DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 29 Oktober 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kon stitusi (Sapta Karsa Hutama), perlu dibentuk Dewan Etik Hakim Koristirusi ; menegakkan hukum dan keadilan;
b.bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan gunaperadilanmenyelenggarakanuntuk
a.bahwa Hakim Konstitusi merupakan salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH KONSTITUSI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI Menimbang 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ .".,.
1.Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 005/PUU-IV /2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tanggal 23 Agustus 2006, serta Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2011;
e.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Mengingat 3

2.Dewan Etik Hakim Konstituai, yang selanjutnya disebut Dewan Etik, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehorrnatan, keluhuran
1.Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasall Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN MAHKAMAHKONSTITUSI TENTANG DEWANETIKHAKIMKONSTITUSI. Menetapkan MEMUTUSKAN Hasil Rap at Pleno Hakim Konstitusi tanggal 6 Oktober 2013. Memperhatikan:
5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama); NomorKonstitusiMahkamah3. Peraturan Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456); 4

BAB II

KEDUDUKAN Pasa12

Pasal 8

Masa jabatan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 6

Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:

a.1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
b.1 (satu) orang akademisi;
c.1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Pasal 7

Anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat:

a.jujur, adil, dan tidak memihak;
b.berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
c.berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim;
d.memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. BABIV KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN Pasal 5 Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim, seluruh laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya diperuntukkan bagi Dewan Etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 8 Pasal 13

(1)Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan identitas diri yang sah;
(2)Dewan Etik menjamin kerahasiaan identitas pelapor. BABV LAPORAN DAN INFORMASI Pasal 12
(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis;
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
1. a.identitas pelapor;
2. b.nama lengkap Hakim Terlapor; dan
3. c.uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lamb at 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan dan melaporkan calon anggota Dewan Etik kepada Mahkamah;
(4)Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan pembentukan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah. Pasall0
(1)Susunan Dewan Etik terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.2 (dua) orang anggota;
(2)Ketua dipilih dari dan oleh anggota;

Pasal 11

Dewan Etik dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah. 9 serta Hakim lainnya; BABVI TEGURAN Pasa116

(1)Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga terbukti melakukan pelanggaran ringan, Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan atau teguran tertulis;
(2)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran lisan tersebut kepada Ketua Mahkamah dan Hakim yang bersangkutan;
(3)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran tertulis tersebut kepada Ketua Mahkamah, Hakim yang bersangkutan, dan memberitahukan kepada hakim lainnya;
(4)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua dan Zatau Wakil Ketua Mahkamah, Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran lisan terse but kepada Ketua darr/ at au Wakil Ketua Mahkamah;
(5)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua dan I atau Wakil Ketua Mahkamah, Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran tertulis tersebut kepada Ketua dany atau Wakil Ketua Mahkamah, Pasa114 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, serta dari masyarakat luas. Pasa115 Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembelaan diri di hadapan Dewan Etik. 10
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, wewenang, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.
1. a.Dewan Etik berpendapat Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga telah melakukan pelanggaran berat;
2. b.Hakim Terlapor atau Ha.kim yang Diduga telah mendapatkan teguran lisan dan / atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
(2)Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul Dewan Etik.

Pasal 18

(1)Pembentukan Majelis Kehormatan diusulkan oleh Dewan Etik kepada Mahkamah dalam hal:
(1)Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didasarkan atas:
1. a.asas kepatutan, moral, dan etik;
2. b.fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Dewan Etik;
3. c.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama);
4. d.keyakinan anggota Dewan Etik;
(2)Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat dituangkan dalam Berita Acara Dewan Etik; 11 Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,M.H. - ~ a.n. Ketua Wakil Ketua, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2013 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasa121 BABX KETENTUAN PENUTUP Dewan Etik mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Pasa120 BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Etik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN Pasal 17

Pasal 19

BAB VIII PENDANAAN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kon stitusi (Sapta Karsa Hutama), perlu dibentuk Dewan Etik Hakim Koristirusi ; menegakkan hukum dan keadilan;
b.bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan gunaperadilanmenyelenggarakanuntuk
a.bahwa Hakim Konstitusi merupakan salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH KONSTITUSI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI Menimbang 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ .".,.
1.Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 005/PUU-IV /2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tanggal 23 Agustus 2006, serta Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2011;
e.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Mengingat 3

2.Dewan Etik Hakim Konstituai, yang selanjutnya disebut Dewan Etik, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehorrnatan, keluhuran
1.Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasall Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN MAHKAMAHKONSTITUSI TENTANG DEWANETIKHAKIMKONSTITUSI. Menetapkan MEMUTUSKAN Hasil Rap at Pleno Hakim Konstitusi tanggal 6 Oktober 2013. Memperhatikan:
5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama); NomorKonstitusiMahkamah3. Peraturan Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456); 4

BAB II

KEDUDUKAN Pasa12

Pasal 8

Masa jabatan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 6

Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:

a.1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
b.1 (satu) orang akademisi;
c.1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Pasal 7

Anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat:

a.jujur, adil, dan tidak memihak;
b.berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
c.berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim;
d.memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. BABIV KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN Pasal 5 Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim, seluruh laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya diperuntukkan bagi Dewan Etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 8 Pasal 13

(1)Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan identitas diri yang sah;
(2)Dewan Etik menjamin kerahasiaan identitas pelapor. BABV LAPORAN DAN INFORMASI Pasal 12
(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis;
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
1. a.identitas pelapor;
2. b.nama lengkap Hakim Terlapor; dan
3. c.uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lamb at 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan dan melaporkan calon anggota Dewan Etik kepada Mahkamah;
(4)Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan pembentukan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah. Pasall0
(1)Susunan Dewan Etik terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.2 (dua) orang anggota;
(2)Ketua dipilih dari dan oleh anggota;

Pasal 11

Dewan Etik dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah. 9 serta Hakim lainnya; BABVI TEGURAN Pasa116

(1)Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga terbukti melakukan pelanggaran ringan, Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan atau teguran tertulis;
(2)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran lisan tersebut kepada Ketua Mahkamah dan Hakim yang bersangkutan;
(3)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran tertulis tersebut kepada Ketua Mahkamah, Hakim yang bersangkutan, dan memberitahukan kepada hakim lainnya;
(4)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua dan Zatau Wakil Ketua Mahkamah, Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran lisan terse but kepada Ketua darr/ at au Wakil Ketua Mahkamah;
(5)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua dan I atau Wakil Ketua Mahkamah, Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran tertulis tersebut kepada Ketua dany atau Wakil Ketua Mahkamah, Pasa114 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, serta dari masyarakat luas. Pasa115 Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembelaan diri di hadapan Dewan Etik. 10
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, wewenang, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.
1. a.Dewan Etik berpendapat Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga telah melakukan pelanggaran berat;
2. b.Hakim Terlapor atau Ha.kim yang Diduga telah mendapatkan teguran lisan dan / atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
(2)Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul Dewan Etik.

Pasal 18

(1)Pembentukan Majelis Kehormatan diusulkan oleh Dewan Etik kepada Mahkamah dalam hal:
(1)Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didasarkan atas:
1. a.asas kepatutan, moral, dan etik;
2. b.fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Dewan Etik;
3. c.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama);
4. d.keyakinan anggota Dewan Etik;
(2)Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat dituangkan dalam Berita Acara Dewan Etik; 11 Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,M.H. - ~ a.n. Ketua Wakil Ketua, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2013 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasa121 BABX KETENTUAN PENUTUP Dewan Etik mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Pasa120 BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Etik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN Pasal 17

Pasal 19

BAB VIII PENDANAAN

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEDUDUKAN Pasa12

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 18

PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN Pasal 17

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEDUDUKAN Pasa12

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 18

PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN Pasal 17

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013