DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1A/PER.KOMNAS HAM/II/2014 Tahun 2014

Nomor: 1A/PER.KOMNAS HAM/II/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selain hak sebagaimana disebutkan dalam huruf a, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga berhak mendapatkan bantuan medis dan psiko-sosial;
c.bahwa untuk memenuhi hak–hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat terdapat syarat–syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.485 2 Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4635);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4172).
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4860);
6.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7.Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.485 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komnas HAM ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
3.Sidang Paripurna adalah kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh Anggota Komnas HAM dan adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
4.Anggota adalah Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5.Korban adalah orang perseorang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau permapasan hak–hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
6.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan korban.
7.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjunya disingkat LPSK, adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak–hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.
8.Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
9.Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM bagi para korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pemenuhan hak– hak korban. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.485 4
10.Pelanggaran HAM yang Berat adalah pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Genosida yang telah ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai peristiwa Pelanggaran HAM yang berat.
11.Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Pemberian Surat Keterangan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang berat bermaksud untuk menjadi pedoman bagi Komnas HAM dalam melaksanakan pelayanan pemenuhan hak Korban.
(2)Peraturan Pemberian Surat Keterangan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang berat bertujuan untuk memberikan pengakuan seseorang adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan menjamin pemenuhan hak-haknya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemberian surat keterangan hanya dapat diberikan kepada korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang Berat yang sudah atau belum dimintai keterangan oleh Tim Penyelidikan Proyustisia pelanggaran HAM yang berat.

BAB IV

SURAT KETERANGAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Pasal 4

Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban yang sudah dimintai keterangan oleh Tim Penyelidikan Proyustisia pelanggaran HAM yang berat, sekurang–kurangnya memuat:

a.salinan identitas diri korban dan/atau keluarga korban berupa KTP, atau Kartu Keluarga, atau bukti identitas diri lainnya yang relevan; dan
b.salinan Berita Acara Pemeriksaan Tim Penyelidikan Proyustisia pelanggaran HAM yang berat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.485 5

Pasal 5

Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban yang belum dimintai keterangan oleh Tim Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat, sekurang–kurangnya memuat:

a.salinan identitas diri korban dan/atau keluarga korban berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, atau bukti identitas diri lainnya yang relevan; dan
b.keterangan atau pernyataan tertulis di atas materai yang berisi kronologis peristiwa yang dialami dan dilengkapi dengan identitas dari 2 (dua) orang saksi yang mengetahui peristiwa yang dialami pemohon; atau
c.keterangan resmi dari organisasi korban yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban pelanggaran HAM yang berat; atau
d.bukti-bukti pendukung lainnya terkait peristiwa yang dialami oleh korban dan/atau keluarga korban.

BAB V

TATA CARA MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN

Pasal 6

Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban dapat disampaikan langsung oleh Korban dan/atau keluarga korban melalui surat dan/atau datang langsung.

Pasal 7

Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban dapat disampaikan melalui kuasa yang ditunjuk oleh pemohon berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8

LPSK dapat mengajukan permohonan surat keterangan kepada Komnas HAM dengan melampirkan syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 9

Bila dianggap perlu Komnas HAM dapat melakukan verifikasi atas kelengkapan dan/atau kebenaran dari syarat–syarat permohonan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 dan 5.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2001