Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Mabkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota;
: a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tabun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ] Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliban Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mabkamab Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA TABAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN BASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TENTANG PERA TURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2015 MAHKAMAH KONSTITUSI 2 Memperhatikan : Hasil Rapat Pennusyawaratan Hakim Mahkamab Konstitusi tanggal 24 Agustus 2015.
Mengingat 3
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasall BABI KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: : PERATURAN MAHKAMAH KONSTlTUSI TENT ANG TAHAP AN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILlHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALlKOTA Menetapkan 4
pokok Permohonan Pemohon, pokok Jawaban Termohon, pokok Keterangan Pihak Terkait; waktu pengajuan Permohonan Pemohon, waktu pengajuan Jawaban Termohon, waktu pengajuan Keterangan Pihak Terkait (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun); serta kelengkapan Permohonan Pemohon, kelengkapan Jawaban Termohon, kelengkapan Keterangan Pihak Terkait; 5
6
a Pendaftaran Permohonan Pemohon:
Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:
f Pemberitabuan Sidang kepada para Pihak;
Penanganan Perkara PerseLisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
BABD TAHAPAN, KEGIATAN, DAN .JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSEUSIHAN BASIL PEMILIHAN 7 Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 buruf c, terdiri atas kegiatan:
Pasa16
Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kegiatan:
Pasa) 5
8 Tahapan Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan:
Tahapan Penyarnpaian Salman Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas kegiatan:
Pssal8 Pass) 7 Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas kegiatan:
tf;
Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 buruf h, terdiri atas kegiatan: Pasalll
f Penyusunan Draft Putusan. Tahapan Pemeriksaan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas kegiatan: PasallO
10 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal24 Agustus 2015 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
BAD IV KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih Janjut oleh RPH Pasall3 BABm KETENTUAN LAIN-LAIN Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, Pasal 12 AWAL AKBJR JADWAL Pennobonan Pemohon:
Permobonan
l.pasangan calon Bupati dan. Wakil 18 Desember2015 21 Desember2015 Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
TAHAPNO J. Pengajuan Permobonan a. Pendaftaran Permohonan Pemohon: Pemobon l.pasangan calon Bupati dan Wakil 1.8Desember 2015 21 Desember 2015 Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2.pasangan calon Gubemur dan J9Desember2015 22 Desember2015 Wak:i1Gubemur. [Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan pe- netapan perolehan suara hasil Pemilihan] TAHAPAN, KEGlATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELJSJHAN BASIL PEMILIBAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan JadwaJ Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota. ~ - II b.Penyampaian kepadaARPK
Pemohon:
Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
a Pencatatan daJam SRPK atas Permohonan Pemohon:
oleh Pemohon:
[Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (riga leah dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL] Permohonan Pemohoo
b.Penyampaian APL kepada Pemohon:
Pencatatan Permohooan Pemohon dalam BRPK 4. - 6 Januari 2016 6 Januari 2016 6 Januari 2016 6 Januari 2016 6 Januari 2016 6 Januari 2016 111
4 Januari 2016
Pihak Terkait l. KPUIKIP kabupatenlkota; 4 Januari 2016
- ~ 17 Februari 2016 14 Februari 2016 IV a Pengucapan Putusan Perkara 15 Februari 2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota f PenyusunanDraftPutusan 10 Februari 2016 14 Februari 2016e. Pembahasan Perkara dan 9 Februari 2016 Pengambilan Putusan dalam RPH 8 Februari 2016d.Pemeriksaan Persidangan dalam 13 Januari 2016 Sidang Panel. 13 Januari 2016c. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait. 8 Januari 2016 [Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah da/am jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing- masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan] 13 Januari 2016b.Pengajuan Jawaban Termobon. 8 Januari 2016 [Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah da/am jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pen- dahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan] 12 Januari 2016a Pemeriksaan Pendahuluan dalam 7 Januari 2016 Sidang Panel atau Sidang Pleno.
v Ditetapkan diJakarta pada tanggal24 Agustus 2015
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan