Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
www.peraturan.go.id 2016, No. 597
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
www.peraturan.go.id 2016, No. 597
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2016, No. 597 BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas
BAB II
Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bagian Kedua Tujuan
Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan. Bagian Ketiga Ruang lingkup
Sertifikasi hakim ekonomi syariah meliputi:
www.peraturan.go.id 2016, No. 597 BAB III KEWENANGAN
BAB III
BAB IV PERSYARATAN MENJADI HAKIM EKONOMI SYARIAH
BAB IV
www.peraturan.go.id 2016, No. 597
BAB V SELEKSI HAKIM EKONOMI SYARIAH Bagian Kesatu Tahapan seleksi
BAB V
Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim ekonomi syariah terdiri dari:
www.peraturan.go.id 2016, No. 597 Bagian Kedua Penentuan Kebutuhan Jumlah Hakim
Bagian Ketiga Pendaftaran
Bagian Keempat Proses Seleksi Peserta Pelatihan
Membuka PDF…
Undang-Undang