalianbahanc. pengumpulan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 8, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
a.pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan program ketataprajaan, fasilitasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah dan ketatausahaan;
b.pengumpulan bahan untuk penyelenggaraan ketataprajaan, fasilitasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah dan ketatausahaan;

Pasal 9

b.penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan perbatasan;
c.penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan perbatasan; dan
d.peJaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4 .~~~ ._.-

(3)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
1. a.menghimpun, meneliti dan mencatat naskah dinas yang masuk dan keluar serta menyampaikan kepada unit kerja masing- masing;
2. b.menghimpun, menyusun dan menginventarisasi arsip naskah dinas;
3. c.rnenghimpun, menyusun dan rnenganalisa kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan;
4. d.menghimpun, menyusun dan meneliti usulan anggaran dari masing-masing Bagian;
(2)Subbagian Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pernerintah mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan dan data dalam penyelenggaraan koordinasi antar pimpinan daerah dan instansi vertikal;
2. b.menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi;
3. c.menyiapkan bahan perumusan kebijakan Iasilitasi kesekretariatan Gubernur sebagai wakil pemerintah;
4. d.menyiapkan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
5. e.menyiapkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah;
6. f.menyiapkan bahan laporan dekonsentrasi; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pemerintahan umum;
8. d.menyiapkan bahan perumusan kebijakan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia;
9. e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan camat; dan
11. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya, monitoringdanpembinaanbahanc. menyiapkan umum;
12. b.menyiapkan program kerja di bidang pemerintahan 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Kependudukan mempunyai fungsi :
13. a.penghimpunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi kependudukan;
14. b.penghimpunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi catatan sipil;

Pasal 12

o.rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. evaluasibasilrnelaporkandan
e.mengkoordinasikan usulan anggaran kepada unit kerja terkait;
f.menghimpun, rnenyusun dan meneliti daftar pembiayaan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g.menghimpun, menyusun dan meneLiti Japoran pelaksanaan anggaran;
h.mengumpulkan bahan, menyusun, merencanakan kebutuhan dan pengembangan pegawai sesuai dengan beban dan volume kerja;
1. 1.mempersiapkan bahan laporan administrasi promosi dan mutasi pegawai; J. mernpersiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)dan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
k.mempersiapkan dan menerbitkan daftar hadir pegawai;
1. 1.menghimpun dan menyusun laporan keadaan pegawai;
m.mengumpulkan, menyusun dan menyajikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;
n.mengumpulkan 6

(2)Subbagian Catatan Sipil mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administraai catatan sipiI;
2. b.menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana catatan sipil;
(1)Subbagian Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan bahan, mernpersiapkan ketentuan dan petunjuk teknis tentang pengolahan administrasi kependudukan;
2. b.rnengumpulkan, mengklasifikasi data dan bahan di bidang kependudukan;
3. c.menghimpun perrnasalahan yang berhubungan dengan pembinaan administrasi kependudukan;
4. d.menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap materi peraturan daerah kabupaten/kota mengenai administrasi kependudukan;
5. e.menyusun rencana dan petunjuk kerja dalam rangka pendaftaran dan pencatatan warga negara asing;
6. f.menyiapkan bahan penyusun laporan pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
7. g.menyajikan data base kependudukan melalui SIAK oflline/ Online;
8. h.melaksanakan pernutakhiran data penduduk setiap bulan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

c.penghimpunan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana administrasi kependudukan dan catatan sipil;
d.pelaksanaan dan penindaklanjutan kebijakan pemerintah tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
e.penyampaian laporan perkembangan penduduk skala provinsi ke pemerintah;
f.pelaksanaan pemutakhiran data penduduk setiap bulan;
g.pelaksanaan koordinasi kepada pemerintah dan pemerintah kabupaterr/kota dan pemerintah pusat; dan
h.pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7 -e-r- ,- ..............--.-- ._ ..---.. .• --- Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas di bidang keagrariaan, prasarana fisik pertanahan dan perizinan.

(3)Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas:
1. a.menghimpun dan menyajikan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. b.menghimpun dan mengumpulkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang tugas-tugas Bagian Kependudukan;
3. c.meneliti dan mengevaluasi data dari kabupaterr/kota yang disampaikan kepada provinsi;
4. d.menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia;
5. e.menyajikan data kependudukan skala provinsi baik untuk kepentingan pembangunan maupun kebutuhan instansi terkait; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
7. c.mengumpulkan, meneliti, mengklasifikasikan data dan bahan di bidang administrasi catatan sipi1;
8. d.menyiapkan bahan-bahan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan catatan sipil;
9. e.menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan administrasi catatan sipil;
10. f.menyiapkan bahan, menyusun laporan kegiatan catatan sipil dan pembinaan terhadap pejabat pengelola administrasi catatan sipil; dan
11. g.rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 8
(2)Subbagian Perizinan mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan dan roenyiapkan penyusunan petunjuk teknis bidang perizinan;
2. b.memberikan rekomendasi arahan lahan bidang usaha perkebunan, perikanan, pertambangan, petemakan, pariwisata, perindustrian dan usaha strategis lainnya;
3. c.melaksanakan evaluasi optiroalisasi pemanfaatan lahan bidang usaha perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, pariwisata, perindustrian dan usaha strategis lainnya;
4. d.membuat dan roenyusun laporan kegiatan di bidang perizinan;
5. e.menginventarisasi permasalahan di bidang perizinan; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Subbagian Keagrariaan mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan, rnenyusun petunjuk teknis ten tang pelaksanaan perobebasan tanah untuk kepentingan perobangunan;
2. b.memantau perkernbangan pelaksanaan penataan dan pengembangan keagrariaan;
3. c.mcnyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembebasan tanah; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 14, Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan mempunyai fungsi :

a.pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk tcknis tugas- tugas di bidang prasarana fisik, pertanahan dan perizinan serta pembebasan Lanah;
b.pengumpuJan bahan untuk penyelenggaraan perneliharaan prasarana Iisik, pertanahan dan perizinan; dan
c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 15 9 .. ,- ,.,- ..... -.".. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 17, Bagian Wilayah Administrasi dan Perbatasan mempunyai fungsi:
a.pengumpulan bahan pendataan dan penyusunan program penataan penegasan batas daerah;
b.pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penataan dan penegasan batas daerah;
c.pengumpulan baban pembinaan dan pengendalian petunjuk teknis tentang kegiatan toponimi dan pengembangan wilayab; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Paragraf4 Bagian WilayahAdministrasi dan Perbatasan

Pasal 17

(3)Subbagian Prasarana Fisik mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi pelepasan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan bidang perkebunan, pertambangan dan perikanan;
2. b.memberikan rekomendasi lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman lndustri (IUPHH-HTI);
3. c.mengevaJuasijmengidentifikasi perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, pertarnbangan, dan perikanan di Provinsi;
4. d.mernberikan izin pencadangan lahan transmigrasi di Provinsi;
5. e.rnengidentifikasi pennasalahan di bidang prasarana fisik; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10 .,
(2)Subbagian Dokumentasi Batas Daerah mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan surat keputusan tim penegasan batas daerah dan mernfasilitasi sekretariat tim penegasan batas daerah Provinsi;
2. b.menginventarisir segmen batas antar kabupaten/kota dan dengan provinsi tetangga;
3. c.mengumpulkan bahan dalam bentuk hard copy dan soft copy serta mengelola data tentang penataan dan penegasan batas wilayah antar kabupaten/kota dan dengan provinsi tetangga;
4. d.menyiapkan bahan dan menyusun laporan penegasan batas antar kabupaten/kota dan dengan provinst tetangga;
5. e.mengagendakan jadwal kegiatan penegasan batas kabupaten/kota dan dengan provinsi tetangga;
6. f.menyampaikan usulan penetapan batas daerah ke Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia;
7. g.melaporkan hasil kegiatan terkait dokumen penegasan batas kepada pimpinan; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Subbagian Penegasan Batas Daerah mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penegasan batas daerah;
2. b.melaksanakan tugas pelacakan darr/atau rekonstruksi batas antar kabupaten/kota dan dengan provinsi tetangga;
3. c.menyiapkan rapat-rapat koordinasi terkait batas daerah;
4. d.melaksanakan kerja sama dengan instansi lain terkait penegasan batas daerah;
5. e.mengumpulkan bahan dan mengolah data penegasan batas daerah serta melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 11 rT ...,. ... Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai fungsi :
7. a.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang kerjasama ekonomi, perdagangan, BUMDdan lernbaga keuangan lainnya;

Pasal 52

Bagian Bina Sarana Perekonomian mernpunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pernbangunan serta mernantau perkernbangan bidang kerjasarna ekonomi, perdagangan, BUMDdan lembaga keuangan lainnya. Paragraf 1 Bagian Bina Sarana Perekonomian

Pasal 51

2.Ketentuan Paragraf 1 Pasal 51 sampai dengan Paragraf 4 Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e.menjadwalkan verifikasi dan evaluasi serta memberikan rekomendasi pemekaran kecamatan yang memenuhi persyaratan;
f.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring evaluasi kegiatan toponimi;
g.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring evaluasi perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pernerintahan daerah dan penyusunan kode data wiJayah;dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. menjadwalkan verifikasi Panitia Pembakuan Nama Rupabumi dan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; menjadwalkan verifikasi dan evaluasi pemekaran kabupaten; c. mempunyai tugas :
a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi dan pengembangan wilayah;
b.menginventarisir data rupabumi dan kewilayahan kabupatenjkota; WilayahPengembangandanToponinll(3) Subbagian 12 • ...,.., 'I'""!"" ,. .. :-

(2)Subbagian Bina Perdagangan mernpunyai tugas :
1. a.menghimpun, mengelola, dan mengkoordinasikan permasalahan di bidang perdagangan;
2. b.menghimpun, mengelola, dan mengkoordinasikan kebijakan usaha pengembangan di bidang perdagangan;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pelaporan pengembangan di bidang perdagangan;
4. d.melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan usaha dan program peningkatan di bidang perdagangan;
5. e.mengevaluasi data hasil pelaksanaan program di bidang perdagangan; dan
6. f.melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Subbagian Bina Kerjasarna Ekonomi rnempunyai tugas :
1. a.menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan permasalahan di bidang kerjasama ekonomi dan investasi;
2. b.menghimpun, rnengelola dan mengkoordinasikan kebijakan usaha pengembangan kerjasama ekonomi dan investasi;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pelaporan pengembangan kerjasama ekonornidan investasi;
4. d.melakukan monitoring dan mengikuti perkembangan pelaksanaan usaha dan program peningkatan di bidang kerjasarna ekonomi dan investasi;
5. e.mengevaluasi data hasil pelaksanaan program di bidang kerjasama ekonomi dan investasi; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasa153
7. b.penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang kerjasama ekonomi, perdagangan, BUMD dan lembaga keuangan lainnya; dan
8. c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 13 ,,..,....., Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Bina Produksi mempunyai fungsi:
9. a.penyiapan bahan pengkoordinasian perurrrusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup;

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…