Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum; Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ) 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan HasiJ Pemilihan dan Wakil Presiden; 2 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 5226); 2. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018
4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Peru bah an Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; 3 Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsr/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota di Aceh (DPRK). 6. dan Wakil adalah dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Komisi Pemilihan yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
BAB II
Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kegiatan: a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; dan b. Penyampaian APBL kepada Pemohon.
a. Pengajuan Permohonan Pemohon; dan
f. Pemeriksaan Pendahuluan;
i. Rapat Permusyawaratan Hakim; j. Sidang Pengucapan Putusan; dan
7 Pasal 11 Tahapan Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
a. Mendengarkan Jawaban Termohon; b. Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait; c. Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan lainnya; d. Pemeriksaan saksijahli; dan e. Pemeriksaan danj at au pengesahan alat bukti. Pasal 10 Tahapan Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas kegiatan: a. Menyerahkan perbaikan Jawaban Termohon; b. Menyerahkan perbaikan Keterangan Pihak Terkait; dan c. Menyerahkan perbaikan Keterangan Bawaslu.
Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan: a. Mendengarkan penjelasan Permohonan Pemohon; b. Mengklarifikasi Permohonan Pemohon; dan c. Pengesahan alat bukti Pemohon.
Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait serta Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas kegiatan: a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon; b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Pihak Terkait; dan c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak.
Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas kegiatan: a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon; dan b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon. 8
Pasal 14 Tahapan Penyerahan Salinan Putusan danjatau Pemuatan dalam laman (website) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf k, terdiri atas kegiatan: a. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan. b. Penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf adilakukan secara tertulis danj atau elektronik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)hari sejak Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untukumum; dan c. Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat di laman Mahkamah Konstitusi. Pasal 13 Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu dan Wakil Presiden; b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, dan DPRD; dan c. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPD. Pasal 12 Tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri atas kegiatan: a. Pembahasan perkara; b. Pengambilan putusan; dan c. Penyusunan konsep putusan. 9 ~~ A ANWAR USMAN -b Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018 KETUAMAHKAMAH KONSTITUSI, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 17 BABIV KETENTUAN PENUTUP
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN JADWAL KETERANG NO TAHAP KEGIATAN AN AWAL AKHIR 1. Pengajuan
(berdasarkan diajukari Pemohon Pengajuan pada kepada Permohonan waktu/jam Mahkamah Pemohon penetapan paling lama dari KPUj 3 x 24 (tiga
8 Mei 2019 25 Mei 2019 kali dua Pengajuan (berdasarkan puluh Permohonan pada empat) jam Pemohon waktu Zjam sejak penetapan diumumkari dari KPUj penetapanperolehansuara hasil Pemiluanggota DPR,DPD, danDPRDsecaranasional olehKPU.
kepada Pengajuan Mahkamah Permohonan dalam waktu Pemohon paling lama3 (tiga) hari setelahpenetapanhasil Pemilii Presideri dan TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN BASIL PEMILIHAN UMUM Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan J adwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ,------ WakilPresideri olehKPU.(2)Permohonanonlinediberikantanda terimaonline d.PHPU DPR 8Mei2019 25 Mei 2019 dan DPRD:PenyampaianAP3 kepadaPemohon
8 Mei 2019 25 Mei 2019 PenyampaianAP3 kepadaPemohon 2. Pemeriksaan
Permohonan Pemeriksaan Pemohon KelengkapanPermohonanPemohon
8 Mei 2019 27 Mei 2019 PemeriksaanKelengkapanPermohonanPemohon
8 Mei 2019 28 Mei 2019 PenyampaianAPBLkepadaPemohon 3. Perbaikan
dapat Permohonan Perbaikan dan memperbaiki Pemohon Keleng~an I dan
9 Mei 2019 31 Mei 2019 3 x 24 (tiga kali dua Perbaikan puluh dan empat) jam Kelengkapan sejak APBL Permohonan diterima oleh Pemohon Pemohon.
9 Mei 2019 31 Mei 2019 PenyerahanPerbaikan dan KelengkapanPermohonanoleh Pemohon 4. Pencatatan
perkara Pemohon dalam Pencatatan selama 30 BRPK dalam BRPK hari kerjasejak BRPK
1 Juli2019 1 Juli 2019 Pencatatandalam BRPK
lebih awaldalam BRPK Pencatatan menyesuaika dalam BRPK n denganpenetapanKPU(2)Penyelesaianperkaraselama 14hari kerjasejak BRPK
1 Juli 2019 1 Juli2019 PenyampaianARPKkepadaPemohon f. PHPU 11 Juni 11 Juni Presiden dan 2019 2019 WakilPresiden:PenyampaianARPKkepadaPemohon 5. Penyampaian
Permohonan Penyampaian I dan Salinan pemberitahuan Permohonan sidang pertama Pemohon kepada kepada Pemohon, Termohon, Termohon, Pihak Terkait, Pihak Terkait, dan Bawaslu dan Bawaslu
1 Juli 2019 2 Juli 2019 PenyampaianSalinanPermohonanPemohonkepadaTermohon,Pihak Terkait,dan Bawaslu --
1 Juli 2019 2 Juli 2019 Pemberitahuan hari sidangpertama f. PHPU 11 Juni 2019 11 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:Pemberitahuan hari sidangpertama
5 Juli 2019 12 Juli2019 PenyerahanJawabanTermohondanKeteranganPihak Terkait 1. PHPU 12 Juni 2019 12 Juni 2019 Presiden danWakilPresiden:PenyerahanJawabanTermohondanKeteranganPihak Terkait - J. PHPU DPR 5 Juli 2019 12 Juli 2019 dan DPRD:PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon --
5 Juli 2019 12 Juli 2019 PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon 1. PHPU 12 Juni 2019 12 Juni 2019 dan WakilPresiden:PenyampaianJawabanTermohondanKeteranganPihak TerkaitkepadaPemohon 6. Pemeriksaan
9 Juli 2019 12 Juli 2019 PemeriksaanPendahuluan
Penyerahan a. PHPU DPR 11 Juli 2019 26 Juli 2019 Perbaikan dan DPRD: Jawaban dan Perbaikan Keterangan Jawaban dan Keterangan(jika ada)
11 Juli 2019 26 Juli 2019 PerbaikanJawaban dan Keterangan(jika ada)
Pemeriksaan
15 Juli 2019 30 Juli 2019 Pemeriksaansaksi dan alatbukti
Rapat
2019 an Hakim RapatPermusyawarahan Hakim
31 Juli 2019 5 Agustus Rapat 2019 Permusyawarahan Hakim
Sidang
2019 2019 Putusan PengucapanPutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum.
6 Agustus 9 Agustus Pengucapan 2019 2019 PutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum.
Penyerahan a. PHPU DPR 6 Agustus 14 Agustus Salinan dan DPRD: 2019 2019 Putusan dan Penyerahan Pemuatan Salinan dalam laman PutusanPerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmum ---
6 Agustus 14 Agustus Penyerahan 2019 2019 SalinanPutusanPerkaraPerselisihanBasilPemilihanUmum c. PHPU 28 Juni 2019 2 Juli2019 Presiden danWakilPresiden:PenyerahanSalinanPutusanPerkaraPerselisihanBasilPemilihanUmum
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan