DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 September 2018 telah menyetujui penggantian Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta untuk melakukan ketentuan Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum; Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ) 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan HasiJ Pemilihan dan Wakil Presiden; 2 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 5226); 2. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Peru bah an Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; 3 Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsr/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota di Aceh (DPRK). 6. dan Wakil adalah dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Komisi Pemilihan yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam

BAB II

TAHAPAN,

Pasal 5

Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kegiatan: a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; dan b. Penyampaian APBL kepada Pemohon.

Pasal 4

(1)Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a, terdiri atas kegiatan: a. Pengajuan Permohonan Pemohon; dan
1. b.Penyampaian APPP kepada Pemohon.
(2)Permohonan Pemohon dan APPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.
1. b.Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
2. c.Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
3. d.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
4. e.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak; f. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. g.Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan;
6. h.Pemeriksaan Persidangan; i. Rapat Permusyawaratan Hakim; j. Sidang Pengucapan Putusan; dan
7. k.Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (website).
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikecualikan pada huruf b dan huruf c terhadap penanganan PHP Presiden dan Wakil Presiden. 7 Pasal 11 Tahapan Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf g, terdiri atas kegiatan: a. Mendengarkan Jawaban Termohon; b. Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait; c. Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan lainnya; d. Pemeriksaan saksijahli; dan e. Pemeriksaan danj at au pengesahan alat bukti. Pasal 10 Tahapan Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas kegiatan: a. Menyerahkan perbaikan Jawaban Termohon; b. Menyerahkan perbaikan Keterangan Pihak Terkait; dan c. Menyerahkan perbaikan Keterangan Bawaslu.

Pasal 9

Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan: a. Mendengarkan penjelasan Permohonan Pemohon; b. Mengklarifikasi Permohonan Pemohon; dan c. Pengesahan alat bukti Pemohon.

Pasal 8

Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait serta Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas kegiatan: a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon; b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Pihak Terkait; dan c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak.

Pasal 7

Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas kegiatan: a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon; dan b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon. 8

Pasal 15

(1)Jadwal Penanganan Perkara PHPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
(2)Jadwal Penanganan Perkara PHPUsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara. Pasal 14 Tahapan Penyerahan Salinan Putusan danjatau Pemuatan dalam laman (website) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf k, terdiri atas kegiatan: a. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan. b. Penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf adilakukan secara tertulis danj atau elektronik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)hari sejak Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untukumum; dan c. Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat di laman Mahkamah Konstitusi. Pasal 13 Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf j, terdiri atas kegiatan: a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu dan Wakil Presiden; b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, dan DPRD; dan c. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPD. Pasal 12 Tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri atas kegiatan: a. Pembahasan perkara; b. Pengambilan putusan; dan c. Penyusunan konsep putusan. 9 ~~ A ANWAR USMAN -b Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018 KETUAMAHKAMAH KONSTITUSI, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 17 BABIV
(1)Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Dokumen Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pemberi Keterangan lainnya serta perubahannya, dan akta-akta serta daftar alat bukti, jadwal sidang, risalah, dan putusan dimuat pada laman Mahkamah Konstitusi.
(3)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 16

LAIN-LAIN JADWAL KETERANG NO TAHAP KEGIATAN AN AWAL AKHIR 1. Pengajuan

a.PHPU DPR 8 Mei 2019 25 Mei 2019 Permohonan Permohonan dan DPRD: (berdasarkan diajukari Pemohon Pengajuan pada kepada Permohonan waktu/jam Mahkamah Pemohon penetapan paling lama dari KPUj 3 x 24 (tiga
b.PHPU DPD: 8 Mei 2019 25 Mei 2019 kali dua Pengajuan (berdasarkan puluh Permohonan pada empat) jam Pemohon waktu Zjam sejak penetapan diumumkari dari KPUj penetapanperolehansuara hasil Pemiluanggota DPR,DPD, danDPRDsecaranasional olehKPU.
c.PHPU 23 Mei 2019 25 Mei 2019

(1)Presiden dan Permohonan Wakil diajukari Presiden: kepada Pengajuan Mahkamah Permohonan dalam waktu Pemohon paling lama3 (tiga) hari setelahpenetapanhasil Pemilii Presideri dan TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN BASIL PEMILIHAN UMUM Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan J adwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ,------ WakilPresideri olehKPU.(2)Permohonanonlinediberikantanda terimaonline d.PHPU DPR 8Mei2019 25 Mei 2019 dan DPRD:PenyampaianAP3 kepadaPemohon
1. e.PHPU DPD: 8 Mei 2019 25 Mei 2019 PenyampaianAP3 kepadaPemohon 2. Pemeriksaan
2. a.PHPU DPR 8 Mei 2019 27 Mei 2019 Kelengkapan dan DPRD: Permohonan Pemeriksaan Pemohon KelengkapanPermohonanPemohon
3. b.PHPU DPD: 8 Mei 2019 27 Mei 2019 PemeriksaanKelengkapanPermohonanPemohon
4. c.PHPU DPR 8 Mei 2019 28 Mei 2019 dan DPRD:PenyampaianAPBLkepadaPemohon d.PHPU DPD: 8 Mei 2019 28 Mei 2019 PenyampaianAPBLkepadaPemohon 3. Perbaikan
5. a.PHPU DPR 9 Mei 2019 31 Mei 2019 Pemohon Kelengkapan dan DPRD: dapat Permohonan Perbaikan dan memperbaiki Pemohon Keleng~an I dan
6. b.PHPU OPO: 9 Mei 2019 31 Mei 2019 3 x 24 (tiga kali dua Perbaikan puluh dan empat) jam Kelengkapan sejak APBL Permohonan diterima oleh Pemohon Pemohon.
7. c.PHPU OPR 9 Mei 2019 31 Mei 2019 dan OPRO:PenyerahanPerbaikan dan KelengkapanPermohonanoleh Pemohon
8. d.PHPU OPO: 9 Mei 2019 31 Mei 2019 PenyerahanPerbaikan dan KelengkapanPermohonanoleh Pemohon 4. Pencatatan
9. a.PHPU OPR 1 Juli 2019 1 Juli 2019 Penyelesaian Permohonan dan OPRO: perkara Pemohon dalam Pencatatan selama 30 BRPK dalam BRPK hari kerjasejak BRPK
10. b.PHPU OPO: 1 Juli2019 1 Juli 2019 Pencatatandalam BRPK
11. c.PHPU 11 Juni 2019 11 Juni 2019
(1)Presiden dan Permohonan Wakil dapat dicatat Presiden: lebih awaldalam BRPK Pencatatan menyesuaika dalam BRPK n denganpenetapanKPU(2)Penyelesaianperkaraselama 14hari kerjasejak BRPK
1. d.PHPU OPR 1 Juli 2019 1 Juli 2019 dan OPRO:Penyampaian --
2. d.PHPU DPR 1 Juli2019 1 Juli 2019 dan DPRD:PenyampaianARPKkepadaPemohon
3. e.PHPU DPD: 1 Juli 2019 1 Juli2019 PenyampaianARPKkepadaPemohon f. PHPU 11 Juni 11 Juni Presiden dan 2019 2019 WakilPresiden:PenyampaianARPKkepadaPemohon 5. Penyampaian
4. a.PHPU DPR 1 Juli 2019 2 Juli 2019 Salinan dan DPRD: Permohonan Penyampaian I dan Salinan pemberitahuan Permohonan sidang pertama Pemohon kepada kepada Pemohon, Termohon, Termohon, Pihak Terkait, Pihak Terkait, dan Bawaslu dan Bawaslu
5. b.PHPU DPD: 1 Juli 2019 2 Juli 2019 PenyampaianSalinanPermohonanPemohonkepadaTermohon,Pihak Terkait,dan Bawaslu --
6. c.PHPU 11 Juni 11 Juni Presiden dan 2019 2019 WakilPresiden:Penyampaian I SalinanPermohonanPemohonkepadaTermohon, ,---y--- --,------ -_-' I --- Pihak Terkait,dan Bawaslu --
7. d.PHPU DPR 1 Juli 2019 2 Juli 2019 dan DPRD:Pemberitahuan hari sidangpertama
8. e.PHPU DPD: 1 Juli 2019 2 Juli 2019 Pemberitahuan hari sidangpertama f. PHPU 11 Juni 2019 11 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:Pemberitahuan hari sidangpertama
9. g.PHPU DPR 5 Juli 2019 12 Juli 2019 dan DPRD:PenyerahanJawabanTermohondanKeteranganPihak Terkait
10. h.PHPUDPD: 5 Juli 2019 12 Juli2019 PenyerahanJawabanTermohondanKeteranganPihak Terkait 1. PHPU 12 Juni 2019 12 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:PenyerahanJawabanTermohondanKeteranganPihak Terkait - J. PHPU DPR 5 Juli 2019 12 Juli 2019 dan DPRD:PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon --
11. k.PHPU DPD: 5 Juli 2019 12 Juli 2019 PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon 1. PHPU 12 Juni 2019 12 Juni 2019 dan WakilPresiden:PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon 6. Pemeriksaan
12. a.PHPU DPR 9 Juli 2019 12 Juli 2019 Pendahuluan dan DPRD:PemeriksaanPendahuluan --
13. b.PHPU DPD: 9 Juli 2019 12 Juli 2019 PemeriksaanPendahuluan
14. c.PHPU 14 Juni 2019 14 Juni 2019 dan WakilPresiden:PemeriksaanPendahuluan - ----,-- 7. Penyerahan a. PHPU DPR 11 Juli 2019 26 Juli 2019 Perbaikan dan DPRD: Jawaban dan Perbaikan Keterangan Jawaban dan Keterangan(jika ada)
15. b.PHPU DPD: 11 Juli 2019 26 Juli 2019 PerbaikanJawaban dan Keterangan(jika ada)
16. c.PHPU 13 Juni 2019 13 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:PerbaikanJawaban dan Keterangan(jika ada) 8. Pemeriksaan
17. a.PHPU DPR 15 Juli 2019 30 Juli 2019 Persidangan dan DPRD:Pemeriksaansaksi dan alatbukti
18. b.PHPU DPD: 15 Juli 2019 30 Juli 2019 Pemeriksaansaksi dan alatbukti
19. c.PHPU 17 Juni 2019 21 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:Pemeriksaansaksi dan alatbukti 9. Rapat
20. a.PHPU DPR 31 Juli 2019 5 Agustus Permusyawarah dan DPRD: 2019 an Hakim RapatPermusyawarahan Hakim
21. b.PHPU DPD: 31 Juli 2019 5 Agustus Rapat 2019 Permusyawarahan Hakim
22. c.PHPU 24 Juni 2019 27 Juni 2019 dan WakilPresiden:Rap atPermusyawarahan Hakim 10. Sidang
23. a.PHPU DPR 6 Agustus 9 Agustus Pengucapan dan DPRD: 2019 2019 Putusan PengucapanPutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum.
24. b.PHPU DPD: 6 Agustus 9 Agustus Pengucapan 2019 2019 PutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum.
25. c.PHPU 28 Juni 2019 28 Juni 2019 dan WakilPresiden:PengucapanPutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum 11. Penyerahan a. PHPU DPR 6 Agustus 14 Agustus Salinan dan DPRD: 2019 2019 Putusan dan Penyerahan Pemuatan Salinan dalam laman PutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum ---
26. b.PBPU DPD: 6 Agustus 14 Agustus Penyerahan 2019 2019 SalinanPutusanPerkaraPerselisihanBasilPemilihanUmum c. PHPU 28 Juni 2019 2 Juli2019 Presiden danWakilPresiden:PenyerahanSalinanPutusanPerkaraPerselisihanBasilPemilihanUmum

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 September 2018 telah menyetujui penggantian Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta untuk melakukan ketentuan Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum; Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ) 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan HasiJ Pemilihan dan Wakil Presiden; 2 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 5226); 2. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Peru bah an Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

BAB II

TAHAPAN,

Pasal 5

Pasal 4

(1)Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a, terdiri atas kegiatan: a. Pengajuan Permohonan Pemohon; dan
1. b.Penyampaian APPP kepada Pemohon.
(2)Permohonan Pemohon dan APPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.
1. b.Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
2. c.Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
3. d.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
4. e.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak; f. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. g.Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan;
6. h.Pemeriksaan Persidangan; i. Rapat Permusyawaratan Hakim; j. Sidang Pengucapan Putusan; dan
7. k.Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (website).
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikecualikan pada huruf b dan huruf c terhadap penanganan PHP Presiden dan Wakil Presiden. 7 Pasal 11 Tahapan Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf g, terdiri atas kegiatan: a. Mendengarkan Jawaban Termohon; b. Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait; c. Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan lainnya; d. Pemeriksaan saksijahli; dan e. Pemeriksaan danj at au pengesahan alat bukti. Pasal 10 Tahapan Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas kegiatan: a. Menyerahkan perbaikan Jawaban Termohon; b. Menyerahkan perbaikan Keterangan Pihak Terkait; dan c. Menyerahkan perbaikan Keterangan Bawaslu.

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 15

(1)Jadwal Penanganan Perkara PHPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
(2)Jadwal Penanganan Perkara PHPUsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara. Pasal 14 Tahapan Penyerahan Salinan Putusan danjatau Pemuatan dalam laman (website) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf k, terdiri atas kegiatan: a. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan. b. Penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf adilakukan secara tertulis danj atau elektronik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)hari sejak Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untukumum; dan c. Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat di laman Mahkamah Konstitusi. Pasal 13 Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf j, terdiri atas kegiatan: a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu dan Wakil Presiden; b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, dan DPRD; dan c. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPD. Pasal 12 Tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri atas kegiatan: a. Pembahasan perkara; b. Pengambilan putusan; dan c. Penyusunan konsep putusan. 9 ~~ A ANWAR USMAN -b Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018 KETUAMAHKAMAH KONSTITUSI, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 17 BABIV
(1)Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Dokumen Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pemberi Keterangan lainnya serta perubahannya, dan akta-akta serta daftar alat bukti, jadwal sidang, risalah, dan putusan dimuat pada laman Mahkamah Konstitusi.
(3)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 16

LAIN-LAIN JADWAL KETERANG NO TAHAP KEGIATAN AN AWAL AKHIR 1. Pengajuan

a.PHPU DPR 8 Mei 2019 25 Mei 2019 Permohonan Permohonan dan DPRD: (berdasarkan diajukari Pemohon Pengajuan pada kepada Permohonan waktu/jam Mahkamah Pemohon penetapan paling lama dari KPUj 3 x 24 (tiga
b.PHPU DPD: 8 Mei 2019 25 Mei 2019 kali dua Pengajuan (berdasarkan puluh Permohonan pada empat) jam Pemohon waktu Zjam sejak penetapan diumumkari dari KPUj penetapanperolehansuara hasil Pemiluanggota DPR,DPD, danDPRDsecaranasional olehKPU.
c.PHPU 23 Mei 2019 25 Mei 2019

(1)Presiden dan Permohonan Wakil diajukari Presiden: kepada Pengajuan Mahkamah Permohonan dalam waktu Pemohon paling lama3 (tiga) hari setelahpenetapanhasil Pemilii Presideri dan TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN BASIL PEMILIHAN UMUM Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan J adwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ,------ WakilPresideri olehKPU.(2)Permohonanonlinediberikantanda terimaonline d.PHPU DPR 8Mei2019 25 Mei 2019 dan DPRD:PenyampaianAP3 kepadaPemohon
1. e.PHPU DPD: 8 Mei 2019 25 Mei 2019 PenyampaianAP3 kepadaPemohon 2. Pemeriksaan
2. a.PHPU DPR 8 Mei 2019 27 Mei 2019 Kelengkapan dan DPRD: Permohonan Pemeriksaan Pemohon KelengkapanPermohonanPemohon
3. b.PHPU DPD: 8 Mei 2019 27 Mei 2019 PemeriksaanKelengkapanPermohonanPemohon
4. c.PHPU DPR 8 Mei 2019 28 Mei 2019 dan DPRD:PenyampaianAPBLkepadaPemohon d.PHPU DPD: 8 Mei 2019 28 Mei 2019 PenyampaianAPBLkepadaPemohon 3. Perbaikan
5. a.PHPU DPR 9 Mei 2019 31 Mei 2019 Pemohon Kelengkapan dan DPRD: dapat Permohonan Perbaikan dan memperbaiki Pemohon Keleng~an I dan
6. b.PHPU OPO: 9 Mei 2019 31 Mei 2019 3 x 24 (tiga kali dua Perbaikan puluh dan empat) jam Kelengkapan sejak APBL Permohonan diterima oleh Pemohon Pemohon.
7. c.PHPU OPR 9 Mei 2019 31 Mei 2019 dan OPRO:PenyerahanPerbaikan dan KelengkapanPermohonanoleh Pemohon
8. d.PHPU OPO: 9 Mei 2019 31 Mei 2019 PenyerahanPerbaikan dan KelengkapanPermohonanoleh Pemohon 4. Pencatatan
9. a.PHPU OPR 1 Juli 2019 1 Juli 2019 Penyelesaian Permohonan dan OPRO: perkara Pemohon dalam Pencatatan selama 30 BRPK dalam BRPK hari kerjasejak BRPK
10. b.PHPU OPO: 1 Juli2019 1 Juli 2019 Pencatatandalam BRPK
11. c.PHPU 11 Juni 2019 11 Juni 2019
(1)Presiden dan Permohonan Wakil dapat dicatat Presiden: lebih awaldalam BRPK Pencatatan menyesuaika dalam BRPK n denganpenetapanKPU(2)Penyelesaianperkaraselama 14hari kerjasejak BRPK
1. d.PHPU OPR 1 Juli 2019 1 Juli 2019 dan OPRO:Penyampaian --
2. d.PHPU DPR 1 Juli2019 1 Juli 2019 dan DPRD:PenyampaianARPKkepadaPemohon
3. e.PHPU DPD: 1 Juli 2019 1 Juli2019 PenyampaianARPKkepadaPemohon f. PHPU 11 Juni 11 Juni Presiden dan 2019 2019 WakilPresiden:PenyampaianARPKkepadaPemohon 5. Penyampaian
4. a.PHPU DPR 1 Juli 2019 2 Juli 2019 Salinan dan DPRD: Permohonan Penyampaian I dan Salinan pemberitahuan Permohonan sidang pertama Pemohon kepada kepada Pemohon, Termohon, Termohon, Pihak Terkait, Pihak Terkait, dan Bawaslu dan Bawaslu
5. b.PHPU DPD: 1 Juli 2019 2 Juli 2019 PenyampaianSalinanPermohonanPemohonkepadaTermohon,Pihak Terkait,dan Bawaslu --
6. c.PHPU 11 Juni 11 Juni Presiden dan 2019 2019 WakilPresiden:Penyampaian I SalinanPermohonanPemohonkepadaTermohon, ,---y--- --,------ -_-' I --- Pihak Terkait,dan Bawaslu --
7. d.PHPU DPR 1 Juli 2019 2 Juli 2019 dan DPRD:Pemberitahuan hari sidangpertama
8. e.PHPU DPD: 1 Juli 2019 2 Juli 2019 Pemberitahuan hari sidangpertama f. PHPU 11 Juni 2019 11 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:Pemberitahuan hari sidangpertama
9. g.PHPU DPR 5 Juli 2019 12 Juli 2019 dan DPRD:PenyerahanJawabanTermohondanKeteranganPihak Terkait
10. h.PHPUDPD: 5 Juli 2019 12 Juli2019 PenyerahanJawabanTermohondanKeteranganPihak Terkait 1. PHPU 12 Juni 2019 12 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:PenyerahanJawabanTermohondanKeteranganPihak Terkait - J. PHPU DPR 5 Juli 2019 12 Juli 2019 dan DPRD:PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon --
11. k.PHPU DPD: 5 Juli 2019 12 Juli 2019 PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon 1. PHPU 12 Juni 2019 12 Juni 2019 dan WakilPresiden:PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon 6. Pemeriksaan
12. a.PHPU DPR 9 Juli 2019 12 Juli 2019 Pendahuluan dan DPRD:PemeriksaanPendahuluan --
13. b.PHPU DPD: 9 Juli 2019 12 Juli 2019 PemeriksaanPendahuluan
14. c.PHPU 14 Juni 2019 14 Juni 2019 dan WakilPresiden:PemeriksaanPendahuluan - ----,-- 7. Penyerahan a. PHPU DPR 11 Juli 2019 26 Juli 2019 Perbaikan dan DPRD: Jawaban dan Perbaikan Keterangan Jawaban dan Keterangan(jika ada)
15. b.PHPU DPD: 11 Juli 2019 26 Juli 2019 PerbaikanJawaban dan Keterangan(jika ada)
16. c.PHPU 13 Juni 2019 13 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:PerbaikanJawaban dan Keterangan(jika ada) 8. Pemeriksaan
17. a.PHPU DPR 15 Juli 2019 30 Juli 2019 Persidangan dan DPRD:Pemeriksaansaksi dan alatbukti
18. b.PHPU DPD: 15 Juli 2019 30 Juli 2019 Pemeriksaansaksi dan alatbukti
19. c.PHPU 17 Juni 2019 21 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:Pemeriksaansaksi dan alatbukti 9. Rapat
20. a.PHPU DPR 31 Juli 2019 5 Agustus Permusyawarah dan DPRD: 2019 an Hakim RapatPermusyawarahan Hakim
21. b.PHPU DPD: 31 Juli 2019 5 Agustus Rapat 2019 Permusyawarahan Hakim
22. c.PHPU 24 Juni 2019 27 Juni 2019 dan WakilPresiden:Rap atPermusyawarahan Hakim 10. Sidang
23. a.PHPU DPR 6 Agustus 9 Agustus Pengucapan dan DPRD: 2019 2019 Putusan PengucapanPutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum.
24. b.PHPU DPD: 6 Agustus 9 Agustus Pengucapan 2019 2019 PutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum.
25. c.PHPU 28 Juni 2019 28 Juni 2019 dan WakilPresiden:PengucapanPutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum 11. Penyerahan a. PHPU DPR 6 Agustus 14 Agustus Salinan dan DPRD: 2019 2019 Putusan dan Penyerahan Pemuatan Salinan dalam laman PutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum ---
26. b.PBPU DPD: 6 Agustus 14 Agustus Penyerahan 2019 2019 SalinanPutusanPerkaraPerselisihanBasilPemilihanUmum c. PHPU 28 Juni 2019 2 Juli2019 Presiden danWakilPresiden:PenyerahanSalinanPutusanPerkaraPerselisihanBasilPemilihanUmum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TAHAPAN,

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TAHAPAN,

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019