Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-003/A/JA/02/2012
- Nomor
- PER-003/A/JA/02/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.277 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.2773
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER- 033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 033/A/J.A/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :
Waktu istirahat : jam 12.00 – 13.00.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.277 4
Pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja berdasarkan surat perintah dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), antara lain :
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.2775
Cuti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
1) selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dengan ijin atasan langsung; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.277 6 2) lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan surat keterangan dokter; 3) lebih dari 14 (empat belas) hari dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah atau dokter swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 4) paling lama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dalam hal Pegawai perempuan yang mengalami keguguran dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan;
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.2777
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.277 8 1) pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); 2) pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); 3) pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
1) sakit selama 1 hari s/d 2 hari sebesar 0%; 2) sakit selama 3 hari s/d 5 hari sebesar 10% (sepuluh per seratus); 3) sakit selama 6 hari s/d 10 hari sebesar 15% (lima belas per seratus); 4) sakit selama 11 hari s/d 14 hari sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); 5) sakit selama 15 hari s/d 30 hari sebesar 50% (lima puluh per seratus); 6) sakit selama 1 bulan s/d 2 bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); 7) sakit lebih dari 2 bulan s/d 6 bulan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); 8) sakit lebih dari 6 bulan s/d 18 bulan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus).
1) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); 2) bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.2779
1) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika dijatuhi hukuman teguran lisan yang telah diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian; 2) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika dijatuhi hukuman teguran tertulis; atau 3) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
1) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun; atau 3) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
1) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; 4) sebesar 100% (seratus per seratus), jika dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.277 10 tidak dengan hormat dan mengajukan maupun tidak mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; 5) selama menunggu proses penetapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian terhadap Pegawai yang belum ada penetapannya maka tunjangan kinerja Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan