Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Menimbang : KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN AT AS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOM OR 2 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, KEGlATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISmAN BASIL PEMlLmAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERA TURAN MAHKAMAB KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah sebagai berikut: Pasal 1
MEMUTUSKAN: PERA TLJRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAr-ruN 2015 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADW AL PENANGANAN PERKARA PERSELlSlRAN HASIL PEMlLIHAN GUBERNUR, BUPATl, DAN WALIKOTA. Menetapkan Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 30 November 2015~ Mern perhatikan
Mengingat 3 Oalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan: I. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakirnan sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
Pasall 4
II. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 II tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5 Tabapan Pengajuan Pennohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:
6
I. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
I. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
7
I. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas kegiatan:
I. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
8
I. pasangan calon Bupati dan WakiJ Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
Tahapan Pencatatan Pennohonan Pemohon dalam SRPK sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas kegiatan:
9 , Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ao November 2015 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pass) II Tahapan Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan:
I. KPU/KJP kabupaten/kota;
NO TAHAP KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR
I. pasangan calon Bupati dan 18 Desember 21 Desember Wakil Bupati, pasangan 20t5 2015 calon Walikota dan Wakil Walikota;
L pasangan calon Bupati dan 18Desember 21 Desember Wakil Bupati, pasangan 20t5 2015 cajon Walikora dan Wakil Walikota;
I. pasangan calon Bupati dan 18Desember 21 Desember Wakil Bupati, pasangan 2015 2015 calon WaJikota dan Wakil Walikota;
Permohonan
I. pasangan calon Bupati dan 31 Desember 3 Januari 2016 Wakil Bupati, pasangan 2015 caJon Walikota dan Wakil Walikota;
daiamBRPK
.., pemantau pemilihan 4 Januari 2016.). - Kabupatenl Kota;
.- S. Penyampaian SaHnan 8. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon Permohonan Pemohon melalui kepada Termohon dan KPU kepada Tennohon: Pibak Terkait
4 Januari 2016 6 Januari 2016
L. pasangan cajon Bupati dan 4 Januari 2016 6 Januari 2016 Wakil Bupati, serta pasangan cal on Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetaplcan oleh Termohon dan mernpunyai kepenringan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
gojd v
I. KPUfK.JP kabupaten/kota; 4 Januari 2016 6 Januari 2016
I. pasangan calon Bupati dan 4 Januari 2016 6 Januari 2016 Walcil Bupati, serta pasangen celen WaHkota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Pennohonan yang diajukan oleh Pemohou;
1 Maret201626 Februari 2016
25 Februari 2016 1 Maret 20 l6
18 Januari 2016
[Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing- masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan] kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (duQ) har! kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-mastng Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan] Pengucapan Putusan8.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan