DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
b.bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai dengan keten tuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIANSENGKETAADMINISTRASIPEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYAADMINISTRATIF KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN)

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkarnah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Un dang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung 1n1 yang dimaksud dengan:

1.Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan darr/ atau tindakan oleh badan darr/ atau pejabat pemerintahan.
2.Badan dany atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
3.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan darr/ atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4.Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan darr/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5.Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan Zatau pejabat pemerintahan sebagai akibat dike1uarkan keputusan dan / atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik. MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PENYELESAIANSENGKETAADMINISTRASIPEMERINTAHAN SETELAHMENEMPUHUPAYAADMINISTRATIF. Menetapkan Pasa13

(1)Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terse but.
(2)Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan darr/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. BABIII PENYELESAIANSENGKETADI PENGADILAN Pasal 2
(1)Pengadilan bervvenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
(2)Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan darr/ atau tindakan.
7.Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan danj'atau tindakan yang merugikan.
8.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
9.Hari adalah hari kerja. Pasa16 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 5

(1)Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
(2)Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. BABV TENGGANGWAKTU Pasa14
(1)Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.
(2)Pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. BABIV TENTANGPIHAKKETIGA r SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI ~~~~AH AGUNG INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1586 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal4 Desember 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
b.bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai dengan keten tuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIANSENGKETAADMINISTRASIPEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYAADMINISTRATIF KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN)

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkarnah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Un dang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung 1n1 yang dimaksud dengan:

1.Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan darr/ atau tindakan oleh badan darr/ atau pejabat pemerintahan.
2.Badan dany atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
3.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan darr/ atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4.Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan darr/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5.Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan Zatau pejabat pemerintahan sebagai akibat dike1uarkan keputusan dan / atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik. MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PENYELESAIANSENGKETAADMINISTRASIPEMERINTAHAN SETELAHMENEMPUHUPAYAADMINISTRATIF. Menetapkan Pasa13

(1)Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terse but.
(2)Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan darr/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. BABIII PENYELESAIANSENGKETADI PENGADILAN Pasal 2
(1)Pengadilan bervvenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
(2)Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan darr/ atau tindakan.
7.Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan danj'atau tindakan yang merugikan.
8.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
9.Hari adalah hari kerja. Pasa16 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 5

(1)Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
(2)Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. BABV TENGGANGWAKTU Pasa14
(1)Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.
(2)Pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. BABIV TENTANGPIHAKKETIGA r SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI ~~~~AH AGUNG INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1586 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal4 Desember 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014