DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan termasuk bidang intelijen sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dibutuhkan penyesuaian dan pembaharuan administrasi intelijen Kejaksaan;
c.bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu www.peraturan.go.id 2019, No. 489 ditetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Administrasi intelijen Kejaksaan merupakan administrasi khusus untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan.

Pasal 2

(1)Administrasi intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. a.surat dan kode surat; www.peraturan.go.id 2019, No. 489
2. b.register dan kode register;
3. c.data dan kode data; dan
4. d.laporan dan kode laporan.
(2)Format/bentuk, kode, dan cara pengisian administrasi intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Jaksa Agung.
(3)Format/bentuk, kode, dan cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Pasal 3

Administrasi intelijen Kejaksaan merupakan acuan untuk semua kegiatan dan operasi intelijen serta tugas lain di bidang intelijen pada:

a.Kejaksaan Agung;
b.Kejaksaan Tinggi;
c.Kejaksaan Negeri;
d.Cabang Kejaksaan Negeri;
e.perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri; dan
f.tempat lain di luar institusi Kejaksaan berdasarkan penugasan dari pimpinan.

Pasal 4

Administrasi intelijen Kejaksaan dilaksanakan dan dikelola oleh:

a.Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
b.Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
c.Pusat Penerangan Hukum;
d.Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
d.Asisten Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi;
e.Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; dan
f.Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri. www.peraturan.go.id 2019, No. 489

Pasal 5

Pendokumentasian administrasi intelijen Kejaksaan dilaksanakan dan dikelola oleh:

a.Direktorat E pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
b.Seksi E pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi;
c.Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; dan
d.Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan administrasi intelijen Kejaksaan dilakukan oleh :

a.Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen;
b.Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
c.Kepala Pusat Penerangan Hukum;
d.Kepala Kejaksaan Tinggi;
e.Kepala Kejaksaan Negeri;
f.Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku:

1.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1292); dan
2.Ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 489 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2019 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd H. M. PRASETYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan termasuk bidang intelijen sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dibutuhkan penyesuaian dan pembaharuan administrasi intelijen Kejaksaan;
c.bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu www.peraturan.go.id 2019, No. 489 ditetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Administrasi intelijen Kejaksaan merupakan administrasi khusus untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan.

Pasal 2

(1)Administrasi intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. a.surat dan kode surat; www.peraturan.go.id 2019, No. 489
2. b.register dan kode register;
3. c.data dan kode data; dan
4. d.laporan dan kode laporan.
(2)Format/bentuk, kode, dan cara pengisian administrasi intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Jaksa Agung.
(3)Format/bentuk, kode, dan cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Pasal 3

Administrasi intelijen Kejaksaan merupakan acuan untuk semua kegiatan dan operasi intelijen serta tugas lain di bidang intelijen pada:

a.Kejaksaan Agung;
b.Kejaksaan Tinggi;
c.Kejaksaan Negeri;
d.Cabang Kejaksaan Negeri;
e.perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri; dan
f.tempat lain di luar institusi Kejaksaan berdasarkan penugasan dari pimpinan.

Pasal 4

Administrasi intelijen Kejaksaan dilaksanakan dan dikelola oleh:

a.Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
b.Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
c.Pusat Penerangan Hukum;
d.Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
d.Asisten Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi;
e.Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; dan
f.Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri. www.peraturan.go.id 2019, No. 489

Pasal 5

Pendokumentasian administrasi intelijen Kejaksaan dilaksanakan dan dikelola oleh:

a.Direktorat E pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
b.Seksi E pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi;
c.Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; dan
d.Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan administrasi intelijen Kejaksaan dilakukan oleh :

a.Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen;
b.Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
c.Kepala Pusat Penerangan Hukum;
d.Kepala Kejaksaan Tinggi;
e.Kepala Kejaksaan Negeri;
f.Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku:

1.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1292); dan
2.Ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016