DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pranata ekonomi syariah semakin meningkat yang dalam praktiknya dapat berpotensi menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat;
c.bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia berjalan dengan baik dan benar;
d.bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh Hakim peradilan agama yang memahami teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah; www.peraturan.go.id 2016, No. 597
e.bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); www.peraturan.go.id 2016, No. 597

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah.
2.Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3.Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas melakukan seleksi hakim ekonomi syariah.
4.Tim Pengajar adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk mengajar dalam pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah.
5.Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, metode pelatihan, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir. www.peraturan.go.id 2016, No. 597

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 3

Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Pasal 4

Sertifikasi hakim ekonomi syariah meliputi:

a.kewenangan hakim bersertifikat;
b.tahapan seleksi;
c.pelatihan;
d.pengangkatan dan penempatan;
e.pengawasan dan evaluasi;
f.insentif dan disinsentif; dan
g.pendanaan. www.peraturan.go.id 2016, No. 597

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah.
(2)Perkara ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bank syariah;
2. b.lembaga keuangan mikro syariah;
3. c.asuransi syariah;
4. d.reasuransi syariah;
5. e.reksadana syariah;
6. f.obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. g.sekuritas syariah;
8. h.pembiayaan syariah;
9. i.pegadaian syariah;
10. j.dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
11. k.bisnis syariah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), termasuk tetapi tidak terbatas pada praktik transaksi lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

BAB IV

PERSYARATAN MENJADI HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 6

(1)Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.persyaratan administrasi;
2. b.persyaratan kompetensi;
3. c.persyaratan integritas;
4. d.mengikuti pelatihan; dan
5. e.dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No. 597
1. a.sehat jasmani dan rohani; dan
2. b.telah menjabat sebagai hakim selama 8 tahun.
(3)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
2. b.mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;
3. c.mampu melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mewujudkan keadilan; dan
4. d.mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.
(4)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

BAB V

SELEKSI HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim ekonomi syariah terdiri dari:

1.penentuan kebutuhan jumlah hakim;
2.pendaftaran;
3.seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari:

a.seleksi administratif;
b.seleksi kompetensi;
c.seleksi integritas; dan
1. 4.pelatihan. www.peraturan.go.id 2016, No. 597

Pasal 8

(1)Mahkamah Agung menetapkan jumlah hakim ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penetapan jumlah hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan analisis kebutuhan hakim ekonomi syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Pendaftaran diselenggarakan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan memprioritaskan hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah dan/atau Bimbingan Tehnis Ekonomi Syariah baik dalam maupun luar negeri.
(2)Mahkamah Agung menentukan hakim yang akan mengikuti seleksi berdasarkan masukan dari tim seleksi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pranata ekonomi syariah semakin meningkat yang dalam praktiknya dapat berpotensi menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat;
c.bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia berjalan dengan baik dan benar;
d.bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh Hakim peradilan agama yang memahami teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah; www.peraturan.go.id 2016, No. 597
e.bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); www.peraturan.go.id 2016, No. 597

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah.
2.Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3.Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas melakukan seleksi hakim ekonomi syariah.
4.Tim Pengajar adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk mengajar dalam pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah.
5.Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, metode pelatihan, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir. www.peraturan.go.id 2016, No. 597

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 3

Pasal 4

Sertifikasi hakim ekonomi syariah meliputi:

a.kewenangan hakim bersertifikat;
b.tahapan seleksi;
c.pelatihan;
d.pengangkatan dan penempatan;
e.pengawasan dan evaluasi;
f.insentif dan disinsentif; dan
g.pendanaan. www.peraturan.go.id 2016, No. 597

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah.
(2)Perkara ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bank syariah;
2. b.lembaga keuangan mikro syariah;
3. c.asuransi syariah;
4. d.reasuransi syariah;
5. e.reksadana syariah;
6. f.obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. g.sekuritas syariah;
8. h.pembiayaan syariah;
9. i.pegadaian syariah;
10. j.dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
11. k.bisnis syariah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), termasuk tetapi tidak terbatas pada praktik transaksi lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

BAB IV

PERSYARATAN MENJADI HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 6

(1)Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.persyaratan administrasi;
2. b.persyaratan kompetensi;
3. c.persyaratan integritas;
4. d.mengikuti pelatihan; dan
5. e.dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No. 597
1. a.sehat jasmani dan rohani; dan
2. b.telah menjabat sebagai hakim selama 8 tahun.
(3)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
2. b.mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;
3. c.mampu melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mewujudkan keadilan; dan
4. d.mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.
(4)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

BAB V

SELEKSI HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim ekonomi syariah terdiri dari:

1.penentuan kebutuhan jumlah hakim;
2.pendaftaran;
3.seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari:

a.seleksi administratif;
b.seleksi kompetensi;
c.seleksi integritas; dan
1. 4.pelatihan. www.peraturan.go.id 2016, No. 597

Pasal 8

(1)Mahkamah Agung menetapkan jumlah hakim ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penetapan jumlah hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan analisis kebutuhan hakim ekonomi syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Pendaftaran diselenggarakan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan memprioritaskan hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah dan/atau Bimbingan Tehnis Ekonomi Syariah baik dalam maupun luar negeri.
(2)Mahkamah Agung menentukan hakim yang akan mengikuti seleksi berdasarkan masukan dari tim seleksi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009