DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mempermudah pimpinan unit kerja dalam memberikan rekomendasi pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada pegawai, perlu diatur mekanisme dalam pemberian rekomendasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5579);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
6.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
7.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
9.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
10.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1079); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1079) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

a.perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
b.perguruan tinggi kedinasan;
c.perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar di kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi dan terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
d.perguruan tinggi negara asing/yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Persyaratan calon pegawai pelajar :
1. a.PNS dan PNS dpk di lingkungan Badan;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
4. d.daftar Penilaian Prestasi dan Kinerja Pegawai (DP2KP) paling singkat 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
5. e.tidak sedang :
  1. 1.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  2. 2.melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
  3. 3.menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  4. 4.mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  5. 5.dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  6. 6.menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  7. 7.dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  8. 8.melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
  9. 9.melaksanakan pendidikan dan pelatihan perjenjangan;
6. f.tidak pernah :
  1. 1.gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannnya; dan/atau
  2. 2.dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
7. g.adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
8. h.mendapat rekomendasi dari Eselon II atau Kepala UPT sebelum melaksanakan seleksi/tes program tugas belajar yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
9. i.lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
10. j.mendapat pertimbangan dari Deputi terkait, untuk unit kerja teknis setelah lulus seleksi/tes program tugas belajar;
11. k.mendapat persetujuan dari Sekretaris Utama;
12. l.menandatangani perjanjian tugas belajar; dan
13. m.mendapat persetujuan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri.
(2)Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf g harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan disahkan oleh Eselon II atau Kepala UPT.
(3)Batas usia paling tinggi pegawai pelajar adalah :
1. a.25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma I/sederajat;
2. b.25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma II/sederajat;
3. c.25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma III/sederajat;
4. d.25 (dua puluh lima) tahun untuk sarjana atau diploma IV;
5. e.37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk magister atau yang setara; dan
6. f.40 (empat puluh) tahun untuk doktor.
(4)Untuk calon pegawai pelajar di UPT tertentu atau jabatan sangat diperlukan, batas usia paling tinggi pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi :
1. a.37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma I/sederajat;
2. b.37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma II/sederajat;
3. c.37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma III/sederajat;
4. d.37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk sarjana atau diploma IV;
5. e.42 (empat puluh dua) tahun untuk magister atau yang setara; dan
6. f.47 (empat puluh tujuh) tahun untuk doktor.
(5)UPT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(6)Ketentuan batas usia paling tinggi calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)dapat dikecualikan, dalam hal :
1. a.mendapat persetujuan dari Kepala Badan;
2. b.tetap memperhatikan ketentuan ikatan dinas; dan
3. c.memperhatikan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan.
  1. 3.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Rekomendasi dari Eselon II atau Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h diberikan melalui mekanisme sesuai dengan Contoh 1 Alur Pemberian Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(2)Rekomendasi diberikan dengan mengutamakan kesesuaian bidang studi yang ditempuh dengan pemilihan jurusan berdasarkan :
1. a.tugas pekerjaan bagi tenaga fungsional umum dan struktural; atau
2. b.linieritas bidang studi bagi tenaga fungsional tertentu.
(3)Kesesuaian pemilihan jurusan dengan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan Peta Jabatan dan Rumpun Bidang Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(4)Kesesuaian pemilihan jurusan dengan linieritas bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian pemilihan jurusan pada universitas paling sedikit sesuai dengan Daftar Pemetaan Jurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(5)Dalam hal pemilihan jurusan tidak termasuk dalam Daftar Pemetaan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rekomendasi dapat diberikan berdasarkan kesesuaian kurikulum bidang studi yang akan diikuti dengan tugas pekerjaan.
(6)Dalam rangka pemberian rekomendasi berdasarkan kesesuaian kurikulum bidang studi yang akan diikuti dengan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon pegawai pelajar wajib menyampaikan kurikulum bidang studi yang akan ditempuh untuk dilakukan penilaian oleh Eselon II atau Kepala UPT.
(7)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.bagi pegawai teknis, untuk :
  1. 1.pendidikan program Sarjana (S1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan substansi dari meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan jaringan komunikasi;
  2. 2.pendidikan program Magister (S2) sebesar 30% (tiga puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan substansi dari meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi, dan jaringan komunikasi, dengan tesis terkait meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan jaringan komunikasi; dan
  3. 3.pendidikan program Doktor (S3) sebesar 20% (dua puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan substansi dari meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi, dan jaringan komunikasi, dengan disertasi terkait meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan jaringan komunikasi, serta bermanfaat langsung bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. b.bagi pegawai non teknis, untuk :
  1. 1.pendidikan program Sarjana (S1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan tugas pekerjaan saat pemberian rekomendasi;
  2. 2.pendidikan program Magister (S2) sebesar 30% (tiga puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan tugas pekerjaan saat pemberian rekomendasi; dan
  3. 3.pendidikan program Doktor (S3) sebesar 20% (dua puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan tugas pekerjaan saat pemberian rekomendasi dan bermaanfaat langsung bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(8)Untuk dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), calon pegawai pelajar wajib menyampaikan proposal tugas akhir.
(9)Dalam hal pemilihan jurusan tugas belajar tidak termasuk dalam Peta Jabatan dan Rumpun Bidang Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Daftar Pemetaan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dan tidak memenuhi kesesuaian berdasarkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Eselon II atau Kepala UPT dapat memberikan rekomendasi berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan proyeksi tugas calon pegawai pelajar setelah menyelesaikan pendidikan.
(10)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)dilakukan dengan melampirkan :
1. a.justifikasi bahwa jurusan tugas belajar yang akan diambil sangat dibutuhkan untuk perkembangan organisasi; dan
2. b.proyeksi pekerjaan dari calon pegawai pelajar dengan memperhatikan tugas dari jabatan fungsionalnya pada saat kembali bekerja.
(11)Justifikasi dan Proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan sesuai dengan Format Justifikasi dan Proyeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(12)Rekomendasi bagi calon pegawai pelajar tetap dapat diberikan untuk bidang studi ilmu dasar yang meliputi matematika, fisika, kimia, statistika, dan komputer.
(13)Calon pegawai pelajar dengan bidang studi ilmu dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib mengambil tugas akhir terkait meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan jaringan komunikasi.

Pasal 12B

Ketentuan mengenai penilaian dalam pemberian rekomendasi dikecualikan terhadap calon pegawai pelajar yang akan melaksanakan tugas belajar di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Perjanjian Tugas Belajar ditandatangani setelah semua persyaratan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipenuhi.

5.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Prosedur pemberian tugas belajar dilakukan sesuai dengan Contoh 1 pada Mekanisme Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

6.Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf e diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara melalui cara izin belajar atas biaya sendiri.
(2)Izin belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, profesi, dan pendidikan vokasi.
(2a)Persyaratan lokasi dan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Syarat bagi PNS yang akan belajar melalui cara izin belajar atas biaya sendiri adalah :
1. a.biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
2. b.tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
3. c.tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan;
4. d.mempunyai DP2KP paling singkat 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik;
5. e.mendapatkan rekomendasi dari Eselon II atau Kepala UPT mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan sesuai dengan Peta Jabatan dan Rumpun Bidang Studi sebagaimana tercantum dalam Contoh 2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
6. f.Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e diperoleh setelah mendapat pertimbangan dari :
  1. 1.Kepala Biro Umum untuk Diploma I sampai dengan Strata I; atau
  2. 2.Sestama/Deputi terkait untuk Strata II dan Strata III;
  3. 7.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Prosedur pemberian izin belajar dilakukan sesuai dengan Contoh 2 pada Mekanisme Pemberian Izin Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal II Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI ESELON II ATAU KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KOP SURAT UNIT KERJA SURAT REKOMENDASI NOMOR .................................... 1) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................................... 2) NIP : .............................................................................................. 3) Pangkat, golongan ruang : .............................................................................................. 4) Jabatan :................................................................................................ 5) Unit Kerja : .............................................................................................. 6) dengan ini menerangkan bahwa : Nama : ............................................................................................ 7) NIP : ............................................................................................ 8) Tempat, tanggal lahir : ........................ ................................................................... 9) Pangkat, golongan ruang : ............................................................................................ 10) Jabatan : ............................................................................................ 11) Kualifikasi akademik : ............................................................................................ 12) Unit Kerja : ............................................................................................ 13) Alamat tempat tinggal : ........................................................................................... 14) menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk `mengikuti tugas belajar pada program studi .................. 15) di ............ 16) jurusan/bidang ilmu ............... 17) fakultas............. 18) pada................. 19) mulai bulan........... tahun............sampai dengan bulan............tahun....... 20) sesuai rencana kebutuhan organisasi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ...................., ................................. 21) ........................................................ 22) tanda tangan .... ........................... 23) Nama lengkap................................ 24) NIP…………………..............…...… 25) LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS NO. NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS

1.Stasiun Meteorologi Kelas III Cut Bau Maimun Saleh
2.Stasiun Meteorologi Kelas III Binaka
3.Stasiun Geofisika Kelas III Tapak Tuan
4.Stasiun Geofisika Kelas III Gunung Sitoli
5.Stasiun Meteorologi Kelas III Sangkapura
6.Stasiun Meteorologi Kelas III Kasiguncu
7.Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Bantilan
8.Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin
9.Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Muhammad Salahuddin
10.Stasiun Meteorologi Kelas III David Constantjin Saudale
11.Stasiun Meteorologi Kelas III Mali
12.Stasiun Meteorologi Kelas III Tardamu
13.Stasiun Meteorologi Kelas III Gewayantana
14.Stasiun Meteorologi Kelas III Frans Sales Lega
15.Stasiun Meteorologi Kelas III Amahai
16.Stasiun Meteorologi Kelas III Mathilda Batlayeri
17.Stasiun Meteorologi Kelas III Namlea
18.Stasiun Meteorologi Kelas III Dumatubun
19.Stasiun Klimatologi Kelas III Seram Bagian Barat
20.Stasiun Geofisika Kelas III Nabire
21.Stasiun Geofisika Kelas III Saumlaki
22.Stasiun Meteorologi Kelas III Gamar Malamo
23.Stasiun Meteorologi Kelas III Oesman Sadik
24.Stasiun Meteorologi Kelas III Moanamani
25.Stasiun Meteorologi Kelas III Sudjarwo Tjondro Negoro
26.Stasiun Meteorologi Kelas III Tarempa
27.Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai
28.Stasiun Meteorologi Kelas III Dabo Singkep
29.Stasiun Meteorologi Kelas III Yuvai Semaring
30.Stasiun Meteorologi Kelas III Naha
31.Stasiun Meteorologi Kelas III Andi Jemma
32.Stasiun Meteorologi Kelas III Sangia Ni Bandera
33.Stasiun Meteorologi Kelas III Bandaneira
34.Stasiun Meteorologi Kelas III Emalamo
35.Stasiun Meteorologi Kelas III Wamena
36.Stasiun Meteorologi Kelas III Mararena
37.Stasiun Meteorologi Kelas III Mozez Kilangin LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA PETA JABATAN DAN RUMPUN BIDANG STUDI NO. RUMPUN PEKERJAAN RUMPUN BIDANG STUDI ISTILAH NASIONAL RUMPUN BIDANG STUDI INTERNATIONAL TERM PEJABAT/PEGAWAI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI BELAJAR
1.Teknis MKG Sain Kebumian Earth Sciences PMG, Peneliti, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen Hidrologi Hydrology PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen Meteorologi Meteorology PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen Oseanografi Oceanography PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen Ilmu Kelautan Marine Science PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen Ilmu Pertanian Agricultural Science PMG, Peneliti, Dosen Astronomi Astronomy PMG, Peneliti, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen Statistik Statistics PMG, Perekayasa, Peneliti, Widyaiswara, Dosen NO. RUMPUN PEKERJAAN RUMPUN BIDANG STUDI ISTILAH NASIONAL RUMPUN BIDANG STUDI INTERNATIONAL TERM PEJABAT/PEGAWAI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI BELAJAR Fisika Physics PMG, Auditor, Peneliti, Widyaiswara, Dosen Teknik Fisika Engineering Physics PMG, Peneliti, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen Pengindraan Jauh Remote Sensing PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen Matematika Mathematics PMG, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen Teknik Pertanian Agricultural Engineering PMG, Peneliti, Perekayasa, Dosen Agroteknologi Agricultural Technology PMG, Peneliti, Perekayasa, Dosen Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Natural Resource Management and Environmental PMG, Peneliti, Perekayasa, Dosen Pengelola Lingkungan Environmental Management PMG, Peneliti, Dosen Pengelola Sumber Daya Alam Natural resource Management PMG, Peneliti, Dosen Geofisika Geophysical PMG, Peneliti, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen Teknik Geofisika Geophysical Engineering PMG, Peneliti, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen Teknik Kelautan Ocean Engineering PMG, Peneliti, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen Teknik Kimia Chemical Engineering PMG, Auditor, Peneliti, Dosen Kimia Chemistry PMG, Auditor, Peneliti, Dosen Teknik Elektro Electronic Engineering PMG, Perekayasa, Widyaiswara, Auditor, Peneliti, Dosen NO. RUMPUN PEKERJAAN RUMPUN BIDANG STUDI ISTILAH NASIONAL RUMPUN BIDANG STUDI INTERNATIONAL TERM PEJABAT/PEGAWAI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI BELAJAR Teknik Telekomunikasi Telecomunication Engineering PMG, Perekayasa, Widyaiswara, Auditor, Peneliti, Dosen Instrumentasi Instrumentation PMG, Perekayasa, Widyaiswara, Auditor, Peneliti, Dosen
2.Penataan, Pengelolaan Bidang, Administrasi Keuangan Ekonomi Pembangunan Development Economics Perencana, Auditor, Penata Laporan Keuangan, Pengelola SIMAK BMN, Bendahara, Auditor, Perencana Akuntansi Accounting Perencana, Auditor, Penata Laporan Keuangan, Pengelola SIMAK BMN, Bendahara, Pengelola SIMAK BMN, Perencana Manajemen Pajak Tax Management Perencana, Auditor, Penata Laporan Keuangan, Pengelola SIMAK BMN, Bendahara, Auditor, Perencana Manajemen Keuangan Financial Management Perencana, Auditor, Penata Laporan Keuangan, Pengelola SIMAK BMN, Bendahara, Pengelola SIMAK BMN, Auditor, Perencana
3.Penataan, Pengelolaan, dan Pengawasan, Bidang IT Ilmu Komputer/Ilmu Komputasi/Informatika Computer/Computing Sciences or Informatics Pranata Komputer, PMG, Perekayasa, Auditor, Pengelola SIMAK BMN, Analis Kepegawaian, Peneliti, Widyaiswara, Dosen, Analis Kepegawaian Teknik Komputer Computer Engineering PMG, Perekayasa, Auditor, Peneliti, Widyaiswara, Dosen, Analis Kepegawaian Sistem Informasi Information Systems PMG, Perekayasa, Auditor, Peneliti, Widyaiswara, Dosen, Analis Kepegawaian Teknologi Informasi Information Technology PMG, Perekayasa, Auditor, Peneliti, Widyaiswara, Dosen, Analis Kepegawaian Desain Komunikasi Visual Visual Communication Design Perekayasa
4.Penataan, Pengelolaan Bidang, Pengawasan Ilmu Administrasi/Manajemen Science of Administration Arsiparis, Auditor, Widyaiswara

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…