Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mengubah tahapan, kegiatan, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2019, sehingga Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum perlu diubah;
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Mengingat:Menimbang: 2 Ketentuan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Ai Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diubah sebagai berikut: PasalI PERUBAHANATAS PERATURANMAHKAMAHKONSTITUSINOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHANUMUM. TENTANG KONSTITUSI MAHKAMAH Menetapkan: PERATURAN
MEMUTUSKAN:
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 3 4- ANWAR USMAl'ft1(_Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal2.1 April 2019KETUAMAHKAMAH KONSTITUSI Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal II Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini. 4 JADWAL KETERANGAN NO. TAHAPAN KEGIATAN AWAL AKHIR
d.PHPU DPR dan DPRD: 25 April 2019 25 Mei 2019 Penyampaian AP3 kepada Pemohon
Permohonan oleh Pemohon 7
Penyampaian ARPK kepada Pemohon
Permohonan dan Penyampaian Salinan pemberitahuan Permohonan sidang pertama Pemohon kepada kepada Pemohon, Termohon, Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Terkait, dan b.PHPU DPD: 1 Juli 2019 2 Juli 2019 Bawaslu Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu 9
Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
Pemberitahuan hari sidang pertama
Pemberitahuan hari sidang pertama
Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait 10
Penyerahan J awaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait J. PHPU DPR dan 5 Juli 2019 12 Juli 2019 DPRD: Penyampaian J awaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon
Penyampaian Jawaban Termohon 11 dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon
Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Pendahuluan
Jawaban dan Perbaikan J awaban Keterangan dan Keterangan (jika ada)
Perbaikan Jawaban dan Keterangan Uika ada)
Pemeriksaan saksi dan alat bukti
Hakim Rapat Permusyawarahan Hakim b.PHPU DPD: 31 Juli 2019 5 Agustus 2019 Rapat Permusyawarahan Hakim 13
Rapat Permusyawarahan Hakim
b.PHPU DPD: 6 Agustus 2019 9 Agustus 2019 Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
PengucapanPutusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
dan Pemuatan Penyerahan Salinan dalam laman Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum .-4\ 14 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI sf :e { ANWARUSMAN'"
Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan