DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan F\rngsional Penerjemah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahu n 2Ol4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2O16;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016; MEMUTUSI(AN: Calon Penerjemah dibawatr ini: Mengingat

Menetapkan

Menetapkan KESATU

a.Nama
b.NIP
c.Pangkat / golongan ruang/TMT
d.Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan F\rngsional Penerjemah jenjang Ahli Pertama. KEDUA KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*) TEMBUSAN:
1. 1.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
2. 2.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota NIP. yang bersangkutan;
3. 3.Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
6. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. **) ANAK LAMPIRAN 6 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Menimbang KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGI(ATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA M ENTERI / KE PALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA, * ) bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP . jabatan .... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan F\rngsional Penerjemah melalui perpindahan dari jabatan lain;
7. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
8. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
9. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
10. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahu n 2OI4 sebagaimana telah diubah dengan Peiaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
11. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2OL6; Mengingat MEMUTUSI(AN: Menetapkan KESATU Mengangkat:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/golongan ruang/TMT
d.Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah jenjang ..... **) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Aslt Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal KEDUA KETIGA ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/l(antor Regional BKN yang bersangkutan*) TEMBUSAN:
l.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabine|
1. 2.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
2. 3.Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;")
4. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
5. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. NIP. ANAK L.AMPIRAN 7 PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM NOMOR 21 TAHUN 20 16 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEI"AKSANMN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA Menimbang KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA*) NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ME NTERI / KEPALA LPNK/ GUB E RNU R / BUPATI / WALI KOTA, * )
a.bahwa berdasarkan surat....... Nomor ......tanggal . ... perihal :::lT.:emberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Penerjemah karena
b.bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Penerjemah;
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2QI4;
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2010;
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
6. 6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tatrun 2OL6; MEMUTUSI(AN: Mengingat Menetapkan KESATU Penerjemah dibawah ini:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT
d.Jabatan
e.Unit kerja Terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Penerjemah jenjang .... KEDUA KETIGA ***) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Aslt Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketatrui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/lfuntor Regional BKN yang bersangkutan *) NIP. TEMBUSAN:
1. 1.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
2. 2.Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. 3.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/Provinsi/KabupatenlKota yang bersangkutan;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
6. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) T\rlis surat paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor, tanggal, dan perihal usulan pemberhentian sementara karena .... ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPAI.,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEL'AKSANAAN PEMBINMN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEPUTUSAN ME NTERI / KEPALA LPNK/ GUB ERNUR/ BUPATI / WALI KOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA, * ) bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan . telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penerj emah ;
7. 1.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
8. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20lO;
9. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
10. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2OL4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OL6;
11. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2OL6; MEMUTUSI{AN: Penerjemah dibawatr ini:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/golongan ruang/TMT
d.Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat kembali dalam Jabatan F\rngsional Penerjematr jenjang .... .......... **) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/ltuntor Regional BKN yang bersangkutan r) NIP. TEMBUSAN:
1. 1.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
2. 2.Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. 3.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/Provinsi/KabupatenlKota yang bersangkutan;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;")
5. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
6. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK T,AMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2I TAHUN 20T6 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEI,AKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENER.IEMAH CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN/IiVPASSIIVC KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WAUKOTAI NOMOR ............. TENTANG PEI{YESUAIAN/IJVPASSTVG DAI,AM JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/ KEPAL'A LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA,I Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara """"""""" NIP jabatan .,..........'..... pangkat/ golongan ruang " " " " " " telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah melalui penyesu atan /inPassingi Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
7. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
8. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 63 Tahun 2009; 4, Peraturan Menteri Pendayagunaar Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Apsjatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016;
9. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : mengangkat:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT
d.Jabatan
e.Unit Kerja Terhitung mulai tanggal disesuaikan/inpassfng dalam Jabatan F\rngsional Penerjem-ah jenjang ...:... ..... dengan angka kredit sebesar ( .................. ) KEDUA : **) KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKNA(antor Regional BKN yang bersangkutan *) NIP. TEMBUSAN:
1. 1.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukr"rngan Kerja Kabine|
2. 2.Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan ; *)
3. 3.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
6. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan F\rngsional Penerjemah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahu n 2Ol4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2O16;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016; MEMUTUSI(AN: Calon Penerjemah dibawatr ini: Mengingat

Menetapkan

Menetapkan KESATU

a.Nama
b.NIP
c.Pangkat / golongan ruang/TMT
d.Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan F\rngsional Penerjemah jenjang Ahli Pertama. KEDUA KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*) TEMBUSAN:
1. 1.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
2. 2.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota NIP. yang bersangkutan;
3. 3.Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
6. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. **) ANAK LAMPIRAN 6 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Menimbang KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGI(ATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA M ENTERI / KE PALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA, * ) bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP . jabatan .... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan F\rngsional Penerjemah melalui perpindahan dari jabatan lain;
7. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
8. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
9. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
10. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahu n 2OI4 sebagaimana telah diubah dengan Peiaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
11. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2OL6; Mengingat MEMUTUSI(AN: Menetapkan KESATU Mengangkat:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/golongan ruang/TMT
d.Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah jenjang ..... **) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Aslt Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal KEDUA KETIGA ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/l(antor Regional BKN yang bersangkutan*) TEMBUSAN:
l.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabine|
1. 2.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
2. 3.Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;")
4. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
5. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. NIP. ANAK L.AMPIRAN 7 PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM NOMOR 21 TAHUN 20 16 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEI"AKSANMN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA Menimbang KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA*) NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ME NTERI / KEPALA LPNK/ GUB E RNU R / BUPATI / WALI KOTA, * )
a.bahwa berdasarkan surat....... Nomor ......tanggal . ... perihal :::lT.:emberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Penerjemah karena
b.bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Penerjemah;
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2QI4;
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2010;
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
6. 6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tatrun 2OL6; MEMUTUSI(AN: Mengingat Menetapkan KESATU Penerjemah dibawah ini:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT
d.Jabatan
e.Unit kerja Terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Penerjemah jenjang .... KEDUA KETIGA ***) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Aslt Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketatrui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/lfuntor Regional BKN yang bersangkutan *) NIP. TEMBUSAN:
1. 1.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
2. 2.Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. 3.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/Provinsi/KabupatenlKota yang bersangkutan;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
6. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) T\rlis surat paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor, tanggal, dan perihal usulan pemberhentian sementara karena .... ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPAI.,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEL'AKSANAAN PEMBINMN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEPUTUSAN ME NTERI / KEPALA LPNK/ GUB ERNUR/ BUPATI / WALI KOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA, * ) bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan . telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penerj emah ;
7. 1.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
8. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20lO;
9. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
10. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2OL4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OL6;
11. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2OL6; MEMUTUSI{AN: Penerjemah dibawatr ini:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/golongan ruang/TMT
d.Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat kembali dalam Jabatan F\rngsional Penerjematr jenjang .... .......... **) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/ltuntor Regional BKN yang bersangkutan r) NIP. TEMBUSAN:
1. 1.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
2. 2.Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. 3.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/Provinsi/KabupatenlKota yang bersangkutan;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;")
5. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
6. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK T,AMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2I TAHUN 20T6 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEI,AKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENER.IEMAH CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN/IiVPASSIIVC KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WAUKOTAI NOMOR ............. TENTANG PEI{YESUAIAN/IJVPASSTVG DAI,AM JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/ KEPAL'A LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA,I Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara """"""""" NIP jabatan .,..........'..... pangkat/ golongan ruang " " " " " " telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah melalui penyesu atan /inPassingi Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
7. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
8. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 63 Tahun 2009; 4, Peraturan Menteri Pendayagunaar Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Apsjatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016;
9. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : mengangkat:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT
d.Jabatan
e.Unit Kerja Terhitung mulai tanggal disesuaikan/inpassfng dalam Jabatan F\rngsional Penerjem-ah jenjang ...:... ..... dengan angka kredit sebesar ( .................. ) KEDUA : **) KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKNA(antor Regional BKN yang bersangkutan *) NIP. TEMBUSAN:
1. 1.Sekretaris Kabinet cq. Deputi Bidang Dukr"rngan Kerja Kabine|
2. 2.Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan ; *)
3. 3.Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
4. 4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. 5.Penerjemah yang bersangkutan; dan
6. 6.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016