DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu memuat materi untuk meningkatkan kapasitas dan sinergitas kekuatan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam www.peraturan.go.id 2017, No.1839 menghadapi ancaman melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II. www.peraturan.go.id 2017, No1839

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan/atau lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No1839 LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 7 A. Latar Belakang ............................................................................ 7 B. Tujuan dan Sasaran .................................................................... 8 C. Kompetensi ................................................................................. 9 BAB II KURIKULUM ................................................................................ 10 A. Struktur Kurikulum ..................................................................... 10 B. Mata Pelatihan ............................................................................. 13 C. Ringkasan Mata Pelatihan ............................................................ 14 D. Pengalaman Belajar ...................................................................... 29 E. Media Pembelajaran ..................................................................... 33 BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN ........................ 35 A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan ............... 35 B. Perencanaan ............................................................................... 35

1.Mekanisme Perencanaan Pelatihan ......................................... 35
2.Peserta Pelatihan .................................................................... 36
3.Tenaga Pelatihan .................................................................... 38
4.Fasilitas .................................................................................. 41
5.Pembiayaan ............................................................................ 43 C. Penyelenggaraan .......................................................................... 43 www.peraturan.go.id 2017, No.1839
1.Lembaga Penyelenggara Pelatihan .......................................... 43
2.Waktu Penyelenggaraan Pelatihan .......................................... 44
3.Kode Sikap Perilaku Peserta ................................................... 48
4.Evaluasi ................................................................................. 50

a.Evaluasi Peserta ................................................................. 50
b.Evaluasi Penceramah ......................................................... 59
c.Evaluasi Pengajar ............................................................... 59
d.Evaluasi Penyelenggaraan .................................................. 61
1. 5.Kode Registrasi Alumni .......................................................... 63
2. 6.Surat Keterangan Pelatihan dan Piagam Penghargaan ............ 63 D. Pengawasan dan Pengendalian .................................................... 64
3. 1.Monitoring dan Evaluasi ........................................................ 64
4. 2.Laporan Penyelenggaraan Pelatihan ....................................... 65
5. 3.Evaluasi Pasca Pelatihan ....................................................... 65 BAB IV PENUTUP ................................................................................... 66 FORMULIR-FORMULIR www.peraturan.go.id 2017, No1839 Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan, dimana praktik penyelenggaraan Pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), maka CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat Terintegrasi (Pelatihan Prajabatan) untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Atas dasar itu, diperlukan sebuah www.peraturan.go.id 2017, No.1839 penyelenggaraan Pelatihan Prajabatan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja. Diharapkan peserta Pelatihan Prajabatan mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Pelatihan Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat Terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Dalam Peraturan Lembaga ini, nomenklatur Pelatihan Prajabatan disebut sebagai Pelatihan Dasar Calon PNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dan PP Manajemen PNS dalam rangka membentuk karakter dan kemampuan PNS agar dapat bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural, dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government serta didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS. B. Tujuan dan Sasaran Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai- nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. www.peraturan.go.id 2017, No1839 Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS bagi CPNS Golongan II adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. C. Kompetensi Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan:
6. 1.menunjukkan sikap perilaku bela negara;
7. 2.mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
8. 3.mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan
9. 4.menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
10. 1.Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, yang terdiri dari:
a.Agenda Sikap Perilaku Bela Negara;
b.Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS;
c.Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI; dan
d.Agenda Habituasi.
1. 2.Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, yang terdiri dari:
a.Kompetensi Teknis Umum/Administrasi; dan
b.Kompetensi Teknis Substantif. Kurikulum pembentukan karakter PNS, diuraikan sebagai berikut:
1. 1.Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara secara terintegrasi. Setelah mempelajari mata pelatihan tersebut, peserta menerapkannya sebagai proses pembentukan sikap perilaku sebagai PNS Profesional selama penyelenggaraan pelatihan. www.peraturan.go.id 2017, No1839
2. 2.Agenda Nilai- Nilai Dasar PNS Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan: berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata Pelatihan Akuntabilitas PNS, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Setelah mempelajari mata Pelatihan tersebut, peserta melakukan studi lapangan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS.
3. 3.Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan permersatu bangsa sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan menggunaan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata Pelatihan Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Setelah peserta mempelajari mata Pelatihan tersebut, peserta melakukan studi lapangan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran Pengetahuan tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.
4. 4.Agenda Habituasi Agenda pembelajaran ini memfasilitasi agar peserta melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan yang telah dipelajari. Melalui agenda pembelajaran ini, peserta akan dibekali dengan konsepsi dan tahap aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja dan penyajian hasil www.peraturan.go.id 2017, No.1839 aktualisasi di tempat kerja dengan menyajikan berbagai bukti belajar yang relevan. Selain mempelajari kurikulum pembentukan karakter PNS di atas, peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II diberikan pemahaman tentang orientasi yang membekali peserta dengan materi Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, Dinamika Kelompok, dan Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan. Untuk mendapatkan penguatan materi institusional, peserta Pelatihan mendapatkan pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, dan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) untuk memahami visi, misi, fungsi, dan tugas organisasi atau instansi, serta nilai-nilai organisasi instansinya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, unit, dan organisasinya. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, diuraikan sebagai berikut:
5. 1.Kompetensi Teknis Umum/Administrasi Kurikulum penguatan kompetensi teknis umum/administratif, memfasilitasi peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
6. 2.Kompetensi Teknis Substantif Kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif, memfasilitasi peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik (substantif dan/atau bidang) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas; atau memfasilitasi peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan formasi jabatannya. Penyusunan kebutuhan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi setelah berkonsultasi dengan www.peraturan.go.id 2017, No1839 instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat PNS. B. Mata Pelatihan
7. 1.Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela Negara adalah sebagai berikut:
a.Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara;
b.Analisis Isu Kontemporer; dan
c.Kesiapsiagaan Bela Negara. Ketiga mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda Sikap Perilaku Bela Negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik
1. 2.Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS adalah sebagai berikut:
a.Akuntabilitas;
b.Nasionalisme;
c.Etika Publik;
d.Komitmen Mutu;
e.Anti Korupsi; dan
f.Studi Lapangan. Keenam mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.
1. 3.Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI adalah sebagai berikut:
a.Manajemen ASN;
b.Pelayanan Publik;
c.Whole of Government; dan
d.Studi Lapangan. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Keempat mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
1. 4.Mata Pelatihan untuk agenda Habituasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
a.Konsepsi Aktualisasi;
b.Penjelasan Aktualisasi;
c.Rancangan dan Pembimbingan aktualisasi;
d.Evaluasi Rancangan aktualisasi;
e.Aktualisasi di tempat kerja;
f.Persiapan Evaluasi aktualisasi; dan
g.Evaluasi Aktualisasi. Ketujuh kegiatan pembelajaran tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah di tempat Pelatihan dan di tempat kerja dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum agenda habituasi.
1. 5.Mata Pelatihan untuk Orientasi Peserta Pelatihan adalah sebagai berikut:
a.Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan;
b.Dinamika Kelompok; dan
c.Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan.
1. 6.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL).
2. 7.Mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditetapkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat. www.peraturan.go.id 2017, No1839 C. Ringkasan Mata Pelatihan
3. 1.Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer, dan Kesiapsiagaan Bela Negara
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat melalui pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran praktik.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1) menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara; 2) menjelaskan analisis isu kontemporer; dan 3) melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara; 2) analisis isu kontemporer; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 3) kegiatan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.
e.Waktu Alokasi waktu: 12 sesi (36 JP). 1) wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara (9 JP di dalam kelas); 2) analisis isu kontemporer (6 JP di dalam kelas); dan 3) kegiatan praktik kesiapsiagaan bela negara (21 JP di luar kelas).
1. 2.Akuntabilitas
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta Pelatihan melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik dan sikap serta perilaku konsisten.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu aktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1) menjelaskanakuntabilitas secara konseptual-teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel; 2) menjelaskan mekanisme, logika, dan operasionalisasi akuntabilitas dalam menciptakan sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel; 3) menjelaskan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi; 4) memberikan contoh perilaku akuntabel untuk penegakan akuntabilitas; dan 5) menganalisis atau menilai contoh penerapan akuntabilitas secara tepat.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah: www.peraturan.go.id 2017, No1839 1) Konsep Akuntablilitas; 2) Mekanisme logika, dan operasionalisasi Akuntablilitas; 3) Akuntablilitas dalam Konteks Organisasi; 4) Menjadi PNS yang Akuntabel; dan 5) Studi Kasus Akuntablilitas.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP).
1. 3.Nasionalisme
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskanperanan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN; 2) menjelaskan fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik; 3) menjelaskan peran ASN sebagai pelayanan publik; 4) menjelaskanfungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan 5) menganalisis kasus penerapan nilai Nasionalisme.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) Nilai Pancasila dalam menumbuhkan Nasionalisme; 2) ASN sebagai pelaksana kebijakan publik; 3) ASN sebagai pelayan publik; 4) ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 5) Studi kasus Nasionalisme.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)
1. 4.Etika Publik
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik PNS.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskanKode Etik dan Perilaku Pejabat Publik; 2) menjelaskanbentuk-bentuk Kode Etik dan implikasinya; 3) menganalisis ilustrasi penerapan nilai dasar etika publik; dan 4) menganalisiskasus nilai Etika Publik.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) Kode etik dan perilaku pejabat publik; 2) Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya; 3) Ilustrasi penerapan etika publik; dan 4) Studi kasus Etika Publik.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)
1. 5.Komitmen Mutu
a.Deskripsi Singkat www.peraturan.go.id 2017, No1839 Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta Pelatihan, melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan konsekuensi dari perubahan.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efesiensi, inovatif, dan kinerja yang berorientasi mutu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1) menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) memberikan contoh sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan 3) menganalisis kasus nilai Komitmen.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) efektivitas, efesiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) penerapan inovasi dan komitmen mutu; dan 3) studi kasus Komitmen Mutu.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)
1. 6.Anti Korupsi
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta Pelatihan melalui pembelajaran penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah, jujur, dan mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa; 2) menjelaskan cara-cara menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi; 3) menjelaskan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya; 4) membiasakan nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa; dan 5) menganalisis kasus nilai anti korupsi.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) sadar anti korupsi; 2) semakin jauh dari korupsi; 3) membangun sistem integritas; 4) pembiasaan nilai-nilai dasar anti korupsi; dan 5) studi kasus Anti Korupsi.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)
1. 7.Whole of Government
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep whole of government (WoG), Penerapan WoG, dan Best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. www.peraturan.go.id 2017, No1839
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep, penerapan WoG, dan Best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1) Menjelaskan konsep WoG; 2) Menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan 3) Menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) Konsep WoG; 2) Penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan 3) Best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.
e.Waktu Alokasi waktu: 6 sesi (18 JP).
1. 8.Manajemen ASN
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta Pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: www.peraturan.go.id 2017, No.1839 1) menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN; 2) menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan 3) menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah: 1) kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN; 2) konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan 3) mekanisme pengelolaan ASN.
e.Waktu Alokasi waktu: 4 sesi (12 JP).
1. 9.Pelayanan Publik
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, praktek etiket pelayanan publik.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat/stakeholders yang dilayaninya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1) menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik; 2) menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayanan publik; dan 3) mempraktikan etiket pelayanan publik.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) konsep dan prinsip pelayanan publik; 2) pola pikir PNS sebagai pelayanan Publik; dan 3) praktik etiket pelayanan publik. www.peraturan.go.id 2017, No1839
e.Waktu Alokasi waktu: 4 sesi (12 JP).
1. 10.Studi Lapangan
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi peserta Pelatihan untuk melihat/mengamati dan mengalami secara langsung fenomena yang relevan dengan substansi mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS dan agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menginternalisasi pemaknaan nilai-nilai dasar PNS dan memahami peran dan kedudukan PNS dalam NKRI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1) menjelaskan konsep pembelajaran studi lapangan; 2) menemukan berbagai fenomena yang relevan dengan substansi mata Pelatihan; 3) menjelaskan pemaknaan keterkaitan mata Pelatihan yang dipelajari dengan fenomena yang relevan; dan 4) menuangkan hasil studi lapangan ke dalam deskripsi refleksi diri.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) penjelasan studi lapangan; 2) studi lapangan; 3) diskusi hasil studi lapangan; dan 4) deskripsi refleksi diri.
e.Waktu Alokasi waktu: 6 sesi (18 JP). www.peraturan.go.id 2017, No.1839
1. 11.Aktualisasi
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kegiatan pembelajaran konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.
c.Indikator hasil belajar: Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskan konsep dasar aktualisasi; 2) menjelaskan pembelajaran aktualisasi; 3) menyusun rancangan aktualisasi; 4) mempresentasikan rancangan aktualisasi; 5) melaksanakan aktualisasidi tempat kerja; 6) menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi; 7) menyiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi; dan 8) mempresentasikan laporan aktualisasi.
d.Materi Pokok Materi pokok kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 1) konsepsi aktualisasi; 2) pembelajaranaktualisasi; 3) pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi; 4) seminar rancangan aktualisasi; 5) aktualisasidi tempat kerja; 6) laporan aktualisasi; 7) pembimbingan persiapan pra seminar aktualisasi; dan 8) seminar aktualisasi. www.peraturan.go.id 2017, No1839
e.Waktu Alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran ini adalah49 JP, dengan rincian kegiatan pembelajaran: 1) klasikal penjelasan konsepsi aktualisasi (3 JP); 2) klasikal penjelasan pembelajaran aktualisasi (6 JP); 3) klasikal penyusunan rancangan aktualisasi (18 JP); 4) klasikal seminar rancangan aktualisasi (10 JP); 5) non-klasikal aktualisasi di tempat kerja, termasuk di dalamnya penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi selama 80 hari kerja; 6) klasikal pembimbingan pra seminar aktualisasi (2 JP); dan 7) klasikal seminar aktualisasi (10 JP).
1. 12.Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan a) Deskripsi Singkat Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan membekali peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II melalui penguasaan terhadap filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. b) Hasil Belajar Setelah mengikuti overview kebijakan penyelengaraan Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami filosofi dasar,kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, dan fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan, pesertadapat: 1) menjelaskan filosofi dasar Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 2) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; www.peraturan.go.id 2017, No.1839 3) menjelaskan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 4) menjelaskan kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 5) menjelaskan mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 6) menjelaskan fasilitas pendukung Pelatihan dan memanfaatkannya secara optimal; dan 7) mematuhi tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. d) Materi Pokok Materi pokok overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan adalah sebagai berikut: 1) filosofi dasar Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 2) kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 3) tujuan dan sasaran, serta kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 4) kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 5) mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 6) fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya; dan 7) tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. e) Waktu Alokasi waktu: 1 Sesi (4 JP).
2. 13.Dinamika Kelompok a) Deskripsi Singkat Dinamika Kelompok memfasilitasi peserta membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan terhadap pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen belajar kelompok. b) Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membangun kelompok pembelajaran yang dinamis selama penyelenggaraan Pelatihan. www.peraturan.go.id 2017, No1839 c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti Dinamika Kelompok peserta dapat: 1) mengidentifikasi nilai-nilai diri dan kebiasaan diri; 2) mengenal orang lain; 3) membangun kelompok belajar yang dinamis; dan 4) menyepakati komitmen belajar bersama. d) Materi Pokok Materi pokok Dinamika Kelompok adalah sebagai berikut: 1) pengenalan diri sendiri; 2) pemahaman terhadap orang lain; 3) kelompok dinamis; dan 4) komitmen kelompok belajar. e) Waktu: Alokasi waktu: 2 sesi (6 JP).
3. 14.Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan a) Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi. b) Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampumenjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi. c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta dapat: 1) menjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; dan 2) menjelaskan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 d) Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; dan 2) rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi. e) Waktu Alokasi waktu: 1 sesi (2 JP).
4. 15.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
a.Deskripsi Singkat Pengembangan Sumber Daya Aparatur disampaikan untuk membekali peserta dengan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya kebijakan pengembangan kompetensi menjadi PNS profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur; dan 2) menjelaskan kebijakan pengembangan kompetensi.
d.Materi Pokok Materi pokok adalah sebagai berikut: 1) kebijakan pengembangan sumber daya apatur; dan 2) kebijakan pengembangan kompetensi. www.peraturan.go.id 2017, No1839
e.Waktu Alokasi waktu: 1 sesi (2 JP).
1. 16.Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL).
a.Deskripsi Singkat MTSL disampaikan untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
d.Materi Pokok Materi pokok adalah visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi instansi peserta dan kinerja organisasi.
e.Waktu Alokasi waktu: 2 sesi (4 JP).
1. 17.Mata Pelatihan dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Muatan mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas meliputi rumusan deskripsi singkat, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, metode pembelajaran, pengalaman belajar, media pembelajaran dan alokasi waktu ditetapkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur www.peraturan.go.id 2017, No.1839 instansi setelah berkonsultasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat. D. Pengalaman Belajar
2. 1.Agenda Sikap dan Perilaku Bela Negara Hasil belajar pada agenda bela negara diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari membaca materi Pelatihan, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan melakukan kegiatan di luar kelas yang mengandung unsur pembelajaran terkait substansi mata pelatihan dengan proporsi 60% dari total waktu pembelajaran, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, di penghujung pembelajaran peserta menunjukan sikap dan perilaku bela negara selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, baik tempat pelatihan ataupun pada saat pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja pada agenda habituasi.
3. 2.Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS Hasil belajar pada masing-masing mata Pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu membaca materi Pelatihan, melakukan kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan untuk membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS, studi lapangan, di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil internalisasinya terhadap nilai-nilai dasar sebagai bekal dalam pembiasaan diri mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, baik tempat pelatihan ataupun di tempat kerja.
4. 3.Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Hasil belajar pada masing-masing mata Pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari membaca materi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan, dan studi lapangan, di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil pemahamanya terhadap substansi pembelajaran agenda sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di tempat kerja. www.peraturan.go.id 2017, No1839
5. 4.Studi Lapangan Hasil belajar pada mata pelatihan ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam instrumen pengumpulan data studi lapangan, melakukan kegiatan studi lapangan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi mata Pelatihan, mengamati, mendengar dan berdiskusi, dan melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar tersebut. Di penghujung pembelajaran, peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan hasil refleksi terhadap substansi mata Pelatihan berdasarkan konteks lokus yang dikunjungi sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di tempat kerja.
6. 5.Agenda Habituasi Hasil belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mendapatkan pemahaman tentang konsepsi aktualisasi dan pembelajaran aktualisasi sehingga peserta memiliki kemampuan mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, mendapatkan bimbingan penulisan rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan rancangan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan aktualisasi, menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi.
7. 6.Orientasi Peserta Pelatihan
a.Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan, mendengar dan berdiskusi. Di penghujung pembelajaran peserta mampu menjelaskan dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya,dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
b.Dinamika Kelompok Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi dinamika kelompok, mendengar, berdiskusi, curah gagasan, dan bermain peran untuk pengenalan diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Dipenghujung pembelajaran peserta membuat komitmen kelompok dan mampu membangun kelompok yang dinamis untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran selama Pelatihan berlangsung. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
c.Pengalaman Belajar Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan, mendengar, dan berdiskusi, dipenghujung pembelajaran peserta mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil aktualisasi pada pembelajaran agenda habituasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
1. 7.Pengalaman Belajar Pada Materi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL
a.Hasil belajar pada materi kebijakan pengembangan sumber daya aparatur diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur untuk mendukung tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi diri dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional sebagai Pelayan Masyarakat.
b.Hasil belajar pada materi MTSL diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, dan kinerja organisasi instansinya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat, di penghujung pembelajaran, peserta menunjukkan pemahamannya terhadap visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan instansi, nilai-nilai dan kinerja organisasi instansinya.
1. 8.Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
a.Hasil belajar pada mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis umum/administrasi diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja, baik melalui pembelajaran klasikal dan/atau non klasikal dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
b.Hasil belajar pada mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja, baik melalui pembelajaran klasikal dan/atau non klasikal dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis www.peraturan.go.id 2017, No1839 substantif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. E. Media Pembelajaran
1. 1.Agenda sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; b) bahan tayang; c) bahan permainan; d) bahan tokoh panutan; e) film pendek; dan f) kasus.
2. 2.Studi Lapangan Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; b) bahan tayang pada semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; c) bahan bacaan dan/atau bahan tayang dari narasumber studi lapangan; dan d) bahan tokoh panutan.
3. 3.Agenda Habituasi Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; b) bahan tayang pada semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; c) bahan bacaan agenda habituasi; dan d) bahan tayang agenda habituasi.
4. 4.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 b) bahan tayang. 5.Orientasi Peserta Pelatihan Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; dan b) bahan tayang. 6.Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; b) bahan tayang; dan c) bahan-bahan lainnya yang diperlukan. www.peraturan.go.id 2017, No1839
5. 1.perencanaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II meliputi mekanisme perencanaan pelatihan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pembiayaan;
6. 2.pelaksanaan pelatihan yang meliputi lembaga pelaksana pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, jadwal pelatihan, kode sikap perilaku peserta, evaluasi, kode registrasi alumni pelatihan, dan surat keterangan pelatihan dan piagam penghargaan; dan
7. 3.pengawasan dan pengendalian yang meliputi monitoring dan evaluasi, laporan pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pasca pelatihan. B. Perencanaan
8. 1.Mekanisme Perencanaan Pelatihan Mekanisme Perencanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II diatur sebagai berikut:
a.Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan registrasi CPNS yang telah diusulkan sebagai calon peserta Pelatihan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi melalui proses pendataan dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II;
b.Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menyusun jadwal pelatihan, membentuk tim penyelenggara dan tim pengajar dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap peserta Pelatihan, serta mempersiapkan sarana dan prasarana Pelatihan yang diperlukan;
c.Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dimaksud dalam keputusan dan menyampaikan surat pemberitahuan penyelenggaraan Pelatihan dengan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 melampirkan keputusan tersebut bersama perencanaan Pelatihan kepada Instansi Pembina Diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Pelatihan dilaksanakan;
d.Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan pemanggilan calon peserta melalui PPK Instansi peserta dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan; dan
e.Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan Pelatihan sebagaimana tercantum pada Formulir 1.
1. 2.Peserta Pelatihan
a.Persyaratan Peserta Pelatihan Persyaratan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II: 1) keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan II; 2) pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi peserta; 3) keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; 4) penugasan dari PPK Instansi peserta; dan 5) pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS dengan menggunakan Formulir 2.
b.Pencalonan dan Penetapan Peserta Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II diatur sebagai berikut: 1) Calon Peserta telah diseleksi administrasi dan dibuktikan dengan Keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan II; 2) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menerima calon peserta pelatihan yang diusulkan oleh PPK Instansi Peserta dengan memprioritaskan berdasarkan urutan penetapan mulai bekerja atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS, dan telah bekerja pada jabatan sesuai formasi yang telah ditetapkan; www.peraturan.go.id 2017, No1839 3) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi (Kementerian/Lembaga) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang berasal dari Pemerintah Daerah setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat; 4) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat; 5) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per angkatan yang akan mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada satu tahun berjalan; dan 6) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dalam surat keputusan.
c.Penugasan Penugasan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing- masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang- undangan yang berlaku: 1) Peserta dari instansi pusat ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama; 2) Peserta dari Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan 3) Peserta dari Kabupaten/Kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Gubernur. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
d.Jumlah Jumlah peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II paling banyak 40 orang dalam satu kelas per angkatan.
1. 3.Tenaga Pelatihan
a.Tenaga Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum Pembentukan Karakter PNS. 1) Jenis Tenaga Pelatihan a) Penceramah adalah pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama atau yang lebih tinggi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pelatihan pada pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL; b) Pengajar adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan dan memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau pegawai ASN lainnya), penguji (evaluasi akademik dan evaluasi aktualisasi), dan pembimbing (coach dan mentor); c) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yaitu ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang bertugas pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi; d) Penjamin mutu adalah ASN dan Praktisi yang bertugas melakukan penjaminan mutu program pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. 2) Persyaratan Tenaga Pelatihan a) Penceramah Penceramah pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II memiliki:

(1)kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman, dan keahlian pada program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II;
(2)kemampuan dalam penguasaan substansi mata Pelatihan yang diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, www.peraturan.go.id 2017, No1839 pengalaman dan keahlian mengajar pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. b) Pengajar
(1)Pengampu Materi Pengampu materi adalah widyaiswara dan/atau pegawai ASN lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi untuk mengampu materi pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
(2)Penguji Penguji adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk: (a) menyiapkan, mengawasi, dan memberikan penilaian pada evaluasi akademik; dan (b) memberikan penilaian rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi.
(3)Pembimbing Pembimbing adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran agenda habituasi di tempat kerja. Pembimbing terdiri dari coach dan mentor. (a) Coach Coach (widyaiswara/pegawai ASN lainnya) pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang memiliki kompetensi menggali potensi pengembangan diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi. (b) Mentor Mentor adalah atasan langsung peserta atau pegawai ASN lainnya yang ditunjuk oleh PPK Instansi peserta sebagai pembimbing yang memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan, serta berbagi pengalaman keberhasilan/kegagalan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda habituasi dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas. c) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Pengelola dan penyelenggara memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan Pelatihan yang dibuktikan dengan: www.peraturan.go.id 2017, No.1839
(1)sertifikat Pelatihan Management of Training bagi pengelola Pelatihan; dan
(2)sertifikat Training Officer Course bagi penyelenggara Pelatihan. d) Penjamin mutu adalah ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3) Penugasan Tenaga Pelatihan a) Tenaga Pelatihan yang terdiri dari: Pengajar, Coach, Penguji, Pengelola dan Penyelenggara, dan penjamin mutu Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, ditugaskan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi; b) Mentor ditugaskan oleh PPK Instansi peserta; dan c) Penceramah kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan MTSL ditugaskan oleh pimpinan instansi penceramah dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.
1. b.Tenaga Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. 1) Jenis Tenaga Pelatihan Jenis tenaga pelatihan dapat berupa penceramah, pengajar, insruktur, pembimbing (mentor dan coach), penguji atau evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi/Tersertifikasi, penjamin mutu, atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Persyaratan Tenaga Pelatihan Persyaratan tenaga pelatihan pada pada kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang telah ditetapkan. 3) Penugasan Tenaga Pelatihan Penugasan Tenaga Pelatihan pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditugaskan oleh pimpinan www.peraturan.go.id 2017, No1839 instansi tempat pelaksanaan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.
  1. 4.Fasilitas Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II menggunakan prasarana yang responsive gender. Prasarana yang diperlukan dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II meliputi:
2. a.aula;
3. b.ruang kelas;
4. c.ruang diskusi;
5. d.ruang seminar;
6. e.ruang kantor;
7. f.ruang kebugaran atau olah raga;
8. g.ruang komputer;
9. h.asrama bagi peserta;
10. i.wisma tenaga pelatihan;
11. j.perpustakaan;
12. k.ruang makan;
13. l.fasilitas rekreasi;
14. m.unit kesehatan; dan
15. n.tempat ibadah. Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II juga menggunakan sarana pembelajaran sebagai berikut:
16. a.papan tulis;
17. b.standing Flipchart;
18. c.marker;
19. d.sound system;
20. e.TV dan video player;
21. f.kaset dan/atau compact disc;
22. g.perekam;
23. h.komputer/laptop;
24. i.LCD Projector; www.peraturan.go.id 2017, No.1839
25. j.jaringan Wireless fidelity (Wi-fi);
26. k.buku referensi;
27. l.modul/bahan ajar;
28. m.bank kasus; dan
29. n.teknologi multimedia. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah dan dinamis, maka layout atau tata letak ruangan kelas berbentuk islands atau kelompok-kelompok yang dapat terdiri atas 5 (lima) orang, dengan standing flipchart pada masing-masing kelompok. Detail layout ruangan kelas seperti gambar di bawah ini: www.peraturan.go.id 2017, No1839 Penggunaan dan pengaturan prasarana dan/atau sarana yang diperlukan untuk mendukung kurikulum dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas dapat menyesuaikan dengan tuntutan tujuan pembelajaran mata Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan prasarana yang responsive gender.
  1. 5.Pembiayaan
30. a.Biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dibebankan pada anggaran instansi masing-masing;
31. b.Indeks biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum pembentukan karakter PNS ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
32. c.Indeks biaya yang timbul dalam pembelajaran non klasikal pada pelaksanaan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja tidak termasuk dalam biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum pembentukan karakter PNS; dan
33. d.Biaya yang timbul dalam pembelajaran non klasikal saat pelaksanaan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas diatur tersendiri oleh instansi masing-masing setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Penyelenggaraan
  1. 1.Lembaga Penyelenggara Pelatihan
34. a.Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dengan penekanan pada kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
35. b.Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dengan penekanan pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilaksanakan oleh unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
  1. 2.Waktu Penyelenggaraan Pelatihan
36. a.Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan selama 113 Hari Kerja atau 1141 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian: 33 hari kerja atau setara dengan 288 JP untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja atau setara dengan 853 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Pada saat pembelajaran klasikal peserta diasramakan, dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. Rincian alokasi waktu per mata Pelatihan adalah sebagai berikut: No Mata Pelatihan Waktu 1. Pembukaan - 2. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 2 JP 3. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan 4 JP 4. Dinamika Kelompok 6 JP 5. Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) 4 JP 6. Konsepsi Aktualisasi 3 JP Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara 7. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, 9 JP 8. Analisis Isu Kontemporer 6 JP 9. Kesiapsiagaan Bela Negara 21 JP Agenda 2: Nilai-Nilai Dasar PNS 10. Akuntabilitas PNS 24 JP www.peraturan.go.id 2017, No1839 11. Nasionalisme 24 JP 12. Etika Publik 24 JP 13. Komitmen Mutu 24 JP 14. Anti Korupsi 24 JP 15. Studi Lapangan Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS 9 JP Agenda 3: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI 16. Manajemen ASN 12 JP 17. Whole of Government 18 JP 18. Pelayanan Publik 12 JP 19. Studi Lapangan Pembentukan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI 9 JP 20. Evaluasi Akademik 5 JP Agenda 4: Habituasi 21. Penjelasan Aktualisasi 6 JP 22. Pembimbingan Rancangan Aktualisasi* 18 JP 23. Evaluasi Rancangan Aktualisasi** 10 JP 24. Aktualisasi *** 25. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi**** 2 JP 26. Evaluasi Aktualisasi***** 10 JP 27. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan 2 JP 28. Penutupan - Jumlah 288 JP www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Keterangan (*): * pelaksanaan pembelajaran pembimbingan rancangan aktualisasi dengan total 72 JP dilaksanakan dalam 2 hari pembelajaran dengan perincian: 40 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach, kemudian dikalikan 9 JP dan dikalikan 2 hari; ** pelaksanaan pembelajaran evaluasi rancangan aktualisasi dengan total 120 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor dan penguji) dikali 4 kelompok, dan dikalikan 10 JP; *** pelaksanaan pembelajaran non klasikal (aktualisasi) di tempat kerja diakui setara dengan 853 JP dengan perincian 60 menit jam kerja, dibagi 45 menit Jam Pelatihan, dikalikan 8 jam kerja efektif, dikalikan waktu pembelajaran non klasikal selama 80 hari kerja (4 bulan, 5 hari kerja); **** pelaksanaan pembelajaran pembimbingan pra evaluasi aktualisasi dengan total 8 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian: 40 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach, kemudian dikalikan 2 JP; ***** pelaksanaan pembelajaran evaluasi aktualisasi dengan total 120 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor dan penguji) dikali 4 kelompok, dan dikalikan 10 JP;
37. b.Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan sebelum peserta mengikuti www.peraturan.go.id 2017, No1839 Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dengan penekanan pada kurikulum pembentukan karakter PNS dan pada saat peserta Pelatihan melaksanakan aktualisasi (off campus) di tempat kerja sampai dengan peserta Pelatihan kembali ke tempat Pelatihan. Penentuan mata Pelatihan dan jumlah jam pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas baik melalui pelatihan klasikal dan/atau non klasikal dikonsultasikan dengan Instansi Teknis dan/atau instansi Pembina Jabatan Fungsional dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat dengan mempertimbangkan waktu masa percobaan CPNS dan ketersediaan anggaran instansi. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 GAMBARAN UMUM JADWAL PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER PNS PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN II (Penerapan Gambaran umum jadwal pembelajaran dapat menyesuaikan dengan jadwal aktual berdasarkan kalender kerja) HARI 1 HARI 2 HARI 3
  1. 1.Pembukaan
  2. 1.Dinamika Kelompok (6 JP) Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Bela Negara (9 JP)
  3. 2.Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur (2 JP)
  4. 2.Konsepsi Aktualisasi (3 JP)
  5. 3.Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (4 JP)
  6. 3.MTSL (2 JP) HARI 4 HARI 5 HARI 6 Analisis Isu Kontemporer (6 JP) Kesiapsiagaan Bela Negara (9 JP) Kesiapsiagaan Bela Negara (9 JP) Kesiapsiagaan Bela Negara (3 JP) HARI 7 HARI 8 HARI 9 Akuntabilitas PNS (9 JP) Akuntabilitas PNS (9 JP) Akuntabilitas PNS (6 JP) Nasionalisme (3 JP) HARI 10 HARI 11 HARI 12 Nasionalisme (9 JP) Nasionalisme (12 JP) Etika Publik (9 JP) www.peraturan.go.id 2017, No1839 HARI 13 HARI 14 HARI 15 Etika Publik (9 JP) Etika Publik (6 JP) Komitmen Mutu (9 JP) Komitmen Mutu (3 JP) HARI 16 HARI 17 HARI 18 Komitmen Mutu (12 JP) Anti Korupsi (9 JP) Anti Korupsi (9 JP) HARI 19 HARI 20 HARI 21 Anti Korupsi (6 JP) Studi Lapangan Nilai- Nilai Dasar PNS (9 JP) Manajemen ASN (12 JP) MTSL (2 JP) HARI 22 HARI 23 HARI 24 WoG (9 JP) WoG (9 JP) Pelayanan Publik (12 JP) HARI 25 HARI 26 HARI 27 Studi Lapangan Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI (9 JP) Penjelasan Aktualisasi (6 JP) Persiapan Evaluasi Akademik Evaluasi Akademik (5 JP) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (Mandiri) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi(Mandiri) HARI 28 HARI 29 HARI 30 Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP) Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP) AKTUALISASI HARI 31 HARI 32 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Aktualisasi Di Tempat Kerja (80 Hari Kerja) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (2 JP) Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi (10 JP) HARI 33
  7. 1.Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (2 JP)
  8. 2.Penutupan
  9. 3.Kode Sikap Perilaku Peserta Kode sikap perilaku Peserta adalah pedoman berperilaku peserta selama mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II di tempat Pelatihan dan di tempat kerja. Rincian Kode sikap perilaku Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II adalah sebagai berikut:
38. a.hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 95 persen atau setara dengan 5 sesi pembelajaran dari total 97 sesi pembelajaran di tempat Pelatihan;
39. b.menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya;
40. c.menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara Pelatihan;
41. d.berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan Pelatihan; dan
42. e.berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Pelatihan.
43. f.tidak merokok selama pembelajaran berlangsung;
44. g.tidak membawa senjata ke dalam tempat Pelatihan;
45. h.tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti Pelatihan;
46. i.tidak memberi gratifikasi kepada Penceramah, Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Pelatihan;
47. j.tidak melakukan pelanggaran norma, hukum, moral dan susila selama mengikuti Pelatihan; dan
48. k.tidak membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat- zat adiktif lainnya di dalam tempat Pelatihan. www.peraturan.go.id 2017, No1839 Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, diberikan sanksi sebagai berikut:
49. a.jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (a). Pada rentang 3 sesi pertama diberikan peringatan lisan, pada rentang 2 sesi kedua diberi surat teguran, dan pada sesi berikutnya peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
50. b.jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (b) sampai dengan huruf (g), pelanggaran pertama diberikan peringatan secara lisan, pelanggaran kedua diberi surat teguran, dan pelanggaran ketiga peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
51. c.jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (h) sampai dengan (k), peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Disamping kode sikap perilaku di atas, setiap Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Setiap pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh penyelenggara Pelatihan/tim penegakan kode sikap perilaku yang dibentuk khusus oleh pimpinan lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Disamping penerapan kode sikap perilaku di tempat Pelatihan, peserta juga dituntut menerapkan kode sikap perilaku di tempat kerja pada saat pembelajaran agenda Habituasi. Setiap Instansi Pemerintah dapat dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran www.peraturan.go.id 2017, No.1839 penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib khusus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh PPK peserta atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK peserta melalui unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. 4.Evaluasi Evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dilakukan melalui Evaluasi Peserta, Tenaga Pelatihan, dan Penyelenggaraan.
52. a.Evaluasi Peserta Penilaian terhadap Peserta meliputi: evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas serta evaluasi akhir. 1) Evaluasi Akademik Penilaian akademik diberikan kepada peserta dengan bobot 20% untuk menilai pemahaman peserta pada mata Pelatihan agenda nilai- nilai dasar PNS dan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang diberikan oleh pengajar. Penilaian akademik diberikan secara terintegrasi setelah seluruh mata Pelatihanagenda nilai-nilai dasar PNS dan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dipelajari melalui ujian tulis sebanyak 5 JP pada sesi pembelajaran Evaluasi Akademik. Jenis soal pada ujian tulis Tipe A dapat berbentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, essai, atau kombinasi diantaranya dengan bobot 10% dengan waktu pelaksanaan maksimal 3 JP dan ditambah soal tipe B berbentuk kasus dengan bobot 10% dengan waktu pelaksanaan maksimal 2 JP. Penyelesaian soal kasus diukur melalui kualitas analisis pemecahan masalah yang ditunjukan melalui jawaban peserta dengan menggunakan indikator penilaian minimal yang terdiri dari 3 (tiga) aspek penilaian dengan rincian sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No1839 No. Aspek Bobot (10%) 1. mendeskripsikan rumusan kasus dan/atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. 3% 2. melakukan analisis terhadap:
53. a.bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus.
54. b.dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus. 3% 3. mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. 4% Penyelenggaraan Evaluasi Akademik dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Penilaian Evaluasi Akademik menggunakan Formulir 3. 2) Evaluasi Aktualisasi a) Penilaian Rancangan Aktualisasi Penilaian rancangan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar rancangan aktualisasi pada sesi evaluasi rancangan aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1839 No. Indikator Bobot (20%)
  1. 1.Kualitas penetapan isu 5%
  2. 2.Jumlah rencana kegiatan 3%
  3. 3.Kualitas rencana kegiatan 5%
  4. 4.Relevansi rencana kegiatan dengan Aktualisasi 5%
  5. 5.Teknik Komunikasi 2% Jumlah 20%
55. i.Kualitas Penetapan Isu Level (L) kualitas penetapan isu adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Isu yang diangkat aktual dan berdampak pada unit kerja atau cakupan yang lebih luas. 3 Isu yang diangkat aktual namun hanya berdampak pada individu. 2 Isu yang diangkat tidak aktual. 1 Tidak dapat dikategorikan sebagai isu. ii. Jumlah Kegiatan Level (L) jumlah kegiatan adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Terdapat 5 kegiatan atau lebih. www.peraturan.go.id 2017, No1839 3 Terdapat 4 kegiatan. 2 Terdapat 3 kegiatan. 1 Terdapat 0-2 kegiatan. iii. Kualitas kegiatan Level (L) kualitas kegiatan adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar jelas. 3 Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar jelas. 2 Kegiatan yang dipilih kurang relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar dengan jelas. 1 Kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar dengan jelas. iv. Relevansi kegiatan dengan Aktualisasi Level (L) relevansi kegiatan dengan Aktualisasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. 3 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian besar kegiatan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 yang telah ditetapkan. 2 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan separuh kegiatan yang telah ditetapkan. 1 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian kecil kegiatan yang telah ditetapkan.
56. v.Teknik Komunikasi Level (L) teknik komunikasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, dan mampu merespons pertanyaan. 3 Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, tetapi kurang mampu merespons pertanyaan. 2 Peserta kurang mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dan kurang mampu merespons pertanyaan. 1 Peserta tidak mampu mempresentasikan rancangan aktualisasi. Penilaian rancangan aktualisasi menggunakan Formulir 4 dan rekapitulasi evaluasi rancangan aktualisasi menggunakan Formulir 5. www.peraturan.go.id 2017, No1839 b) Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi Penilaian pelaksanaan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar pelaksanaan Aktualisasi pada sesi evaluasi pelaksanaan Aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut: No. Indikator Bobot (30%)
  1. 1.Kualitas pelaksanaan kegiatan 5%
  2. 2.Kualitas aktualisasi 20%
  3. 3.Teknik komunikasi 5% Jumlah 30%
57. i.Kualitas pelaksanaan kegiatan Level (L) kualitas pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. 3 Peserta mampu melaksanakan sebagian besar kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. 2 Peserta mampu melaksanakan separuh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. 1 Peserta mampu melaksanakan sebagian kecil kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 ii. Kualitas Hasil Aktualisasi Level (L) kualitas Aktualisasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan bermanfaat bagi stakeholder dan/atau pimpinan, berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi. 3 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan hanya bermanfaat bagi stakeholder atau pimpinan, tetapi kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi tidak tergambar dengan jelas. 2 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan terjadi, tetapi tidak terurai dengan jelas. 1 Tidak terjadi Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. iii. Teknik Komunikasi Level (L) kualitas teknik komunikasi pada saat presentasi seminar hasil Aktualisasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan. 3 Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasidengan baik, tetapi kurang mampu merespon pertanyaan. www.peraturan.go.id 2017, No1839 2 Peserta kurang mampu menjelaskan hasil aktualisasidan kurang mampu merespon pertanyaan. 1 Peserta tidak mampu mempresentasikan hasil aktualisasi. Penilaian pelaksanaan aktualisasi menggunakan Formulir 6, dan rekapitulasi penilaian pelaksanaan aktualisasi menggunakan Formulir 7. Disamping penilaian tersebut, Pembimbing (Coach dan Mentor) memberikan penilaian deskriptif mengenai kemampuan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II selama proses pembelajaran aktualisasidi tempat kerja. Penilaian deskriptif rancangan aktualisasi ini menggunakan Formulir 8 dan untuk aktualisasi menggunakan Formulir 9. Nilai indikator rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi yang diperoleh pada setiap level nilai ditetapkan melalui nilai konversi dari masing-masing level sebagai berikut: Level Nilai 4 80,1 – 100 3 70,1 – 80 2 60,1 – 70 1 0 – 60 3) Evaluasi Sikap dan Perilaku Bela Negara Evaluasi sikap perilaku dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara oleh Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dengan melakukan pemantauan sikap dan perilaku peserta selama Pelatihan dengan bobot 10% menggunakan Formulir 10A untuk menilai kedisiplinan, www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Formulir 10B untuk menilai kepemimpinan, Formulir 10C untuk menilai kerjasama, Formulir 10D untuk menilai prakarsa, dan Formulir 10E untuk merekapitulasi penilaian sikap dan perilaku. 4) Evaluasi Penguatan Kompetensi Bidang Tugas Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi peserta melalui unit yang mengelola pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi. Rekapitulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas diberikan bobot 20% dengan menggunakan Formulir 11. 5) Evaluasi Akhir Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II oleh Tim yang ditetapkan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan. Susunan Tim adalah sebagai berikut: a) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan; b) Penanggung jawab Evaluasi Program; c) Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan/atau Pejabat dari Instansi Pembina Diklat; d) Coach; dan e) Penyelenggara sebagai anggota. Evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan nilai akhir. Dalam menetapkan nilai akhir, Tim mempertimbangkan penilaian deskriptif dari Pembimbing (coach dan mentor) dan penetapan nilai akhir menggunakan Formulir 12. Batas nilai kelulusan akhir (passing grade) adalah di atas 70 (tujuh puluh). www.peraturan.go.id 2017, No1839 6) Kualifikasi Kelulusan Kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan ditetapkan sebagai berikut: a) Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100); b) Memuaskan (skor 80,01 – 90,0); c) Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); d) Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); e) Tidak Memuaskan (skor ≤60). Peserta Pelatihan yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau 3 hari secara kumulatif, dinyatakan Tidak Lulus. Peserta Pelatihan yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda Kelulusannya dan peserta Pelatihan dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah Pelatihan berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang. Tim melakukan evaluasi akhir ulang terhadap peserta yang ditunda kelulusannya untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.
58. b.Evaluasi Penceramah Evaluasi penceramah dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Aspek yang dinilai adalah: 1) penguasaan materi; 2) cara penyajian materi; 3) cara menjawab pertanyaan dari peserta; dan 4) pemberian motivasi dan inspirasi kepada peserta. Penilaian terhadap penceramah oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara menggunakan Formulir 13. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
59. c.Evaluasi Pengajar 1) Pengampu Materi Evaluasi pengampu materi dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara. Aspek yang dinilai oleh peserta adalah: a) penguasaan materi; b) sistematika dan cara penyajian; c) ketepatan waktu dan kehadiran; d) penggunaan metode dan sarana Pelatihan; e) sikap dan perilaku; f) kerapihan berpakaian; g) cara menjawab pertanyaan dari peserta; h) penggunaan bahasa; i) pemberian motivasi kepada peserta; dan j) kerjasama antar widyaiswara (dalam tim). Penilaian terhadap pengampu materi yang dilakukan oleh peserta menggunakan Formulir 14A dan Formulir 14B. Adapun aspek yang dinilai oleh Tim Evaluator Widyaiswara adalah implementasi dari sertifikat kompetensi yang dimiliki, meliputi: a) Pengelolaan pembelajaran, dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
60. i.membuat satuan acara pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP); ii. menyusun bahan ajar; iii. menerapkan metode pembelajaran orang dewasa; iv. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
61. v.memotivasi semangat belajar peserta; dan vi. mengevaluasi pembelajaran. b) Kompetensi kepribadian dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
62. i.menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan www.peraturan.go.id 2017, No1839 ii. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai widyaiswara yang profesional. c) Kompetensi sosial dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
63. i.membina hubungan dan kerjasama dengan sesama widyaiswara; dan ii. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola. d) Kompetensi substantif dengan sub-kompetensi kemampuan dalam menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktikan sesuai dengan materi Pelatihan yang diajarkan. 2) Coach Evaluasi coach dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan membimbing; b) ketepatan waktu dan kehadiran; c) penggunaan metode dan media pembimbingan; d) sikap dan perilaku; dan e) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap coach oleh peserta menggunakan Formulir 15. 3) Mentor Evaluasi mentor dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan membimbing; b) penggunaan metode dan media pembimbingan; dan c) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap mentor oleh peserta menggunakan Formulir 16. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 4) Penguji Evaluasi penguji dilakukan oleh peserta dan coach (di tempat Pelatihan). Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan menggali potensi belajar; dan b) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap penguji oleh peserta dan coach menggunakan Formulir 17. Penilaian terhadap penceramah, pengampu materi, coach, mentor, dan penguji direkapitulasi dan diolah oleh Tim Evaluator Widyaiswara dengan menggunakan Formulir 18, dan disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan ditembuskan kepada Kepala LAN melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur serta yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran pada masa mendatang.
64. d.Evaluasi Penyelenggaraan Aspek yang dinilai dari penyelenggaraan adalah implementasi dari sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dan penyelenggara Pelatihan. Untuk pengelola Pelatihan, meliputi: 1) Perencanaan program Pelatihan, dengan indikator: a) kesesuaian perencanaan dengan standar program Pelatihan; dan b) penyampaian rencana Pelatihan kepada Instansi Pembina Diklat. 2) Pengorganisasian program Pelatihan, dengan indikator: a) keputusan Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi tentang Panitia Penyelenggara Pelatihan; dan b) uraian tugas Panitia Penyelenggara Pelatihan. 3) Pelaksanaan program Pelatihan, dengan indikator: www.peraturan.go.id 2017, No1839 a) kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan; b) koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan c) penyampaian laporan penyelenggaraan Pelatihan kepada Kepala LAN. Untuk penyelenggara Pelatihan, meliputi: 1) Pelayanan kepada peserta, dengan indikator: a) kelengkapan informasi Pelatihan; b) ketersediaan dan kebersihan asrama, kelas, ruang makan, toilet, dan prasarana lainnya; c) ketersediaan, kebersihan dan keberfungsian fasilitas olah raga, kesehatan, tempat ibadah dan sarana lainnya; dan d) ketersediaan dan kelengkapan bahan Pelatihan. 2) Pelayanan kepada Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya dengan indikator: a) kelengkapan informasi Pelatihan; b) ketepatan waktu menghubungi Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya; c) Responsivitas terhadap kebutuhan Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya terkait proses pembelajaran;dan d) ketersediaan, kelengkapan, dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas. 3) Pengadministrasian Pelatihan, dengan indikator: a) kelengkapan surat menyurat; b) ketersedian instrumen-instrumen penilaian; dan c) file keseluruhan dokumen setelah penyelenggaraan. Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara Pelatihan dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi, termasuk oleh peserta sebagai pembanding, dengan menggunakan Formulir 19. Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh Tim Evaluator kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan panitia penyelenggara bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
  1. 5.Kode Registrasi Alumni Untuk keperluan pengendalian dan Database Alumni Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II secara nasional. Peserta Pelatihan yang lulus diberikan kode registrasi alumni (KRA) dari Instansi Pembina Diklat. Prosedur untuk memperoleh KRA adalah sebagai berikut:
65. a.Lembaga Penyelenggara Pelatihan/Penanggung jawab program menyampaikan surat permohonan KRA kepada Instansi Pembina Diklat Cq. Pimpinan unit yang membidangi Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II berakhir;
66. b.Lembaga Penyelenggara Pelatihan/Penanggung jawab program memasukkan data calon alumni pada Sistem Informasi Diklat Aparatur dengan alamat http://sida.lan.go.id dan bertanggungjawab terhadap keabsahan data calon alumni yang sudah diunggah;
67. c.Instansi Pembina Diklat memberikan KRA sesuai daftar yang sah/diajukan; dan
68. d.Apabila berdasarkan rapat evaluasi akhir terdapat peserta yang dinyatakan tidak lulus, maka KRA untuk peserta tersebut harus dikembalikan ke Instansi Pembina Diklat.
  1. 6.Surat Keterangan Pelatihan dan Piagam Penghargaan
69. b.Surat Keterangan Pelatihan 1) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang telah menyelesaikan agenda pembelajaran penguatan kompetensi bidang diberikan Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi dengan menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Jenis dan bentuk, serta ukuran STTP ditetapkan oleh instansi Pembina Diklat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.peraturan.go.id 2017, No1839 3) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. Bentuk surat keterangan menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
70. c.Piagam Penghargaan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik dengan kualifikasi minimal memuaskan diberikan Piagam Penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Pengawasan dan Pengendalian
  1. 1.Monitoring dan Evaluasi Pembinaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi dilakukan Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara melalui monitoring dan evaluasi, dan menyampaikan rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II kepada Pimpinan Instansi Pembina Diklat.
  2. 2.Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pimpinan lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi menyampaikan laporan setiap pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II kepada Instansi Pembina Diklat melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelatihan ditutup dengan menggunakan Formulir 20.
  3. 3.Evaluasi Pasca Pelatihan Evaluasi pasca pelatihan dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:
71. a.Evaluasi pasca Pelatihan dilakukan antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan Pelatihan berakhir www.peraturan.go.id 2017, No.1839 dengantujuan untuk mengetahui dan mengukur kesinambungan aktualisasi di tempat kerja;
72. b.Evaluasi Pasca Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi bekerjasama dengan unit pengelola ASN instansi, dan/atau dapat melibatkan Instansi Pembina Diklat dengan menggunakan Formulir 21;
73. c.Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan disampaikan kepada PPK dan Pimpinan Instansi Alumni, Instansi Pembina Diklat; dan
74. d.Instansi Pembina Diklat menggunakan hasil evaluasi Pasca Pelatihan sebagai masukan untuk penyempurnaan program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II selanjutnya. www.peraturan.go.id 2017, No1839 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd ADI SURYANTO www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu memuat materi untuk meningkatkan kapasitas dan sinergitas kekuatan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam www.peraturan.go.id 2017, No.1839 menghadapi ancaman melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II. www.peraturan.go.id 2017, No1839

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

1.Mekanisme Perencanaan Pelatihan ......................................... 35
2.Peserta Pelatihan .................................................................... 36
3.Tenaga Pelatihan .................................................................... 38
4.Fasilitas .................................................................................. 41
5.Pembiayaan ............................................................................ 43 C. Penyelenggaraan .......................................................................... 43 www.peraturan.go.id 2017, No.1839
1.Lembaga Penyelenggara Pelatihan .......................................... 43
2.Waktu Penyelenggaraan Pelatihan .......................................... 44
3.Kode Sikap Perilaku Peserta ................................................... 48
4.Evaluasi ................................................................................. 50

a.Evaluasi Peserta ................................................................. 50
b.Evaluasi Penceramah ......................................................... 59
c.Evaluasi Pengajar ............................................................... 59
d.Evaluasi Penyelenggaraan .................................................. 61
1. 5.Kode Registrasi Alumni .......................................................... 63
2. 6.Surat Keterangan Pelatihan dan Piagam Penghargaan ............ 63 D. Pengawasan dan Pengendalian .................................................... 64
3. 1.Monitoring dan Evaluasi ........................................................ 64
4. 2.Laporan Penyelenggaraan Pelatihan ....................................... 65
5. 3.Evaluasi Pasca Pelatihan ....................................................... 65 BAB IV PENUTUP ................................................................................... 66 FORMULIR-FORMULIR www.peraturan.go.id 2017, No1839 Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan, dimana praktik penyelenggaraan Pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), maka CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat Terintegrasi (Pelatihan Prajabatan) untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Atas dasar itu, diperlukan sebuah www.peraturan.go.id 2017, No.1839 penyelenggaraan Pelatihan Prajabatan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja. Diharapkan peserta Pelatihan Prajabatan mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Pelatihan Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat Terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Dalam Peraturan Lembaga ini, nomenklatur Pelatihan Prajabatan disebut sebagai Pelatihan Dasar Calon PNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dan PP Manajemen PNS dalam rangka membentuk karakter dan kemampuan PNS agar dapat bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural, dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government serta didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS. B. Tujuan dan Sasaran Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai- nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. www.peraturan.go.id 2017, No1839 Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS bagi CPNS Golongan II adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. C. Kompetensi Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan:
6. 1.menunjukkan sikap perilaku bela negara;
7. 2.mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
8. 3.mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan
9. 4.menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
10. 1.Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, yang terdiri dari:
a.Agenda Sikap Perilaku Bela Negara;
b.Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS;
c.Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI; dan
d.Agenda Habituasi.
1. 2.Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, yang terdiri dari:
a.Kompetensi Teknis Umum/Administrasi; dan
b.Kompetensi Teknis Substantif. Kurikulum pembentukan karakter PNS, diuraikan sebagai berikut:
1. 1.Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara secara terintegrasi. Setelah mempelajari mata pelatihan tersebut, peserta menerapkannya sebagai proses pembentukan sikap perilaku sebagai PNS Profesional selama penyelenggaraan pelatihan. www.peraturan.go.id 2017, No1839
2. 2.Agenda Nilai- Nilai Dasar PNS Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan: berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata Pelatihan Akuntabilitas PNS, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Setelah mempelajari mata Pelatihan tersebut, peserta melakukan studi lapangan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS.
3. 3.Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan permersatu bangsa sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan menggunaan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata Pelatihan Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Setelah peserta mempelajari mata Pelatihan tersebut, peserta melakukan studi lapangan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran Pengetahuan tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.
4. 4.Agenda Habituasi Agenda pembelajaran ini memfasilitasi agar peserta melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan yang telah dipelajari. Melalui agenda pembelajaran ini, peserta akan dibekali dengan konsepsi dan tahap aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja dan penyajian hasil www.peraturan.go.id 2017, No.1839 aktualisasi di tempat kerja dengan menyajikan berbagai bukti belajar yang relevan. Selain mempelajari kurikulum pembentukan karakter PNS di atas, peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II diberikan pemahaman tentang orientasi yang membekali peserta dengan materi Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, Dinamika Kelompok, dan Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan. Untuk mendapatkan penguatan materi institusional, peserta Pelatihan mendapatkan pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, dan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) untuk memahami visi, misi, fungsi, dan tugas organisasi atau instansi, serta nilai-nilai organisasi instansinya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, unit, dan organisasinya. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, diuraikan sebagai berikut:
5. 1.Kompetensi Teknis Umum/Administrasi Kurikulum penguatan kompetensi teknis umum/administratif, memfasilitasi peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
6. 2.Kompetensi Teknis Substantif Kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif, memfasilitasi peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik (substantif dan/atau bidang) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas; atau memfasilitasi peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan formasi jabatannya. Penyusunan kebutuhan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi setelah berkonsultasi dengan www.peraturan.go.id 2017, No1839 instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat PNS. B. Mata Pelatihan
7. 1.Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela Negara adalah sebagai berikut:
a.Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara;
b.Analisis Isu Kontemporer; dan
c.Kesiapsiagaan Bela Negara. Ketiga mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda Sikap Perilaku Bela Negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik
1. 2.Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS adalah sebagai berikut:
a.Akuntabilitas;
b.Nasionalisme;
c.Etika Publik;
d.Komitmen Mutu;
e.Anti Korupsi; dan
f.Studi Lapangan. Keenam mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.
1. 3.Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI adalah sebagai berikut:
a.Manajemen ASN;
b.Pelayanan Publik;
c.Whole of Government; dan
d.Studi Lapangan. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Keempat mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
1. 4.Mata Pelatihan untuk agenda Habituasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
a.Konsepsi Aktualisasi;
b.Penjelasan Aktualisasi;
c.Rancangan dan Pembimbingan aktualisasi;
d.Evaluasi Rancangan aktualisasi;
e.Aktualisasi di tempat kerja;
f.Persiapan Evaluasi aktualisasi; dan
g.Evaluasi Aktualisasi. Ketujuh kegiatan pembelajaran tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah di tempat Pelatihan dan di tempat kerja dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum agenda habituasi.
1. 5.Mata Pelatihan untuk Orientasi Peserta Pelatihan adalah sebagai berikut:
a.Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan;
b.Dinamika Kelompok; dan
c.Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan.
1. 6.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL).
2. 7.Mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditetapkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat. www.peraturan.go.id 2017, No1839 C. Ringkasan Mata Pelatihan
3. 1.Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer, dan Kesiapsiagaan Bela Negara
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat melalui pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran praktik.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1) menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara; 2) menjelaskan analisis isu kontemporer; dan 3) melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara; 2) analisis isu kontemporer; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 3) kegiatan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.
e.Waktu Alokasi waktu: 12 sesi (36 JP). 1) wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara (9 JP di dalam kelas); 2) analisis isu kontemporer (6 JP di dalam kelas); dan 3) kegiatan praktik kesiapsiagaan bela negara (21 JP di luar kelas).
1. 2.Akuntabilitas
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta Pelatihan melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik dan sikap serta perilaku konsisten.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu aktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1) menjelaskanakuntabilitas secara konseptual-teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel; 2) menjelaskan mekanisme, logika, dan operasionalisasi akuntabilitas dalam menciptakan sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel; 3) menjelaskan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi; 4) memberikan contoh perilaku akuntabel untuk penegakan akuntabilitas; dan 5) menganalisis atau menilai contoh penerapan akuntabilitas secara tepat.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah: www.peraturan.go.id 2017, No1839 1) Konsep Akuntablilitas; 2) Mekanisme logika, dan operasionalisasi Akuntablilitas; 3) Akuntablilitas dalam Konteks Organisasi; 4) Menjadi PNS yang Akuntabel; dan 5) Studi Kasus Akuntablilitas.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP).
1. 3.Nasionalisme
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskanperanan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN; 2) menjelaskan fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik; 3) menjelaskan peran ASN sebagai pelayanan publik; 4) menjelaskanfungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan 5) menganalisis kasus penerapan nilai Nasionalisme.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) Nilai Pancasila dalam menumbuhkan Nasionalisme; 2) ASN sebagai pelaksana kebijakan publik; 3) ASN sebagai pelayan publik; 4) ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 5) Studi kasus Nasionalisme.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)
1. 4.Etika Publik
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik PNS.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskanKode Etik dan Perilaku Pejabat Publik; 2) menjelaskanbentuk-bentuk Kode Etik dan implikasinya; 3) menganalisis ilustrasi penerapan nilai dasar etika publik; dan 4) menganalisiskasus nilai Etika Publik.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) Kode etik dan perilaku pejabat publik; 2) Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya; 3) Ilustrasi penerapan etika publik; dan 4) Studi kasus Etika Publik.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)
1. 5.Komitmen Mutu
a.Deskripsi Singkat www.peraturan.go.id 2017, No1839 Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta Pelatihan, melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan konsekuensi dari perubahan.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efesiensi, inovatif, dan kinerja yang berorientasi mutu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1) menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) memberikan contoh sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan 3) menganalisis kasus nilai Komitmen.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) efektivitas, efesiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) penerapan inovasi dan komitmen mutu; dan 3) studi kasus Komitmen Mutu.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)
1. 6.Anti Korupsi
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta Pelatihan melalui pembelajaran penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah, jujur, dan mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa; 2) menjelaskan cara-cara menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi; 3) menjelaskan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya; 4) membiasakan nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa; dan 5) menganalisis kasus nilai anti korupsi.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) sadar anti korupsi; 2) semakin jauh dari korupsi; 3) membangun sistem integritas; 4) pembiasaan nilai-nilai dasar anti korupsi; dan 5) studi kasus Anti Korupsi.
e.Waktu Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)
1. 7.Whole of Government
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep whole of government (WoG), Penerapan WoG, dan Best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. www.peraturan.go.id 2017, No1839
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep, penerapan WoG, dan Best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1) Menjelaskan konsep WoG; 2) Menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan 3) Menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) Konsep WoG; 2) Penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan 3) Best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.
e.Waktu Alokasi waktu: 6 sesi (18 JP).
1. 8.Manajemen ASN
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta Pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: www.peraturan.go.id 2017, No.1839 1) menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN; 2) menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan 3) menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah: 1) kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN; 2) konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan 3) mekanisme pengelolaan ASN.
e.Waktu Alokasi waktu: 4 sesi (12 JP).
1. 9.Pelayanan Publik
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, praktek etiket pelayanan publik.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat/stakeholders yang dilayaninya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1) menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik; 2) menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayanan publik; dan 3) mempraktikan etiket pelayanan publik.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) konsep dan prinsip pelayanan publik; 2) pola pikir PNS sebagai pelayanan Publik; dan 3) praktik etiket pelayanan publik. www.peraturan.go.id 2017, No1839
e.Waktu Alokasi waktu: 4 sesi (12 JP).
1. 10.Studi Lapangan
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini memfasilitasi peserta Pelatihan untuk melihat/mengamati dan mengalami secara langsung fenomena yang relevan dengan substansi mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS dan agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menginternalisasi pemaknaan nilai-nilai dasar PNS dan memahami peran dan kedudukan PNS dalam NKRI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1) menjelaskan konsep pembelajaran studi lapangan; 2) menemukan berbagai fenomena yang relevan dengan substansi mata Pelatihan; 3) menjelaskan pemaknaan keterkaitan mata Pelatihan yang dipelajari dengan fenomena yang relevan; dan 4) menuangkan hasil studi lapangan ke dalam deskripsi refleksi diri.
d.Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) penjelasan studi lapangan; 2) studi lapangan; 3) diskusi hasil studi lapangan; dan 4) deskripsi refleksi diri.
e.Waktu Alokasi waktu: 6 sesi (18 JP). www.peraturan.go.id 2017, No.1839
1. 11.Aktualisasi
a.Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kegiatan pembelajaran konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.
c.Indikator hasil belajar: Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskan konsep dasar aktualisasi; 2) menjelaskan pembelajaran aktualisasi; 3) menyusun rancangan aktualisasi; 4) mempresentasikan rancangan aktualisasi; 5) melaksanakan aktualisasidi tempat kerja; 6) menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi; 7) menyiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi; dan 8) mempresentasikan laporan aktualisasi.
d.Materi Pokok Materi pokok kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 1) konsepsi aktualisasi; 2) pembelajaranaktualisasi; 3) pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi; 4) seminar rancangan aktualisasi; 5) aktualisasidi tempat kerja; 6) laporan aktualisasi; 7) pembimbingan persiapan pra seminar aktualisasi; dan 8) seminar aktualisasi. www.peraturan.go.id 2017, No1839
e.Waktu Alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran ini adalah49 JP, dengan rincian kegiatan pembelajaran: 1) klasikal penjelasan konsepsi aktualisasi (3 JP); 2) klasikal penjelasan pembelajaran aktualisasi (6 JP); 3) klasikal penyusunan rancangan aktualisasi (18 JP); 4) klasikal seminar rancangan aktualisasi (10 JP); 5) non-klasikal aktualisasi di tempat kerja, termasuk di dalamnya penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi selama 80 hari kerja; 6) klasikal pembimbingan pra seminar aktualisasi (2 JP); dan 7) klasikal seminar aktualisasi (10 JP).
1. 12.Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan a) Deskripsi Singkat Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan membekali peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II melalui penguasaan terhadap filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. b) Hasil Belajar Setelah mengikuti overview kebijakan penyelengaraan Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami filosofi dasar,kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, dan fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan, pesertadapat: 1) menjelaskan filosofi dasar Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 2) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; www.peraturan.go.id 2017, No.1839 3) menjelaskan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 4) menjelaskan kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 5) menjelaskan mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 6) menjelaskan fasilitas pendukung Pelatihan dan memanfaatkannya secara optimal; dan 7) mematuhi tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. d) Materi Pokok Materi pokok overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan adalah sebagai berikut: 1) filosofi dasar Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 2) kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 3) tujuan dan sasaran, serta kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 4) kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 5) mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; 6) fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya; dan 7) tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. e) Waktu Alokasi waktu: 1 Sesi (4 JP).
2. 13.Dinamika Kelompok a) Deskripsi Singkat Dinamika Kelompok memfasilitasi peserta membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan terhadap pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen belajar kelompok. b) Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membangun kelompok pembelajaran yang dinamis selama penyelenggaraan Pelatihan. www.peraturan.go.id 2017, No1839 c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti Dinamika Kelompok peserta dapat: 1) mengidentifikasi nilai-nilai diri dan kebiasaan diri; 2) mengenal orang lain; 3) membangun kelompok belajar yang dinamis; dan 4) menyepakati komitmen belajar bersama. d) Materi Pokok Materi pokok Dinamika Kelompok adalah sebagai berikut: 1) pengenalan diri sendiri; 2) pemahaman terhadap orang lain; 3) kelompok dinamis; dan 4) komitmen kelompok belajar. e) Waktu: Alokasi waktu: 2 sesi (6 JP).
3. 14.Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan a) Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi. b) Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampumenjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi. c) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta dapat: 1) menjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; dan 2) menjelaskan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 d) Materi Pokok Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut: 1) pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II; dan 2) rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi. e) Waktu Alokasi waktu: 1 sesi (2 JP).
4. 15.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
a.Deskripsi Singkat Pengembangan Sumber Daya Aparatur disampaikan untuk membekali peserta dengan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya kebijakan pengembangan kompetensi menjadi PNS profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur; dan 2) menjelaskan kebijakan pengembangan kompetensi.
d.Materi Pokok Materi pokok adalah sebagai berikut: 1) kebijakan pengembangan sumber daya apatur; dan 2) kebijakan pengembangan kompetensi. www.peraturan.go.id 2017, No1839
e.Waktu Alokasi waktu: 1 sesi (2 JP).
1. 16.Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL).
a.Deskripsi Singkat MTSL disampaikan untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.
b.Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
c.Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
d.Materi Pokok Materi pokok adalah visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi instansi peserta dan kinerja organisasi.
e.Waktu Alokasi waktu: 2 sesi (4 JP).
1. 17.Mata Pelatihan dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Muatan mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas meliputi rumusan deskripsi singkat, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, metode pembelajaran, pengalaman belajar, media pembelajaran dan alokasi waktu ditetapkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur www.peraturan.go.id 2017, No.1839 instansi setelah berkonsultasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat. D. Pengalaman Belajar
2. 1.Agenda Sikap dan Perilaku Bela Negara Hasil belajar pada agenda bela negara diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari membaca materi Pelatihan, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan melakukan kegiatan di luar kelas yang mengandung unsur pembelajaran terkait substansi mata pelatihan dengan proporsi 60% dari total waktu pembelajaran, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, di penghujung pembelajaran peserta menunjukan sikap dan perilaku bela negara selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, baik tempat pelatihan ataupun pada saat pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja pada agenda habituasi.
3. 2.Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS Hasil belajar pada masing-masing mata Pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu membaca materi Pelatihan, melakukan kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan untuk membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS, studi lapangan, di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil internalisasinya terhadap nilai-nilai dasar sebagai bekal dalam pembiasaan diri mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, baik tempat pelatihan ataupun di tempat kerja.
4. 3.Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Hasil belajar pada masing-masing mata Pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari membaca materi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan, dan studi lapangan, di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil pemahamanya terhadap substansi pembelajaran agenda sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di tempat kerja. www.peraturan.go.id 2017, No1839
5. 4.Studi Lapangan Hasil belajar pada mata pelatihan ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam instrumen pengumpulan data studi lapangan, melakukan kegiatan studi lapangan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi mata Pelatihan, mengamati, mendengar dan berdiskusi, dan melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar tersebut. Di penghujung pembelajaran, peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan hasil refleksi terhadap substansi mata Pelatihan berdasarkan konteks lokus yang dikunjungi sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di tempat kerja.
6. 5.Agenda Habituasi Hasil belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mendapatkan pemahaman tentang konsepsi aktualisasi dan pembelajaran aktualisasi sehingga peserta memiliki kemampuan mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, mendapatkan bimbingan penulisan rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan rancangan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan aktualisasi, menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi.
7. 6.Orientasi Peserta Pelatihan
a.Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan, mendengar dan berdiskusi. Di penghujung pembelajaran peserta mampu menjelaskan dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya,dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
b.Dinamika Kelompok Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi dinamika kelompok, mendengar, berdiskusi, curah gagasan, dan bermain peran untuk pengenalan diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Dipenghujung pembelajaran peserta membuat komitmen kelompok dan mampu membangun kelompok yang dinamis untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran selama Pelatihan berlangsung. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
c.Pengalaman Belajar Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan, mendengar, dan berdiskusi, dipenghujung pembelajaran peserta mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil aktualisasi pada pembelajaran agenda habituasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
1. 7.Pengalaman Belajar Pada Materi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL
a.Hasil belajar pada materi kebijakan pengembangan sumber daya aparatur diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur untuk mendukung tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi diri dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional sebagai Pelayan Masyarakat.
b.Hasil belajar pada materi MTSL diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, dan kinerja organisasi instansinya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat, di penghujung pembelajaran, peserta menunjukkan pemahamannya terhadap visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan instansi, nilai-nilai dan kinerja organisasi instansinya.
1. 8.Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
a.Hasil belajar pada mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis umum/administrasi diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja, baik melalui pembelajaran klasikal dan/atau non klasikal dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
b.Hasil belajar pada mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja, baik melalui pembelajaran klasikal dan/atau non klasikal dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis www.peraturan.go.id 2017, No1839 substantif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. E. Media Pembelajaran
1. 1.Agenda sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; b) bahan tayang; c) bahan permainan; d) bahan tokoh panutan; e) film pendek; dan f) kasus.
2. 2.Studi Lapangan Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; b) bahan tayang pada semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; c) bahan bacaan dan/atau bahan tayang dari narasumber studi lapangan; dan d) bahan tokoh panutan.
3. 3.Agenda Habituasi Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; b) bahan tayang pada semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI; c) bahan bacaan agenda habituasi; dan d) bahan tayang agenda habituasi.
4. 4.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 b) bahan tayang. 5.Orientasi Peserta Pelatihan Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; dan b) bahan tayang. 6.Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a) bahan bacaan; b) bahan tayang; dan c) bahan-bahan lainnya yang diperlukan. www.peraturan.go.id 2017, No1839
5. 1.perencanaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II meliputi mekanisme perencanaan pelatihan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pembiayaan;
6. 2.pelaksanaan pelatihan yang meliputi lembaga pelaksana pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, jadwal pelatihan, kode sikap perilaku peserta, evaluasi, kode registrasi alumni pelatihan, dan surat keterangan pelatihan dan piagam penghargaan; dan
7. 3.pengawasan dan pengendalian yang meliputi monitoring dan evaluasi, laporan pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pasca pelatihan. B. Perencanaan
8. 1.Mekanisme Perencanaan Pelatihan Mekanisme Perencanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II diatur sebagai berikut:
a.Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan registrasi CPNS yang telah diusulkan sebagai calon peserta Pelatihan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi melalui proses pendataan dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II;
b.Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menyusun jadwal pelatihan, membentuk tim penyelenggara dan tim pengajar dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap peserta Pelatihan, serta mempersiapkan sarana dan prasarana Pelatihan yang diperlukan;
c.Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dimaksud dalam keputusan dan menyampaikan surat pemberitahuan penyelenggaraan Pelatihan dengan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 melampirkan keputusan tersebut bersama perencanaan Pelatihan kepada Instansi Pembina Diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Pelatihan dilaksanakan;
d.Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan pemanggilan calon peserta melalui PPK Instansi peserta dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan; dan
e.Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan Pelatihan sebagaimana tercantum pada Formulir 1.
1. 2.Peserta Pelatihan
a.Persyaratan Peserta Pelatihan Persyaratan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II: 1) keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan II; 2) pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi peserta; 3) keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; 4) penugasan dari PPK Instansi peserta; dan 5) pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS dengan menggunakan Formulir 2.
b.Pencalonan dan Penetapan Peserta Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II diatur sebagai berikut: 1) Calon Peserta telah diseleksi administrasi dan dibuktikan dengan Keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan II; 2) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menerima calon peserta pelatihan yang diusulkan oleh PPK Instansi Peserta dengan memprioritaskan berdasarkan urutan penetapan mulai bekerja atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS, dan telah bekerja pada jabatan sesuai formasi yang telah ditetapkan; www.peraturan.go.id 2017, No1839 3) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi (Kementerian/Lembaga) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang berasal dari Pemerintah Daerah setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat; 4) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat; 5) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per angkatan yang akan mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada satu tahun berjalan; dan 6) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dalam surat keputusan.
c.Penugasan Penugasan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing- masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang- undangan yang berlaku: 1) Peserta dari instansi pusat ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama; 2) Peserta dari Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan 3) Peserta dari Kabupaten/Kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Gubernur. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
d.Jumlah Jumlah peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II paling banyak 40 orang dalam satu kelas per angkatan.
1. 3.Tenaga Pelatihan
a.Tenaga Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum Pembentukan Karakter PNS. 1) Jenis Tenaga Pelatihan a) Penceramah adalah pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama atau yang lebih tinggi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pelatihan pada pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL; b) Pengajar adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan dan memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau pegawai ASN lainnya), penguji (evaluasi akademik dan evaluasi aktualisasi), dan pembimbing (coach dan mentor); c) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yaitu ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang bertugas pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi; d) Penjamin mutu adalah ASN dan Praktisi yang bertugas melakukan penjaminan mutu program pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. 2) Persyaratan Tenaga Pelatihan a) Penceramah Penceramah pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II memiliki:

(1)kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman, dan keahlian pada program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II;
(2)kemampuan dalam penguasaan substansi mata Pelatihan yang diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, www.peraturan.go.id 2017, No1839 pengalaman dan keahlian mengajar pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. b) Pengajar
(1)Pengampu Materi Pengampu materi adalah widyaiswara dan/atau pegawai ASN lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi untuk mengampu materi pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
(2)Penguji Penguji adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk: (a) menyiapkan, mengawasi, dan memberikan penilaian pada evaluasi akademik; dan (b) memberikan penilaian rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi.
(3)Pembimbing Pembimbing adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran agenda habituasi di tempat kerja. Pembimbing terdiri dari coach dan mentor. (a) Coach Coach (widyaiswara/pegawai ASN lainnya) pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang memiliki kompetensi menggali potensi pengembangan diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi. (b) Mentor Mentor adalah atasan langsung peserta atau pegawai ASN lainnya yang ditunjuk oleh PPK Instansi peserta sebagai pembimbing yang memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan, serta berbagi pengalaman keberhasilan/kegagalan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda habituasi dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas. c) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Pengelola dan penyelenggara memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan Pelatihan yang dibuktikan dengan: www.peraturan.go.id 2017, No.1839
(1)sertifikat Pelatihan Management of Training bagi pengelola Pelatihan; dan
(2)sertifikat Training Officer Course bagi penyelenggara Pelatihan. d) Penjamin mutu adalah ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3) Penugasan Tenaga Pelatihan a) Tenaga Pelatihan yang terdiri dari: Pengajar, Coach, Penguji, Pengelola dan Penyelenggara, dan penjamin mutu Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, ditugaskan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi; b) Mentor ditugaskan oleh PPK Instansi peserta; dan c) Penceramah kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan MTSL ditugaskan oleh pimpinan instansi penceramah dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.
1. b.Tenaga Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. 1) Jenis Tenaga Pelatihan Jenis tenaga pelatihan dapat berupa penceramah, pengajar, insruktur, pembimbing (mentor dan coach), penguji atau evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi/Tersertifikasi, penjamin mutu, atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Persyaratan Tenaga Pelatihan Persyaratan tenaga pelatihan pada pada kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang telah ditetapkan. 3) Penugasan Tenaga Pelatihan Penugasan Tenaga Pelatihan pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditugaskan oleh pimpinan www.peraturan.go.id 2017, No1839 instansi tempat pelaksanaan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.
  1. 4.Fasilitas Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II menggunakan prasarana yang responsive gender. Prasarana yang diperlukan dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II meliputi:
2. a.aula;
3. b.ruang kelas;
4. c.ruang diskusi;
5. d.ruang seminar;
6. e.ruang kantor;
7. f.ruang kebugaran atau olah raga;
8. g.ruang komputer;
9. h.asrama bagi peserta;
10. i.wisma tenaga pelatihan;
11. j.perpustakaan;
12. k.ruang makan;
13. l.fasilitas rekreasi;
14. m.unit kesehatan; dan
15. n.tempat ibadah. Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II juga menggunakan sarana pembelajaran sebagai berikut:
16. a.papan tulis;
17. b.standing Flipchart;
18. c.marker;
19. d.sound system;
20. e.TV dan video player;
21. f.kaset dan/atau compact disc;
22. g.perekam;
23. h.komputer/laptop;
24. i.LCD Projector; www.peraturan.go.id 2017, No.1839
25. j.jaringan Wireless fidelity (Wi-fi);
26. k.buku referensi;
27. l.modul/bahan ajar;
28. m.bank kasus; dan
29. n.teknologi multimedia. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah dan dinamis, maka layout atau tata letak ruangan kelas berbentuk islands atau kelompok-kelompok yang dapat terdiri atas 5 (lima) orang, dengan standing flipchart pada masing-masing kelompok. Detail layout ruangan kelas seperti gambar di bawah ini: www.peraturan.go.id 2017, No1839 Penggunaan dan pengaturan prasarana dan/atau sarana yang diperlukan untuk mendukung kurikulum dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas dapat menyesuaikan dengan tuntutan tujuan pembelajaran mata Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan prasarana yang responsive gender.
  1. 5.Pembiayaan
30. a.Biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dibebankan pada anggaran instansi masing-masing;
31. b.Indeks biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum pembentukan karakter PNS ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
32. c.Indeks biaya yang timbul dalam pembelajaran non klasikal pada pelaksanaan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja tidak termasuk dalam biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum pembentukan karakter PNS; dan
33. d.Biaya yang timbul dalam pembelajaran non klasikal saat pelaksanaan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas diatur tersendiri oleh instansi masing-masing setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Penyelenggaraan
  1. 1.Lembaga Penyelenggara Pelatihan
34. a.Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dengan penekanan pada kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
35. b.Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dengan penekanan pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilaksanakan oleh unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
  1. 2.Waktu Penyelenggaraan Pelatihan
36. a.Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan selama 113 Hari Kerja atau 1141 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian: 33 hari kerja atau setara dengan 288 JP untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja atau setara dengan 853 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Pada saat pembelajaran klasikal peserta diasramakan, dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. Rincian alokasi waktu per mata Pelatihan adalah sebagai berikut: No Mata Pelatihan Waktu 1. Pembukaan - 2. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 2 JP 3. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan 4 JP 4. Dinamika Kelompok 6 JP 5. Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) 4 JP 6. Konsepsi Aktualisasi 3 JP Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara 7. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, 9 JP 8. Analisis Isu Kontemporer 6 JP 9. Kesiapsiagaan Bela Negara 21 JP Agenda 2: Nilai-Nilai Dasar PNS 10. Akuntabilitas PNS 24 JP www.peraturan.go.id 2017, No1839 11. Nasionalisme 24 JP 12. Etika Publik 24 JP 13. Komitmen Mutu 24 JP 14. Anti Korupsi 24 JP 15. Studi Lapangan Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS 9 JP Agenda 3: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI 16. Manajemen ASN 12 JP 17. Whole of Government 18 JP 18. Pelayanan Publik 12 JP 19. Studi Lapangan Pembentukan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI 9 JP 20. Evaluasi Akademik 5 JP Agenda 4: Habituasi 21. Penjelasan Aktualisasi 6 JP 22. Pembimbingan Rancangan Aktualisasi* 18 JP 23. Evaluasi Rancangan Aktualisasi** 10 JP 24. Aktualisasi *** 25. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi**** 2 JP 26. Evaluasi Aktualisasi***** 10 JP 27. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan 2 JP 28. Penutupan - Jumlah 288 JP www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Keterangan (*): * pelaksanaan pembelajaran pembimbingan rancangan aktualisasi dengan total 72 JP dilaksanakan dalam 2 hari pembelajaran dengan perincian: 40 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach, kemudian dikalikan 9 JP dan dikalikan 2 hari; ** pelaksanaan pembelajaran evaluasi rancangan aktualisasi dengan total 120 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor dan penguji) dikali 4 kelompok, dan dikalikan 10 JP; *** pelaksanaan pembelajaran non klasikal (aktualisasi) di tempat kerja diakui setara dengan 853 JP dengan perincian 60 menit jam kerja, dibagi 45 menit Jam Pelatihan, dikalikan 8 jam kerja efektif, dikalikan waktu pembelajaran non klasikal selama 80 hari kerja (4 bulan, 5 hari kerja); **** pelaksanaan pembelajaran pembimbingan pra evaluasi aktualisasi dengan total 8 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian: 40 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach, kemudian dikalikan 2 JP; ***** pelaksanaan pembelajaran evaluasi aktualisasi dengan total 120 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor dan penguji) dikali 4 kelompok, dan dikalikan 10 JP;
37. b.Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan sebelum peserta mengikuti www.peraturan.go.id 2017, No1839 Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dengan penekanan pada kurikulum pembentukan karakter PNS dan pada saat peserta Pelatihan melaksanakan aktualisasi (off campus) di tempat kerja sampai dengan peserta Pelatihan kembali ke tempat Pelatihan. Penentuan mata Pelatihan dan jumlah jam pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas baik melalui pelatihan klasikal dan/atau non klasikal dikonsultasikan dengan Instansi Teknis dan/atau instansi Pembina Jabatan Fungsional dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat dengan mempertimbangkan waktu masa percobaan CPNS dan ketersediaan anggaran instansi. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 GAMBARAN UMUM JADWAL PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER PNS PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN II (Penerapan Gambaran umum jadwal pembelajaran dapat menyesuaikan dengan jadwal aktual berdasarkan kalender kerja) HARI 1 HARI 2 HARI 3
  1. 1.Pembukaan
  2. 1.Dinamika Kelompok (6 JP) Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Bela Negara (9 JP)
  3. 2.Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur (2 JP)
  4. 2.Konsepsi Aktualisasi (3 JP)
  5. 3.Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (4 JP)
  6. 3.MTSL (2 JP) HARI 4 HARI 5 HARI 6 Analisis Isu Kontemporer (6 JP) Kesiapsiagaan Bela Negara (9 JP) Kesiapsiagaan Bela Negara (9 JP) Kesiapsiagaan Bela Negara (3 JP) HARI 7 HARI 8 HARI 9 Akuntabilitas PNS (9 JP) Akuntabilitas PNS (9 JP) Akuntabilitas PNS (6 JP) Nasionalisme (3 JP) HARI 10 HARI 11 HARI 12 Nasionalisme (9 JP) Nasionalisme (12 JP) Etika Publik (9 JP) www.peraturan.go.id 2017, No1839 HARI 13 HARI 14 HARI 15 Etika Publik (9 JP) Etika Publik (6 JP) Komitmen Mutu (9 JP) Komitmen Mutu (3 JP) HARI 16 HARI 17 HARI 18 Komitmen Mutu (12 JP) Anti Korupsi (9 JP) Anti Korupsi (9 JP) HARI 19 HARI 20 HARI 21 Anti Korupsi (6 JP) Studi Lapangan Nilai- Nilai Dasar PNS (9 JP) Manajemen ASN (12 JP) MTSL (2 JP) HARI 22 HARI 23 HARI 24 WoG (9 JP) WoG (9 JP) Pelayanan Publik (12 JP) HARI 25 HARI 26 HARI 27 Studi Lapangan Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI (9 JP) Penjelasan Aktualisasi (6 JP) Persiapan Evaluasi Akademik Evaluasi Akademik (5 JP) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (Mandiri) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi(Mandiri) HARI 28 HARI 29 HARI 30 Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP) Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP) AKTUALISASI HARI 31 HARI 32 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Aktualisasi Di Tempat Kerja (80 Hari Kerja) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (2 JP) Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi (10 JP) HARI 33
  7. 1.Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (2 JP)
  8. 2.Penutupan
  9. 3.Kode Sikap Perilaku Peserta Kode sikap perilaku Peserta adalah pedoman berperilaku peserta selama mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II di tempat Pelatihan dan di tempat kerja. Rincian Kode sikap perilaku Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II adalah sebagai berikut:
38. a.hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 95 persen atau setara dengan 5 sesi pembelajaran dari total 97 sesi pembelajaran di tempat Pelatihan;
39. b.menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya;
40. c.menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara Pelatihan;
41. d.berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan Pelatihan; dan
42. e.berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Pelatihan.
43. f.tidak merokok selama pembelajaran berlangsung;
44. g.tidak membawa senjata ke dalam tempat Pelatihan;
45. h.tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti Pelatihan;
46. i.tidak memberi gratifikasi kepada Penceramah, Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Pelatihan;
47. j.tidak melakukan pelanggaran norma, hukum, moral dan susila selama mengikuti Pelatihan; dan
48. k.tidak membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat- zat adiktif lainnya di dalam tempat Pelatihan. www.peraturan.go.id 2017, No1839 Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, diberikan sanksi sebagai berikut:
49. a.jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (a). Pada rentang 3 sesi pertama diberikan peringatan lisan, pada rentang 2 sesi kedua diberi surat teguran, dan pada sesi berikutnya peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II.
50. b.jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (b) sampai dengan huruf (g), pelanggaran pertama diberikan peringatan secara lisan, pelanggaran kedua diberi surat teguran, dan pelanggaran ketiga peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
51. c.jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (h) sampai dengan (k), peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Disamping kode sikap perilaku di atas, setiap Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Setiap pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh penyelenggara Pelatihan/tim penegakan kode sikap perilaku yang dibentuk khusus oleh pimpinan lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Disamping penerapan kode sikap perilaku di tempat Pelatihan, peserta juga dituntut menerapkan kode sikap perilaku di tempat kerja pada saat pembelajaran agenda Habituasi. Setiap Instansi Pemerintah dapat dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran www.peraturan.go.id 2017, No.1839 penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib khusus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh PPK peserta atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK peserta melalui unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. 4.Evaluasi Evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dilakukan melalui Evaluasi Peserta, Tenaga Pelatihan, dan Penyelenggaraan.
52. a.Evaluasi Peserta Penilaian terhadap Peserta meliputi: evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas serta evaluasi akhir. 1) Evaluasi Akademik Penilaian akademik diberikan kepada peserta dengan bobot 20% untuk menilai pemahaman peserta pada mata Pelatihan agenda nilai- nilai dasar PNS dan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang diberikan oleh pengajar. Penilaian akademik diberikan secara terintegrasi setelah seluruh mata Pelatihanagenda nilai-nilai dasar PNS dan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dipelajari melalui ujian tulis sebanyak 5 JP pada sesi pembelajaran Evaluasi Akademik. Jenis soal pada ujian tulis Tipe A dapat berbentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, essai, atau kombinasi diantaranya dengan bobot 10% dengan waktu pelaksanaan maksimal 3 JP dan ditambah soal tipe B berbentuk kasus dengan bobot 10% dengan waktu pelaksanaan maksimal 2 JP. Penyelesaian soal kasus diukur melalui kualitas analisis pemecahan masalah yang ditunjukan melalui jawaban peserta dengan menggunakan indikator penilaian minimal yang terdiri dari 3 (tiga) aspek penilaian dengan rincian sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No1839 No. Aspek Bobot (10%) 1. mendeskripsikan rumusan kasus dan/atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. 3% 2. melakukan analisis terhadap:
53. a.bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus.
54. b.dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus. 3% 3. mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. 4% Penyelenggaraan Evaluasi Akademik dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Penilaian Evaluasi Akademik menggunakan Formulir 3. 2) Evaluasi Aktualisasi a) Penilaian Rancangan Aktualisasi Penilaian rancangan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar rancangan aktualisasi pada sesi evaluasi rancangan aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1839 No. Indikator Bobot (20%)
  1. 1.Kualitas penetapan isu 5%
  2. 2.Jumlah rencana kegiatan 3%
  3. 3.Kualitas rencana kegiatan 5%
  4. 4.Relevansi rencana kegiatan dengan Aktualisasi 5%
  5. 5.Teknik Komunikasi 2% Jumlah 20%
55. i.Kualitas Penetapan Isu Level (L) kualitas penetapan isu adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Isu yang diangkat aktual dan berdampak pada unit kerja atau cakupan yang lebih luas. 3 Isu yang diangkat aktual namun hanya berdampak pada individu. 2 Isu yang diangkat tidak aktual. 1 Tidak dapat dikategorikan sebagai isu. ii. Jumlah Kegiatan Level (L) jumlah kegiatan adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Terdapat 5 kegiatan atau lebih. www.peraturan.go.id 2017, No1839 3 Terdapat 4 kegiatan. 2 Terdapat 3 kegiatan. 1 Terdapat 0-2 kegiatan. iii. Kualitas kegiatan Level (L) kualitas kegiatan adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar jelas. 3 Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar jelas. 2 Kegiatan yang dipilih kurang relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar dengan jelas. 1 Kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar dengan jelas. iv. Relevansi kegiatan dengan Aktualisasi Level (L) relevansi kegiatan dengan Aktualisasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. 3 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian besar kegiatan www.peraturan.go.id 2017, No.1839 yang telah ditetapkan. 2 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan separuh kegiatan yang telah ditetapkan. 1 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian kecil kegiatan yang telah ditetapkan.
56. v.Teknik Komunikasi Level (L) teknik komunikasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, dan mampu merespons pertanyaan. 3 Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, tetapi kurang mampu merespons pertanyaan. 2 Peserta kurang mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dan kurang mampu merespons pertanyaan. 1 Peserta tidak mampu mempresentasikan rancangan aktualisasi. Penilaian rancangan aktualisasi menggunakan Formulir 4 dan rekapitulasi evaluasi rancangan aktualisasi menggunakan Formulir 5. www.peraturan.go.id 2017, No1839 b) Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi Penilaian pelaksanaan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar pelaksanaan Aktualisasi pada sesi evaluasi pelaksanaan Aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut: No. Indikator Bobot (30%)
  1. 1.Kualitas pelaksanaan kegiatan 5%
  2. 2.Kualitas aktualisasi 20%
  3. 3.Teknik komunikasi 5% Jumlah 30%
57. i.Kualitas pelaksanaan kegiatan Level (L) kualitas pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. 3 Peserta mampu melaksanakan sebagian besar kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. 2 Peserta mampu melaksanakan separuh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. 1 Peserta mampu melaksanakan sebagian kecil kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 ii. Kualitas Hasil Aktualisasi Level (L) kualitas Aktualisasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan bermanfaat bagi stakeholder dan/atau pimpinan, berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi. 3 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan hanya bermanfaat bagi stakeholder atau pimpinan, tetapi kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi tidak tergambar dengan jelas. 2 Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan terjadi, tetapi tidak terurai dengan jelas. 1 Tidak terjadi Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. iii. Teknik Komunikasi Level (L) kualitas teknik komunikasi pada saat presentasi seminar hasil Aktualisasi adalah sebagai berikut: L Uraian 4 Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan. 3 Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasidengan baik, tetapi kurang mampu merespon pertanyaan. www.peraturan.go.id 2017, No1839 2 Peserta kurang mampu menjelaskan hasil aktualisasidan kurang mampu merespon pertanyaan. 1 Peserta tidak mampu mempresentasikan hasil aktualisasi. Penilaian pelaksanaan aktualisasi menggunakan Formulir 6, dan rekapitulasi penilaian pelaksanaan aktualisasi menggunakan Formulir 7. Disamping penilaian tersebut, Pembimbing (Coach dan Mentor) memberikan penilaian deskriptif mengenai kemampuan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II selama proses pembelajaran aktualisasidi tempat kerja. Penilaian deskriptif rancangan aktualisasi ini menggunakan Formulir 8 dan untuk aktualisasi menggunakan Formulir 9. Nilai indikator rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi yang diperoleh pada setiap level nilai ditetapkan melalui nilai konversi dari masing-masing level sebagai berikut: Level Nilai 4 80,1 – 100 3 70,1 – 80 2 60,1 – 70 1 0 – 60 3) Evaluasi Sikap dan Perilaku Bela Negara Evaluasi sikap perilaku dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara oleh Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dengan melakukan pemantauan sikap dan perilaku peserta selama Pelatihan dengan bobot 10% menggunakan Formulir 10A untuk menilai kedisiplinan, www.peraturan.go.id 2017, No.1839 Formulir 10B untuk menilai kepemimpinan, Formulir 10C untuk menilai kerjasama, Formulir 10D untuk menilai prakarsa, dan Formulir 10E untuk merekapitulasi penilaian sikap dan perilaku. 4) Evaluasi Penguatan Kompetensi Bidang Tugas Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi peserta melalui unit yang mengelola pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi. Rekapitulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas diberikan bobot 20% dengan menggunakan Formulir 11. 5) Evaluasi Akhir Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II oleh Tim yang ditetapkan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan. Susunan Tim adalah sebagai berikut: a) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan; b) Penanggung jawab Evaluasi Program; c) Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan/atau Pejabat dari Instansi Pembina Diklat; d) Coach; dan e) Penyelenggara sebagai anggota. Evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan nilai akhir. Dalam menetapkan nilai akhir, Tim mempertimbangkan penilaian deskriptif dari Pembimbing (coach dan mentor) dan penetapan nilai akhir menggunakan Formulir 12. Batas nilai kelulusan akhir (passing grade) adalah di atas 70 (tujuh puluh). www.peraturan.go.id 2017, No1839 6) Kualifikasi Kelulusan Kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan ditetapkan sebagai berikut: a) Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100); b) Memuaskan (skor 80,01 – 90,0); c) Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); d) Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); e) Tidak Memuaskan (skor ≤60). Peserta Pelatihan yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau 3 hari secara kumulatif, dinyatakan Tidak Lulus. Peserta Pelatihan yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda Kelulusannya dan peserta Pelatihan dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah Pelatihan berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang. Tim melakukan evaluasi akhir ulang terhadap peserta yang ditunda kelulusannya untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.
58. b.Evaluasi Penceramah Evaluasi penceramah dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Aspek yang dinilai adalah: 1) penguasaan materi; 2) cara penyajian materi; 3) cara menjawab pertanyaan dari peserta; dan 4) pemberian motivasi dan inspirasi kepada peserta. Penilaian terhadap penceramah oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara menggunakan Formulir 13. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
59. c.Evaluasi Pengajar 1) Pengampu Materi Evaluasi pengampu materi dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara. Aspek yang dinilai oleh peserta adalah: a) penguasaan materi; b) sistematika dan cara penyajian; c) ketepatan waktu dan kehadiran; d) penggunaan metode dan sarana Pelatihan; e) sikap dan perilaku; f) kerapihan berpakaian; g) cara menjawab pertanyaan dari peserta; h) penggunaan bahasa; i) pemberian motivasi kepada peserta; dan j) kerjasama antar widyaiswara (dalam tim). Penilaian terhadap pengampu materi yang dilakukan oleh peserta menggunakan Formulir 14A dan Formulir 14B. Adapun aspek yang dinilai oleh Tim Evaluator Widyaiswara adalah implementasi dari sertifikat kompetensi yang dimiliki, meliputi: a) Pengelolaan pembelajaran, dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
60. i.membuat satuan acara pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP); ii. menyusun bahan ajar; iii. menerapkan metode pembelajaran orang dewasa; iv. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
61. v.memotivasi semangat belajar peserta; dan vi. mengevaluasi pembelajaran. b) Kompetensi kepribadian dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
62. i.menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan www.peraturan.go.id 2017, No1839 ii. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai widyaiswara yang profesional. c) Kompetensi sosial dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
63. i.membina hubungan dan kerjasama dengan sesama widyaiswara; dan ii. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola. d) Kompetensi substantif dengan sub-kompetensi kemampuan dalam menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktikan sesuai dengan materi Pelatihan yang diajarkan. 2) Coach Evaluasi coach dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan membimbing; b) ketepatan waktu dan kehadiran; c) penggunaan metode dan media pembimbingan; d) sikap dan perilaku; dan e) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap coach oleh peserta menggunakan Formulir 15. 3) Mentor Evaluasi mentor dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan membimbing; b) penggunaan metode dan media pembimbingan; dan c) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap mentor oleh peserta menggunakan Formulir 16. www.peraturan.go.id 2017, No.1839 4) Penguji Evaluasi penguji dilakukan oleh peserta dan coach (di tempat Pelatihan). Aspek yang dinilai adalah: a) kemampuan menggali potensi belajar; dan b) pemberian motivasi dan inspirasi. Penilaian terhadap penguji oleh peserta dan coach menggunakan Formulir 17. Penilaian terhadap penceramah, pengampu materi, coach, mentor, dan penguji direkapitulasi dan diolah oleh Tim Evaluator Widyaiswara dengan menggunakan Formulir 18, dan disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan ditembuskan kepada Kepala LAN melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur serta yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran pada masa mendatang.
64. d.Evaluasi Penyelenggaraan Aspek yang dinilai dari penyelenggaraan adalah implementasi dari sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dan penyelenggara Pelatihan. Untuk pengelola Pelatihan, meliputi: 1) Perencanaan program Pelatihan, dengan indikator: a) kesesuaian perencanaan dengan standar program Pelatihan; dan b) penyampaian rencana Pelatihan kepada Instansi Pembina Diklat. 2) Pengorganisasian program Pelatihan, dengan indikator: a) keputusan Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi tentang Panitia Penyelenggara Pelatihan; dan b) uraian tugas Panitia Penyelenggara Pelatihan. 3) Pelaksanaan program Pelatihan, dengan indikator: www.peraturan.go.id 2017, No1839 a) kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan; b) koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan c) penyampaian laporan penyelenggaraan Pelatihan kepada Kepala LAN. Untuk penyelenggara Pelatihan, meliputi: 1) Pelayanan kepada peserta, dengan indikator: a) kelengkapan informasi Pelatihan; b) ketersediaan dan kebersihan asrama, kelas, ruang makan, toilet, dan prasarana lainnya; c) ketersediaan, kebersihan dan keberfungsian fasilitas olah raga, kesehatan, tempat ibadah dan sarana lainnya; dan d) ketersediaan dan kelengkapan bahan Pelatihan. 2) Pelayanan kepada Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya dengan indikator: a) kelengkapan informasi Pelatihan; b) ketepatan waktu menghubungi Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya; c) Responsivitas terhadap kebutuhan Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya terkait proses pembelajaran;dan d) ketersediaan, kelengkapan, dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas. 3) Pengadministrasian Pelatihan, dengan indikator: a) kelengkapan surat menyurat; b) ketersedian instrumen-instrumen penilaian; dan c) file keseluruhan dokumen setelah penyelenggaraan. Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara Pelatihan dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi, termasuk oleh peserta sebagai pembanding, dengan menggunakan Formulir 19. Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh Tim Evaluator kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan panitia penyelenggara bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang. www.peraturan.go.id 2017, No.1839
  1. 5.Kode Registrasi Alumni Untuk keperluan pengendalian dan Database Alumni Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II secara nasional. Peserta Pelatihan yang lulus diberikan kode registrasi alumni (KRA) dari Instansi Pembina Diklat. Prosedur untuk memperoleh KRA adalah sebagai berikut:
65. a.Lembaga Penyelenggara Pelatihan/Penanggung jawab program menyampaikan surat permohonan KRA kepada Instansi Pembina Diklat Cq. Pimpinan unit yang membidangi Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II berakhir;
66. b.Lembaga Penyelenggara Pelatihan/Penanggung jawab program memasukkan data calon alumni pada Sistem Informasi Diklat Aparatur dengan alamat http://sida.lan.go.id dan bertanggungjawab terhadap keabsahan data calon alumni yang sudah diunggah;
67. c.Instansi Pembina Diklat memberikan KRA sesuai daftar yang sah/diajukan; dan
68. d.Apabila berdasarkan rapat evaluasi akhir terdapat peserta yang dinyatakan tidak lulus, maka KRA untuk peserta tersebut harus dikembalikan ke Instansi Pembina Diklat.
  1. 6.Surat Keterangan Pelatihan dan Piagam Penghargaan
69. b.Surat Keterangan Pelatihan 1) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang telah menyelesaikan agenda pembelajaran penguatan kompetensi bidang diberikan Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi dengan menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Jenis dan bentuk, serta ukuran STTP ditetapkan oleh instansi Pembina Diklat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.peraturan.go.id 2017, No1839 3) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. Bentuk surat keterangan menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
70. c.Piagam Penghargaan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II yang dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik dengan kualifikasi minimal memuaskan diberikan Piagam Penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Pengawasan dan Pengendalian
  1. 1.Monitoring dan Evaluasi Pembinaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi dilakukan Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara melalui monitoring dan evaluasi, dan menyampaikan rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II kepada Pimpinan Instansi Pembina Diklat.
  2. 2.Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pimpinan lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi menyampaikan laporan setiap pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II kepada Instansi Pembina Diklat melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelatihan ditutup dengan menggunakan Formulir 20.
  3. 3.Evaluasi Pasca Pelatihan Evaluasi pasca pelatihan dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:
71. a.Evaluasi pasca Pelatihan dilakukan antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan Pelatihan berakhir www.peraturan.go.id 2017, No.1839 dengantujuan untuk mengetahui dan mengukur kesinambungan aktualisasi di tempat kerja;
72. b.Evaluasi Pasca Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi bekerjasama dengan unit pengelola ASN instansi, dan/atau dapat melibatkan Instansi Pembina Diklat dengan menggunakan Formulir 21;
73. c.Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan disampaikan kepada PPK dan Pimpinan Instansi Alumni, Instansi Pembina Diklat; dan
74. d.Instansi Pembina Diklat menggunakan hasil evaluasi Pasca Pelatihan sebagai masukan untuk penyempurnaan program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II selanjutnya. www.peraturan.go.id 2017, No1839 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd ADI SURYANTO www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id 2017, No1839 www.peraturan.go.id 2017, No.1839 www.peraturan.go.id

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2015