DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2012

Nomor: KEP.11
Tahun: 2012
Ditetapkan: 18 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.01 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP. 11 TAHUN 2012 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA ~ BMKG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA - - - 2 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6.Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.24/KP.003/KB/BMG-2005 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.179 /KP.003/KB/BMG- 2006;
7.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.O 1 Tahun 2011 ten tang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peaturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.05 Tahun 2011; ten tang2004Tahun1Nomor2. Undang-Undang
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat 3 Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ULP menyelenggarakan fungsi melaksanakan pengadaan:

a.Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b.Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
1. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.05 Tahun 2011 diubah sebagai berikut:

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NO MOR KEP.O 1 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 4

Pasal 19

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP meliputi:

a.menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai;
b.melakukan survei harga pasar untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait, spesifikasi, dan HPS;
c.menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
d.menetapkan Dokumen Pengadaan;
1. 3.Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
g.mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. anggotaf. menugaskan / menempatkan / memindahkan

Pasal 12

Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:

a.memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b.menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c.mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ a tau indikasi penyimpangan;
d.membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Kepala BMKG;
e.melaksanakan pengembangan clan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 5
n.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. PenyediapemilihanasliI. menyimpan dokumen Barang/ J asa;
m.membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP; dan
e.menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
f.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website www.bmkg.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
g.menilai kualifikasi Penyedia Barang/ J asa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
h.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
1. 1.menjawab sanggahan; J. menetapkan Penyedia Barang/Jasa dan melaporkan kepada Kepala ULP untuk: 1) Pelelangan a tau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
k.menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 6 Salinan sesuai dengan aslinya, ~~~:iis. Biro Hukum dan Organisasi l.o " BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1328 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SRI WORO B HARIJONO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012 KEPALA SADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, ttd. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Bad an mi dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Kepala Sadan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012