Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
C. bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mabkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; Menimbang DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MARA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERA TURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMA.]\f BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN BASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONf;SIA 2
5246); diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasall KETENTUAl~UMUM BABI MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILlHAN GUBERNUR, BUPATl, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON. Menetapkan Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Oktober 2015.
4
5
6
tentang Mahkamah Konstitusi; 7
Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: Bagian Kesatu Para Pihak BABII PARA pmAKDAN OBJEK
Mahkamah berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilinan.
Terkait danJatau kuasa hukumnya, pokok Keterangan, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta infonnasi mengenai kepentingan Pihak Terkait terhadap Pennohonan yang diajukan oleh Pemohon;
8 Pasal 8 Pemohon, Tennohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diwakiLi dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus danlatau surat keterangan untuk itu.
Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Pennohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
Tennohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah KPUIKIP Provinsi atau KPUIKIP KabupatenIKota.
C. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
C. Pihak Terkait.
Pasall0 Bagian Kesatu Permohonan Pemuhon BABID PERMOHONAN PEMOHON, JAW ABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PlHAK TERKAIT Pasal 9 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:
Bagian Kedua Objek 10
perolehan suara "tidak setuju" berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
11 b) penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. a) penjelasan tentang ketentuan pengajuan Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
12
Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam PasallO, Pasal 12, dan PasaI13.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan