DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Hasil Rapat Permusyawaratan HakimKonstitusitangga1 3 September 2015 PERATURAN MAHKAMAHPEDOMAN PENYUSUNANJAWABAN TERMOHON, MEMUTUSKAN: TBRKAIT KONSTITUSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON, DAN KBTERANGAN PIHAK Mahkamah 2 12^._ Dalam Peraturan inIyang dimaksud denganI. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945'

2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Peruilihanadalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dankabupaten/kota untuk memillh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsungdan demokratis;
3.Komisi Peruilihan Urnum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Iembaga penyelenggara peruilihan urnum sebagaimana dimaksud dalamundang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihanurnum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraanPeruilihan; KBTENTUANUMUM

BAB I

Pasal I

Pasal 2

a.identitas Iengkap Pemohon;b. uraian yangjelas mengenai I. kewenangan Mahkamah;2. kedudukan hukum Ilego! standing) Pemohon;3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;4. pokok Permohonan Pemohon

Pasal 3

4 lit, .

5.permintaan metitum) Pemohon

(1)Identitas Iengkap Peruohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 buruf a paling kurang meinuata. nama dan alamat Peruohon dan/atau kuasa hukumnya;b. nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler); danc. nomor faksimilidan/atau alamat surat elektronik (e-maill
(2)Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Pemohonjuga meinuatidentitas Termohona. namaTermohon;b. alamatTermohon Pasa14

Pasal 5

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 huruf bangka I, paling furang meinuat mengenai dasar hukum kewenangan memeriksa, mengadili, dan meinutus perkaraPemilihan;

b.uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan meroutus perkara perselisihan hasilPemilihan
a.Uralan

Pasal 6

Kedudukan hukum pegolstonding) Pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasa13 burufb angka 2, paling kurang meinuata. uralan mengenai Peruohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon

b.uralan mengenai penetapan nomor urut Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon
c.pernyataan Pemohon bahwa Pemohon meminki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan basil Peruilihan Mahkamah untuk perselisihan hasil pasangan 5 calon peserta It. . Tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasa13 hurufb angka 3, paling kurang meinuata. uralan mengenaitenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan; mengenai waktu (han, Keputusan Termohon tentangPemilihan;
c.pernyataan Pemohon mengenai pengajuan Permohonan Peruohon masih dalam tenggangwaktu pengajuan Permohonan b Uralan

Pasal 7

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 burufbangka 4, paling kurang meinuata. penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 ayat(11 dan ayat (2) PMK NomorI Tabun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara PerselisihanHasilPemilihan Gubernur Bupati dan Walikota

b.penjelasan tentang kesalahan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1eh Termohon dan basil penghitungan suara yang benar menurutPeruohon tanggal, dan jam) penguinumanpenetapan perolehan suara basil

Pasal 8

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 huruf b angka 5 palingkurang meinuatapernyataan Peruohon untuk meinbatalkan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1eh Termohon

b.pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Peruohon

Pasal 9

6 IiQ_ Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasa1 3 tercantum daiam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dan Peraturan iniSistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud daiamPasa12, paling kurang meinuata. nama dan alamat Termohon;buraian yang jelas tentang Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;

c.permintaan toetitum) Termohon

(1)Nama dan alamat Termohon sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 11 burufa paling kurang meinuata. namab. jabatan;c. alamat kantor;d. nomor telepon kantor;e. nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik Ie-moan
(2)Seiain nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban Termohon juga meinuat identitas kuasa hukum Termohon yangmencakupa. nama kuasa hukum Termohon;b. ajarnat kuasa hukum Termohon Pasal 12Pasa1 13 Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap PermohonanPemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 huruf b paling furangmeinuat: 7 1:1.
1. a.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimanadimaksud dalam Pasa1 6 ayat(11 dan ayat(2) PMK Nomor I Tabun 2015tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil PeruilihanGubernur, Bupati, dan Wallkota
2. b.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai penjelasan tentang kesalahan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1ehTermohon dan basilpenghitungan suarayang benar menurut Pemohon

Pasal 14

(1)Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 buruf c meinuat permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suarahasil Pemilihan;
(2)Permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil Peruilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling furangmeinuata. pernyataan Termohon untuk menolak permohonan Peruohon atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima
1. b.pernyataan Termohon untuk menguatkan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1eh Termohon

Pasal 15

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalarnPasa1 11, selain meinuat uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 12Pasa113 dan Pasa114, juga dapat meinuat eksepsiTermohon mengenaia. tanggapan terhadap kewenangan Mahkamah;b. tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal stundtngj Pemohon; dan/atau

c.tanggapan terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan

Pasal 16

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 15 buruf apaling kurang meinuata. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai dasar hukum 8 I^. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa mengadili dan meinutusperkara perselisihan hasil Peruilihan sebagaimana dimaksud dalamPasa1 5 hurufa;

b.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai objek perkara perselisihan hasil Peruilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5burufb;
c.pernyataan Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud daiain Pasa1 5burufc

Pasal 17

Kedudukan hukum pegolstonding) Pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasa115 buruf b, paling kurang meinuata. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon Peserta Pemilihanberdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 buruf a;

b.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon pesertaPemilihan berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksuddalam Pasa1 6 hurufb;
c.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara perselisihanhasilPemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 hurufc Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasa115 burufc, paling kurang meinuata. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon menuenaitenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasa17 hurufa.
b.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai waktu Ihari, tanggal, dan jam) penguinuman Keputusan Termohon tentang

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Peruilihanadalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dankabupaten/kota untuk memillh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsungdan demokratis;
3.Komisi Peruilihan Urnum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Iembaga penyelenggara peruilihan urnum sebagaimana dimaksud dalamundang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihanurnum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraanPeruilihan; KBTENTUANUMUM

BAB I

Pasal I

Pasal 2

a.identitas Iengkap Pemohon;b. uraian yangjelas mengenai I. kewenangan Mahkamah;2. kedudukan hukum Ilego! standing) Pemohon;3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;4. pokok Permohonan Pemohon

Pasal 3

4 lit, .

5.permintaan metitum) Pemohon

(1)Identitas Iengkap Peruohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 buruf a paling kurang meinuata. nama dan alamat Peruohon dan/atau kuasa hukumnya;b. nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler); danc. nomor faksimilidan/atau alamat surat elektronik (e-maill
(2)Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Pemohonjuga meinuatidentitas Termohona. namaTermohon;b. alamatTermohon Pasa14

Pasal 5

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 huruf bangka I, paling furang meinuat mengenai dasar hukum kewenangan memeriksa, mengadili, dan meinutus perkaraPemilihan;

b.uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan meroutus perkara perselisihan hasilPemilihan
a.Uralan

Pasal 6

b.uralan mengenai penetapan nomor urut Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon
c.pernyataan Pemohon bahwa Pemohon meminki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan basil Peruilihan Mahkamah untuk perselisihan hasil pasangan 5 calon peserta It. . Tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasa13 hurufb angka 3, paling kurang meinuata. uralan mengenaitenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan; mengenai waktu (han, Keputusan Termohon tentangPemilihan;
c.pernyataan Pemohon mengenai pengajuan Permohonan Peruohon masih dalam tenggangwaktu pengajuan Permohonan b Uralan

Pasal 7

b.penjelasan tentang kesalahan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1eh Termohon dan basil penghitungan suara yang benar menurutPeruohon tanggal, dan jam) penguinumanpenetapan perolehan suara basil

Pasal 8

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 huruf b angka 5 palingkurang meinuatapernyataan Peruohon untuk meinbatalkan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1eh Termohon

b.pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Peruohon

Pasal 9

c.permintaan toetitum) Termohon

(1)Nama dan alamat Termohon sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 11 burufa paling kurang meinuata. namab. jabatan;c. alamat kantor;d. nomor telepon kantor;e. nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik Ie-moan
(2)Seiain nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban Termohon juga meinuat identitas kuasa hukum Termohon yangmencakupa. nama kuasa hukum Termohon;b. ajarnat kuasa hukum Termohon Pasal 12Pasa1 13 Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap PermohonanPemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 huruf b paling furangmeinuat: 7 1:1.
1. a.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimanadimaksud dalam Pasa1 6 ayat(11 dan ayat(2) PMK Nomor I Tabun 2015tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil PeruilihanGubernur, Bupati, dan Wallkota
2. b.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai penjelasan tentang kesalahan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1ehTermohon dan basilpenghitungan suarayang benar menurut Pemohon

Pasal 14

(1)Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 buruf c meinuat permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suarahasil Pemilihan;
(2)Permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil Peruilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling furangmeinuata. pernyataan Termohon untuk menolak permohonan Peruohon atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima
1. b.pernyataan Termohon untuk menguatkan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1eh Termohon

Pasal 15

c.tanggapan terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan

Pasal 16

b.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai objek perkara perselisihan hasil Peruilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5burufb;
c.pernyataan Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud daiain Pasa1 5burufc

Pasal 17

b.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon pesertaPemilihan berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksuddalam Pasa1 6 hurufb;
c.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara perselisihanhasilPemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 hurufc Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasa115 burufc, paling kurang meinuata. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon menuenaitenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasa17 hurufa.
b.tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai waktu Ihari, tanggal, dan jam) penguinuman Keputusan Termohon tentang