DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010

Nomor: KEP.11
Tahun: 2010
Ditetapkan: 17 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9.Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang–undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika; 3
10.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Badan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2.Kepala adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4.Biro adalah Biro yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang sumber daya manusia.
5.Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang meliputi Sekretariat Utama, Deputi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW), dan/atau Akademi Meteorologi yang melaksanakan tugas teknis operasional.
7.Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan Badan.
8.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan.
9.Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan selanjutnya disingkat PNS dpk, adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induknya. 4
10.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
11.Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri sesuai dengan bidang studi yang direkomendasikan atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
12.Pegawai Pelajar adalah PNS di lingkungan Badan yang diberikan tugas belajar.
13.Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
14.Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangannya.
15.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
16.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
17.Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan Badan yang memuat syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
18.Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Badan bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan sumber pembiayaan, persyaratan, hak dan kewajiban, perjanjian tugas belajar, prosedur, pemberian, perpanjangan dan pembatalan tugas belajar, pembinaan, pengaktifan kembali, monitoring dan evaluasi, izin belajar, dan sanksi. 5

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menciptakan keseragaman dan tertib adminsitrasi dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar guna peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional.
(2)Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja dan Kepala UPT yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama melalui Biro.
(3)Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit berisi informasi mengenai:

a.bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
b.jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
c.program pendidikan yang direncanakan;
d.kualifikasi akademik calon pegawai pelajar;
e.lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
f.jangka waktu;dan
g.sumber biaya. 6

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Pasal 7

(1)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
(2)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
(3)Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan program pendidikan spesialis.

Pasal 8

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

a.program pendidikan diploma III, 6 (enam) semester;
b.program pendidikan sarjana atau diploma IV, 8 (delapan) semester;
c.program pendidikan magister atau yang setara, 4 (empat) semester;dan
d.program pendidikan doktor, 6 (enam) semester.

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

a.perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
b.perguruan tinggi kedinasan;
c.perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi dengan program studi minimal terakreditasi; atau
d.perguruan tinggi negara asing/ yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia. 7

Pasal 10

Biaya tugas belajar dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
c.bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat;atau
d.bantuan pihak asing atau sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…