4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 4
5.Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
6.Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.
7.Pengucapan Putusan/Ketetapan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
8.Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
9.Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
10.Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
11.Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 4
5.Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
6.Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.
7.Pengucapan Putusan/Ketetapan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
8.Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
9.Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
10.Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
11.Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 5 mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
12.Permohonan secara luring (offline) adalah permohonan yang diajukan langsung ke Mahkamah.
13.Permohonan secara daring (online) adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi simpel.mkri.id.
14.Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disebut e-BP3, adalah buku yang memuat catatan pengajuan permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
15.Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disebut e-AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3).
16.Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-HPKP3, adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
17.Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, yang selanjutnya disebut e-BRPK, adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan 5 mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
12.Permohonan secara luring (offline) adalah permohonan yang diajukan langsung ke Mahkamah.
13.Permohonan secara daring (online) adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi simpel.mkri.id.
14.Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disebut e-BP3, adalah buku yang memuat catatan pengajuan permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
15.Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disebut e-AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3).
16.Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-HPKP3, adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
17.Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, yang selanjutnya disebut e-BRPK, adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 6 permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
18.Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-ARPK, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
19.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21.Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat www.mkri.id.
22.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
23.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
6 permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
18.Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-ARPK, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
19.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21.Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat www.mkri.id.
22.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
23.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 7
8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota