Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 100
Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3327);
Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Bagian Kedua Tempat Kedudukan
BAB III LINGKUP KEWENANGAN
BAB III
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
…
Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :
Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan