DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (4) dan Pasal 45A ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi;

1.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
3.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 692);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Pegawai adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN JABATAN

Pasal 2

(1)Penyelidik berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang penyelidikan tindak pidana korupsi pada Komisi.
(2)Penyelidik bertugas melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.
(3)Penyelidik merupakan jabatan spesialis atau jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Penyidik berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pada Komisi.
(2)Penyidik bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi.
(3)Penyidik merupakan jabatan spesialis atau jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pemenuhan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi.

Pasal 5

(1)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi berdasarkan beban kerja dan formasi.
(2)Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator:
1. a.jumlah kasus/perkara tindak pidana korupsi;
2. b.tingkat dampak tindak pidana korupsi;
3. c.cakupan wilayah yang terkena dampak tindak pidana korupsi;
4. d.beban tugas unit yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan; dan
5. e.Rencana Strategis Komisi.

Pasal 6

Penyelidik diangkat oleh Pimpinan berdasarkan syarat meliputi:

a.syarat umum; dan
b.syarat khusus.

Pasal 7

(1)Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.berpendidikan paling rendah SI (sarjana strata satu) atau yang setara;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi; dan
4. d.mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan.
(2)Kemampuan dan integritas moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari kompetensi Penyelidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

Syarat khusus Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari internal Komisi meliputi:

a.berstatus sebagai Pegawai;
b.memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c.mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut;
d.tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat; dan
e.telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 9

(1)Perpindahan jabatan menjadi Penyelidik tetap memperhatikan tingkat jabatan Pegawai yang bersangkutan.
(2)Biro Sumber Daya Manusia dan unit kerja terkait menentukan tingkat jabatan untuk pengangkatan Penyelidik.
(3)Tingkat jabatan yang telah ditentukan disampaikan secara terbuka dalam pengumuman rekrutmen Penyelidik.
(4)Pegawai yang lolos seleksi diangkat dan ditempatkan pada tingkat jabatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1)Komisi dapat mengangkat Penyelidik yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi pemerintah lainnya.
(2)Pengangkatan Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengembangan karir bagi Pegawai yang memenuhi kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Komisi.
(3)Syarat khusus pengangkatan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi pemerintah lainnya meliputi:
1. a.memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi teknis bidang penyelidikan atau bidang lain yang relevan dengan penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut;
3. c.tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat sesuai dengan peraturan instansi asal;
4. d.tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan;
5. e.tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan deraj at ke-3 (tiga) dengan Dewan Pengawas, Pimpinan, dan/atau Pegawai;
6. f.memperoleh surat penugasan dari instansi asal;
7. g.menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehubungan dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
8. h.lulus syarat dan seleksi kompetensi Pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan peraturan yang berlaku di Komisi.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (4) dan Pasal 45A ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi;

1.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
3.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 692);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Pegawai adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN JABATAN

Pasal 2

(1)Penyelidik berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang penyelidikan tindak pidana korupsi pada Komisi.
(2)Penyelidik bertugas melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.
(3)Penyelidik merupakan jabatan spesialis atau jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Penyidik berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pada Komisi.
(2)Penyidik bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi.
(3)Penyidik merupakan jabatan spesialis atau jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pemenuhan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi.

Pasal 5

(1)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi berdasarkan beban kerja dan formasi.
(2)Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator:
1. a.jumlah kasus/perkara tindak pidana korupsi;
2. b.tingkat dampak tindak pidana korupsi;
3. c.cakupan wilayah yang terkena dampak tindak pidana korupsi;
4. d.beban tugas unit yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan; dan
5. e.Rencana Strategis Komisi.

Pasal 6

Penyelidik diangkat oleh Pimpinan berdasarkan syarat meliputi:

a.syarat umum; dan
b.syarat khusus.

Pasal 7

(1)Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.berpendidikan paling rendah SI (sarjana strata satu) atau yang setara;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi; dan
4. d.mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan.
(2)Kemampuan dan integritas moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari kompetensi Penyelidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

Syarat khusus Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari internal Komisi meliputi:

a.berstatus sebagai Pegawai;
b.memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c.mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut;
d.tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat; dan
e.telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 9

(1)Perpindahan jabatan menjadi Penyelidik tetap memperhatikan tingkat jabatan Pegawai yang bersangkutan.
(2)Biro Sumber Daya Manusia dan unit kerja terkait menentukan tingkat jabatan untuk pengangkatan Penyelidik.
(3)Tingkat jabatan yang telah ditentukan disampaikan secara terbuka dalam pengumuman rekrutmen Penyelidik.
(4)Pegawai yang lolos seleksi diangkat dan ditempatkan pada tingkat jabatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1)Komisi dapat mengangkat Penyelidik yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi pemerintah lainnya.
(2)Pengangkatan Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengembangan karir bagi Pegawai yang memenuhi kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Komisi.
(3)Syarat khusus pengangkatan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi pemerintah lainnya meliputi:
1. a.memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi teknis bidang penyelidikan atau bidang lain yang relevan dengan penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut;
3. c.tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat sesuai dengan peraturan instansi asal;
4. d.tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan;
5. e.tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan deraj at ke-3 (tiga) dengan Dewan Pengawas, Pimpinan, dan/atau Pegawai;
6. f.memperoleh surat penugasan dari instansi asal;
7. g.menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehubungan dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
8. h.lulus syarat dan seleksi kompetensi Pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan peraturan yang berlaku di Komisi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019