Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahapan, Menimbang: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI 2 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, TENTANGKONSTITUSIMAHKAMAHMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN:
5226); Mengingat: Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; 3 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Mei 2019 KETUAMAHKAMAHKONSTITUSI ~ ~ ( ANWAR USMAN ~ Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal II Ketentuan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diu bah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diubah sebagai berikut: PasalI KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHANUMUM. 4 JADWAL KETERANGAN NO. TAHAPAN KEGIATAN AWAL AKHIR 1. Pengajuan
kepada Mahkamah paling Pemohon Pengajuan lama 3 x 24 (tiga kali Permohonan dua puluh empat) jam Pemohon sejak diumumkan
21 Mei2019 24 Mei 2019 penetapan perolehan suara Pengajuan hasil Pemilu anggota DPR, Permohonan DPD, dan DPRD secara Pemohon nasional oleh KPU.
kepada Mahkamah. Pengajuan dalam ioaktu paling Permohonan lama 3 ftiga) han Pemohon kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden. dan Wakil Presideri oleh KPU.
d.PHPU DPR dan DPRD: 21 Mei 2019 24 Mei 2019 Penyampaian AP3 kepada Pemohon
21 Mei2019 24 Mei 2019 Penyampaian AP3 kepada Pemohon 6 2. Pemeriksaan
21 Mei 2019 27 Mei 2019 Kelengkapan Pemeriksaan Permohonan Kelengkapan Pemohon PermohonanPemohon b.PHPU OPO: 21 Mei 2019 27 Mei 2019 PemeriksaanKelengkapanPermohonanPemohon
21 Mei 2019 28 Mei 2019 Penyampaian APBL kepada Pemohon d.PHPU OPO: 21 Mei 2019 28 Mei 2019 Penyampaian APBL kepada Pemohon 3. Perbaikan
28 Mei 2019 31 Mei2019 Kelengkapan Perbaikan dan Permohonan Kelengkapan Pemohon dapat Pemohon Permohonan oleh memperbaiki dan Pemohon melengkapi permohonan b.PHPU OPO: 28 Mei 2019 31 Mei2019 paling lama 3 x 24 ftiga kali dua puluh empat) Perbaikan dan jam sejak APBL diterima Kelengkapan Pemohon. Permohonan oleh Pemohon 7
28 Mei 2019 31 Mei2019 Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon d.PHPU DPD: 28 Mei 2019 31 Mei2019 Penyerahan Perbaikan dan Kelengka pan Permohonan oleh Pemohon 4. Pencatatan
1 Juli 2019 1 Juli 2019 Permohonan Pencatatan dalam Penyelesaian perkara Pemohon dalam BRPK selama 30 hari kerja BRPK b.PHPU DPD: 1 Juli 2019 1 Juli 2019 sejak permohonan dicatat Pencatatan dalam dalam BRPK BRPK
dicatat lebih awal dalam Pencatatan dalam BRPK menyesuaikan BRPK dengan penetapan KPU
1 Juli 2019 1 Juli 2019 Penyampaian ARPK kepada Pemohon
1 Juli 2019 1 Juli 2019 Penyampaian ARPK kepada Pemohon f. PHPU Presiden dan 11 Juni2019 11 Juni2019 Wakil Presiden:Penyampaian ARPK kepada Pemohon 5. Penyampaian
Permohonan dan Penyampaian Salinan pemberitah uan Permohonan sidang pertama Pemohon kepada kepada Pemohon, Termohon, Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Terkait, dan b.PHPU DPD: 1 Juli 2019 2 Juli 2019 Bawaslu Penyampaian Salinan PermohonanPemohon kepadaTermohon, PihakTerkait, dan Bawaslu 9 C. PHPU Presiden dan 11 Juni2019 11 Juni2019 Wakil Presiden:Penyampaian Salinan PermohonanPemohon kepadaTermohon, PihakTerkait, dan Bawaslu d.PHPU DPR dan 1 Juli 2019 2 Juli 2019 DPRD:Pemberitahuan hari sidang pertama
1 Juli 2019 2 Juli 2019 Pemberitahuan hari sidang pertama f. PHPU Presiden dan 11 Juni 2019 11 Juni 2019 Wakil Presiden:Pemberitahuan hari sidang pertama
5 Juli 2019 12 Juli 2019 Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait 1. PHPU Presiden dan 12 Juni 2019 12 Juni 2019 Wakil Presiden:Penyerahan J awaban Termohon danKeterangan PihakTerkait J. PHPU DPR dan 5 Juli 2019 12 Juli 2019 DPRD:PenyampaianJawaban Termohon dan KeteranganPihak Terkait kepadaPemohon
5 Juli 2019 12 Juli 2019 PenyampaianJawaban Termohon dan KeteranganPihak Terkait kepadaPemohon 1. PHPU Presiden dan 12 Juni 2019 12 Juni 2019 Wakil Presiden:PenyampaianJawaban Termohon 11 dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon 6. Pemeriksaan
9 Juli 2019 12 Juli 2019 PemeriksaanPendahuluan
Penyerahan a. PHPU DPR dan 11 Juli 2019 26 Juli 2019 Perbaikan DPRD: Jawaban dan Perbaikan Jawaban Keterangan dan Keterangan (jika ada)
11 Juli 2019 26 Juli 2019 Perbaikan Jawabandan Keterangan (jika ada) 12
Pemeriksaan
15 Juli 2019 30 Juli 2019 Persidangan Pemeriksaan saksi dan alat bukti b.PHPU DPD: 15 Juli 2019 30 Juli 2019 Pemeriksaan saksi dan alat bukti
Rapat
Hakim RapatPermusyawarahanHakim b.PHPU DPD: 31 Juli2019 5 Agustus 2019 RapatPermusyawarahanHakim 13
Sidang a.PHPU DPR dan DPRD: 6 Agustus 2019 9 Agustus 2019 Pengucapan PengucapanPutusan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. b.PHPU DPD: 6 Agustus 2019 9 Agustus 2019 Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
Penyerahan a. PHPU DPR dan 6 Agustus 2019 14 Agustus 2019 Salinan Putusan DPRD: dan Pemuatan Penyerahan Salinan dalam lam an Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 14 KETUAMAHKAMAH KONSTITUSI :j)LIK IND:;SIA' {_ ANWAR USMAN ~
6 Agustus 2019 14 Agustus 2019 Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum c. PHPU Presiden dan 28 Juni 2019 2 Juli 2019 Wakil Presiden:Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan