DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.1 Tahun 2011

Nomor: KEP.1
Tahun: 2011
Ditetapkan: 12 Januari 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2
6.Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.24/KP.003/KB/BMG-2005 Tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika SK.179/KP.003/KB/BMG-2006;
7.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi non struktural di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bersifat permanen dan melekat pada unit yang sudah ada.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 3
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7.Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
8.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, dan Pembiayaan.

Pasal 3

Tujuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk:

a.membuat proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi lebih terpadu, efektif, dan efisien; 4
b.meningkatkan efektifitas Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
c.menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan
d.menjamin proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh aparatur yang profesional.

Pasal 4

(1)ULP melaksanakan pengadaan:
1. a.barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
2. b.jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Selain Pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

ULP di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di:

a.BMKG Pusat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Sekretariat Utama, Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Akademi Meteorologi dan Geofisika; dan
b.Koordinator Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika di setiap provinsi yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah provinsinya. 5

Pasal 6

ULP mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ULP menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b.menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d.melaksanakan pengadaan:
1. 1.barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
2. 2.jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
e.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di www.bmkg.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
f.menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
g.melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
h.menjawab sanggahan;
i.menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
1. 1.Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. 2.Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
j.menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
k.menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 6
l.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Badan; dan
m.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

Pasal 8

(1)Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dalam hal diperlukan, ULP dapat mengusulkan kepada PPK:
1. a.perubahan HPS; dan
2. b.perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
(2)Usulan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas dan terukur serta referensi.

Pasal 9

Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri dan/atau swasta.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 10

ULP terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat;
c.Kelompok Kerja; dan
d.Staf Pendukung. 7

Pasal 11

Kepala ULP di lingkungan BMKG diangkat oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…