Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1A/PER.KOMNAS HAM/II/2014 Tahun 2014
- Nomor
- 1A/PER.KOMNAS HAM/II/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4860);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.485 3
BAB I
Dalam Peraturan Komnas HAM ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.485 4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Pemberian surat keterangan hanya dapat diberikan kepada korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang Berat yang sudah atau belum dimintai keterangan oleh Tim Penyelidikan Proyustisia pelanggaran HAM yang berat. BAB IV SURAT KETERANGAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT
BAB IV
Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban yang sudah dimintai keterangan oleh Tim Penyelidikan Proyustisia pelanggaran HAM yang berat, sekurang–kurangnya memuat:
dan
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.485 5
Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban yang belum dimintai keterangan oleh Tim Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat, sekurang–kurangnya memuat:
atau
BAB V TATA CARA MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN
BAB V
Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban dapat disampaikan langsung oleh Korban dan/atau keluarga korban melalui surat dan/atau datang langsung.
Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban dapat disampaikan melalui kuasa yang ditunjuk oleh pemohon berdasarkan surat kuasa.
LPSK dapat mengajukan permohonan surat keterangan kepada Komnas HAM dengan melampirkan syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5.
Bila dianggap perlu Komnas HAM dapat melakukan verifikasi atas kelengkapan dan/atau kebenaran dari syarat–syarat permohonan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 dan 5.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)