Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menegakkan hukum dan keadilan;
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Mengingat 3
Pasall Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN MAHKAMAHKONSTITUSI TENTANG DEWANETIKHAKIMKONSTITUSI. Menetapkan MEMUTUSKAN Hasil Rap at Pleno Hakim Konstitusi tanggal 6 Oktober 2013. Memperhatikan:
09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama); NomorKonstitusiMahkamah3. Peraturan Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456); 4
BAB II
Masa jabatan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
Anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat:
BABIV KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN Pasal 5 Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim, seluruh laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya diperuntukkan bagi Dewan Etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 8 Pasal 13
BABV LAPORAN DAN INFORMASI Pasal 12
Pasall0
Dewan Etik dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah. 9 serta Hakim lainnya; BABVI TEGURAN Pasa116
Pasa115 Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembelaan diri di hadapan Dewan Etik. 10
BAB VII PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN Pasal 17
(2)Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat dituangkan dalam Berita Acara Dewan Etik; 11 Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,M.H. - ~ a.n. Ketua Wakil Ketua, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2013 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasa121 BABX KETENTUAN PENUTUP Dewan Etik mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Pasa120 BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Etik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VII
BAB VIII PENDANAAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan