DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perka BMKG ini mengatur mengenai statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merietapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ten tang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika; KEPALABADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG STATUTASEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLlMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2015 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISlKA BMKG - BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA -,.... - """

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6.Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyeleriggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 ten tang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2.Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat STMKG adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLlMATOLOGI, DAN GEOFISlKA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISlKA.

10.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Perubahan Akaderni Meteorologi dan Geofisika menjacti Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Pasa12 Visi STMKG menjadi sekolah tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan berwawasan global di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

VISI, MISl, DANTUJUAN

Pasal 7

(1)STMKG memiliki lambang, bendera, mars, hymne, dan pakaian seragam akademik.
(2)Ketentuan mengenai bentuk lambang, bendera, mars, hymne, dan tata cara penggunaan pakaian seragam akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Kepala Badan.

Pasal 6

(1)STMKG berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.
(2)STMKG merupakan perubahan dari Akademi Meteorologi dan Geofisika berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
(3)Tanggal 17 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) STMKG. Pasa15
(1)STMKG merupakan Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(2)Pembinaan STMKG secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. e.Program Diploma IV Meteorologi;
2. f.Program Diploma IV Klimatologi;
3. g.Program Diploma IV Geofisika; dan
4. h.Program Diploma IV Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Meteorologi,

Pasal 9

(1)STMKG menyelenggarakan pendidikan akademik darr/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumen tasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Program Diploma 1 Meteorologi;
2. b.Program Diploma I Klimatologi;
3. c.Program Diploma I Geofisika;
4. d.Program Diploma Instrumentasi

Pasal 8

(1)STMKG memiliki pola ilmiah pokok di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2)Pola ilmiah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi sivitas akademik dalam mencapai visi dan misi.
(3)Pola ilmiah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan senat.

Pasal 11

(1)Pendidikan di STMKG diselenggarakan berdasar pada Kurikulum yang berstandar nasional dan internasional.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan.
(3)Kurikulum STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rnelibatkan pemangku kepentingan.
(4)Peninjauan secara berkala sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(5)Kurikulum STMKG sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam silabus.
(6)Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

(1)STMKG menetapkan kalender akademik.
(2)Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(3)Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

(1)STMKG menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar taruna yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan dosen.
(2)Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

(1)Penye1enggaraan perkuliahan dilaksanakan dengan paket sistem kredit semester.
(2)Penye1enggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tatap muka, teori, praktik, seminar, praktik kerja lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaL
(2)ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 12

(1)STMKG menyelenggarakan perkuliahan berdasarkan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berlaku secara nasional dan internasional.
(2)Pelaksanaan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan tahun akademik.
(3)SaLu tahun akadernik terdiri dari 2 (dua) semester.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akadernik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2014