Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAH'UN 2016 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 2 Mahkarnah Konstitusi ten tang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota; : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
Mengingat 3 dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pernilihan dalam negen yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsiy Kabupaten zKota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pcmilihan;
Pasall Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB III
Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas kegiatan:
Tahapan Pemeriksaan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas kegiatan:
C. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan (dismissan dalam RPH;
12 A Arief lIidayat Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 (I) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:
Pasa114 BABIV KETENTUAN PENUTUP NO TAHAP KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR
Pasal 5 ayat (1) 1.pasangan calon 22 Februari I 28 Februari PMK 1/2016 Bupati dan Wakil 2017 2017 fPermohonan Bupati, serta Pemohon. diajukari pasangan calon kepada Walikota dan Mahkamah paling Wakil Walikota 2.pasangan calon 27 Februari 1 Maret 2017 lambat dalam. tenggang uiakiu 3 Gubemur dan 2017 Wakil Gubernur I (tiga) han kerja terhitunq sejak I
I
I TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota. 11 (opsiona~
I 1.pasangan calon 6 Maret 2017 I 6 Maret 2017 Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon I Walikota dan Wakil Walikota. 2.pasangan calon 7 Maret 2017 I 7 Maret 2017 Gubernur dan IWakil Gubernur.
pasangan calon I Pemohonatau I Walikota dan kuasa hukumnya Wakil Walikota. melengkapi 2.pasangan calon 7 Maret 2017 9 Maret 2017 permohonan dalam janqka Gubernur dan waktu paling lama Wakil Gubernur 3 (tiga) hari kerja
I Kabupaterr/Kota I 8 Maret 2017 (opsionan
IV Bupah dan Wakil Bupati, serta I
Bupati, serta "Pemohon:atau pasangan calon kuasa hukumnya Walikota dan I melengkapi Wakil Walikota. I I permohonan 2.pasangan calon 7 Maret 2017 I 9 Maret 2017 dalamjangka Gubernur dan I waktu paling lama Wakil Gubemur 3 (tiga) han kerja sejak diterimariqa
I 2.pasangan calon I I Gubemur dan I I Wakil Gubemur; I
! I
, I I I II I I l.pasangan calon i I . i I I v permohonan Pemohon yang i telah dicaiat dalam BRPK kepada Pihak: Terkait melalui KPU dalam janqka uiaktu paling lambat 2 (dua) han seiak yang memperoleh suara ter-banyak berdasarkan- hasil Walikota calon Wakil serta calon dan l.pasangan Bupati dan Bupati, pasangan Walikota Wakil pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2.pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur;
Permohonan Pemohon melalui "Panitera Pemohon KPU kepada menyampaikan kepada Termohon: I salinan. Termohon I
I I telah dicatat
, dalam BRPK I I I I kepada Termohon I I melalui KPU I I dalam janqka I ! I uiaktu paling lambat 2 (dua) ! I han kerja sejak I permohonan dicaiai dalam BRPK disertai I I denganI I I I • I I perminiaari Jawaban Termohon dan pemberiiahuari penhal hori I sidanq pertama. " I
Pernohon melalui I "Panitera I KPU kepada Pihak I menyampaikan I Terkait: salinan. Vi rekapitulasi r permohonan penghitungan I dicaiat dalam suara yang I BRPK disertai ditetapkan oleh dengan Termohon dan pemberitahuari mernpunyai perihal han kepentingan I sidang pertama. » I langsung terhadap IPermohonan yang I diajukan oleh !Pemohon; 2.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemur yang mem-peroleh I suara terbanyak I I I ber-dasarkan hasil I I rekapitulasi peng- I hitungan suara I yang ditetapkan Ioleh Termohon dan mempunyai I kepentingan I I langsung terhadap Permohonan I yang I diajukan oleh I I I. Pemohon. I I
stitusi.qo. id
Pertama kepada Pemohon: I "Paniiera kepada para 1. pasangan calon I menyampaikan pihak Bupati dan WakiJ pemberitahuari Bupati, serta I han sidang I pasangan calon pertama kepada I Walikota dan Pemohon dalam I Wakil Walikota; jangka waktu I paling lambat 2
sejak permohonan Pemohori dicatat
I I
I
Perkara
me1alui KPU kepada Termohon:
calon I1.pasangan IBupati dan Wakil Bupati, serta I pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota I yang memperoleh ! suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan I suara yang I ditetapkan oleh 1Termohon dan I I mempunyai I kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh I Pemohon, I Vlll Ditetapkan di Jakarta pad tanggal 29 Agustus 2016 dalam RPH
Hasil Pemilihan "Sidang Plena Bupati dan Wakil uniuk: Pengucapan Bupati, serta Putusan Walikota dan Wakil Mahkamah Walikota. dilaksanakan b.Pengucapan Putusan 10 Mei 2017 19 Mei 2017 dalam tenggang Perkara Perselisihan waktu paling lama Hasil Pemilihan 45 (empat puluh Gubernur dan Wakil lima) han kerja Gubernur. sejak Permohonan dicatat dalam BRPK."
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan