DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tabun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tabun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON 2 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)i

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Memperhatikan. Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016. ten tang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengingat 3 Pasa11 Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan \Vaki 1 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten zkota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis yang diikuti olen satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
4.Komisi Pemilihan Umurn yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
5.KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

Pasal 5

(1)Permohonan pernbatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diajukan oleh para pasangan Calon peserta Pernilihan.
(2)Selain diajukan oleh pasarigan calon peserta Pernilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pcrrnohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.
(1)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pas a! 5 huruf a dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
1. a.provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
2. b.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. c.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termchon;
4. d.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dar. huruf d mengajukan pcrmohonan kepada Mahkamah dengan ket.entuan:
1. a.kabupaten Zkota dengan jurnlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu] jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
2. b.kabupaten Zkota dengan jumlah penduduk lebih dad 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu] jiwa, pengajuan perselisihar, perolehan suara dilakukan jika terdapat online. 10 Pasa19
(1)Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling kurang memuat:
1. a.identitas lengkap Pernohon yaitu nama dan alamat Pernohon darr/atau kuasa hukurnnya, nomor telepon (rumah, kantor, seluler), nomor faksimili, dan Zatau alamat surat elektronik (e-main;
2. b.uraian yang jelas mengenai:
  1. 1.kewenangan Mahkarnah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam merneriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
  2. 2.kedudukan hukurn (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau kedudukan hukurn (legal standing) Pernohon yang perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. c.kabupaterr/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sarnpai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
4. d.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oieh Termohon.
(3)Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara· "setuju'' dengan perolehan suara "tidak setuju" yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
(4)Contoh penghitungan perbedaan perolehan suara sebagairnana dimaksud pada ayat (3) terlarnpir. 11
(4)Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana Pasa110
(1)Permohonan Pemohon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {3) dan daftar alat Zdokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) uriit penyirnpan data.
(2)Dalam hal permohonan Pemohon diajukan secara online, permohonan dan daftar bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (soJtcopy) dengan aplikasi word (doc.) dan pdf.
(3)Permohonan dan alat/ dokumen bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibubuni tanda tangan Pemohon darr/ atau Kuasa Hukurn. memuat penjelasan sebagai Pemantau Pemilihan dan penjelasan ten tang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

3.tenggang waktu pengajuan Perrnohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
4.pokok permohonan Pemohon, mernuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5.petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oieh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(2)Perrnohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dan dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat/ dokurnen bukti.
(3)Alat/ dokumen bukti surat atau tulisan disampaikan sebanvak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat / dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a. 12 Pasal 15
(1)Dalam hal APL diterbitkan setelah Pernohon atau kuasa hukum rnelengkapi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepaniteraan rnencatat Permohonan Pernohon dalam BRPK.
(2)Pencatatan permohonan dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara ser~ntak.
(3)Dalam hal Perrnohonan Pernohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.
(2)Kepaniteraan menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukum.
(3)Pemohon atau kuasa hukum melengkapi Perrnohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL. . .

BAB III

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 9 Pasal 8

Pasal 14

(1)Dalam hal Permohonan Pernohon belum Iengkap, Panitera menerbitkan APBL.

Pasal 13

(1)Dalam hal Permohonan Pemohon lengkap, Panitera menerbitkan APL.
(2)Kepaniteraan menyampaikan APL kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 12

Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepaniteraan melakukan perneriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10. Pasalll

(1)Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BP2K.
(2)Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3.
(3)Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya. dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). 13 'Pasal 18
(1)Jawaban Termohon diajulcan kepada Mahkarnah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Elena untuk
(1)Permohonan Pernohon yang telah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dilakukan telaah perkara oleh Mahkamah yang dilaksanakan secara tertutup.
(2)Basil tela.ah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah untuk tindak lanjut perkara, berupa pemeriksaan persidanganatau putusan. www.mahkamahkonstitusi.go.id. lamanmelalui pernberitahuan hari sidang pertama.
(3)Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling larnbat 2 (dua) hari kerja sejak perrnohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.
(4)Permohonan Pemohon dapat diakses disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dandengan Pasal 16
(1)Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lamb at 2 (dua) hari kerja sejak Perrnohonar. dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.
(2)Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai
(4)Dalam hal Permohonan Pemohon diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Panitera menerbitkan 1 (satu) ARPK.
(5)Kepaniteraan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukurn. 14 Pasal 19
(1)Jawaban Terrnohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling kurang memuat:
1. a.identitas lengkap Termohon yaitu nama dan alamat Termohon dan Zatau kuasa hukum, nornor telepon (kantor dan seluler), nomor faksimili, dan Zatau alamat surat elektronik (e-main;
2. b.uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Keputusan Termohon ten tang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumurnkan oleh Termohon telah benar;
3. c.petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.
(2)Jawaban Termohon dilengkapi alat/ dokumen bukti.
(3)Dalam hal alat / dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan alat/ dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu] rangkap dibubuhi meterai sebagairriana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat./dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasa120
(1)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan daftar alat / dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan Pemeriksaan Pendahuluan.
(2)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 15 Pasa123
(1)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling kurang memuat:
1. a.nama .dan alamat Pihak Terkait dan/ atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, seluler), nomor faksimili, dan Zatau alamat surat elektroruk (emaiij;
2. b.uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
3. c.uraian yang jelas rnengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
(1)Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.
(2)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukurn disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa121
(1)Dalam hal Jawaban Termohon telah disarnpaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APJT;
(2)Kepaniteraan menyampaikan tanda terima kepada Termohon atau kuasa hukum. data.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopq] sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). 16 Pasa125
(1)Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APKPT.
(2)Kepaniteraan menyampaikan tanda terima kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum. kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok Permohonan Pemohon;
1. d.petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihanbenar.
(2)Keterangan Pihak Terkait dilengkapialatj dokumen bukti.
(3)Dalam hal alatj dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alatjdokumen bukti sebanyak 4 (empat)rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alatjdokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasa124
(1)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan daftar alatj dokumen bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyiropandata.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). Pasa129 Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(1)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan. 17 BABIV PEMERIKSAAN PERKARA Umum Pasa126 Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Plenoterbuka untuk umum. Pasa127
(1)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan untuk memeriksa PermohonanPemohon,Jawaban Termohon, KeteranganPihak Terkait, serta alat/ dokumen bukti.
(1)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
(2)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga)hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK. 18 Pasa134
(1)Alat/riokumen bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, antara lain, terdiri atas:
1. a.keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
2. b.keterangan para pihak;
3. c.keterangan saksi;
4. d.keterangan ahli;
5. e.alat/ dokumen bukti lain; dan/ atau
6. f.petunjuk. Alat bukti dalam perkara perselieihan hasil Peruilihan berupa:
7. a.surat atau tulisan; Pasa133
8. b.pemeriksaan alat /dokumen bukti;
9. c.memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
10. d.mendengarkan keterangan saksi;
11. e.mendengarkan keterangan ahli;
12. f.pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/ atau peristiwa yang sesuai dengan alat / dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
13. g.pemeriksaan alar/ dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat.Zdokurnen bukti itu. Pasa131 Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi:
14. a.memeriksa Permohonan Pemohon; . . 19 Pasal 35 Alat/ dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b disampaikan dalam persidangan. ..
15. m.surat terdaftar dan iatau sertifikasi akreditasi dari KPU/ KIP provmsi atau KPU/ KIP kabupaten /kota bagi pernantau pernilihan;
(2)Alat/ dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimaria dimaksud pada ayat
(1)adala..h alat/ dokumen bukti surat yang terkait Jangsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan 'yang dimohorikan kepada Mahkamah.
(3)Alat./dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/ atau provmsi; kecamatan dari Panitia Pernilihan Kecamatan;

h.berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
1. 1.berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Zkota dari KPU/KIP kabupaten /kota; J. berita acara penyarnpaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KiP kabupaten,lkota kepada KPUjKIP provinsi;
k.berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Panitiaf. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari Pemungutan Suara kepada Panitia Pernilihan Kecamatan;
g.berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat
b.keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
c.keputusan Termohon tentang daftar pemilih tetap Pemilihan;
d.berita acara dan salinan pengumurnan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara:
e.berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Panitia Pemungutan Suara; 20 Sebelum memberikan keterangan, saksi Can ahli mengucapkan sumpah at au janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh rohaniwan dan dipandu oleh Hakim. Pasa140 Pasa139 Alat./dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alatj dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sarna lain atas objek perkara perselisihan hasil Pernilihan.

Pasal 38

Alatj dokumen bukti lain sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 33 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 37

(1)Alatjdokumen bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang clihadirkan oleh para pihak dalam persidangan.
(2)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1j terlebih dahu.lu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
(3)Mahkamah dapat memanggil ahli, selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk didengar keterangannya. Pasa136
(1)Alat /dokumen bukti berupa keterangan saksi sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c adalah:
1. a.keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan
2. b.keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau perniiihan yang bersertifikat.
(2)Mahkamah dapat mernanggil saksi lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya. 21 Pasa143
(1)Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
(2)Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak rnclakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
(3)Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela. Pasa142
(1)Untuk kepcntingan pemeriksaan perkara, Mahkamab dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh untuk mendengar ketcrangan para pihak, saksi, dan Zatau ahli dengan menggunakan teknologi video conference.
(2)Persidangan jarak jauh sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diselenggarakan alas inisiatif Mahkamah atau bcrdasarkan perrnintaan para pihak setelah mernperoleh persetujuan dad Mahkamah. Baglan Ketujuh Putusan Sela Pasa141 Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umurn (Bawaslu) dan / atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan/ atau pihak- pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.
(1)Permononan tidak dapat di terima apabila Pemohon dan iatau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal ~, dan Pasal 9;
(2)Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
(3)Permohonan dikabulkan apaoila Perrnohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah rnenyatakan mernbatalkan hasil penghitungan suara oleh Terruohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
(1)Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
(2)Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
(3)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, penzambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(4)Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara tcrbanyak, suara Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.
(5)Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion) dimuat dalarn putusan.
(1)Dengan berlakunya Peraturan ini:
1. a.Peraturan Mahkamah Konstitu si Nomor 4'!'ahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Saw Pasangan Calon; dan
2. b.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstirusi Nomor 4 Tahun 2015 tenrang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Wahkota Dengan Satu Pasangan Calon die abut dan dinyatakan tidak berlaku; BABVI KETENTUAN LAINuLAIN Pasal 48 Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Terrnohon, Pihak Terkait, Pernerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan iru sepanjang mengenai acara dalam merneriksa, mengadili. dan mernutus perkara perselisihan hasil Pemilihan .ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Perrnusyawaratan Hakim.

Pasal 47

Putusan Mahkamah bersifat final dan mer.gikat sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. 24 ~ Arief Hidayat Ditetapkan di Jakarta pad tanggal 29 Agustus 2016

(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . . 25 CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON HASILPERSELISIHANPERKARA LAMPIRAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM 26 Provinsi dengan jumlah. penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta], pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma Contoh 2 Pasal 12 ayat (1) huruf b: Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang oersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.886 suara atau lebih dari 28.038 suara. Cara penghitungan: 2% x 1.401.908 = 28.038 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 801.887 - 600.02] = 201.886 suara. 1.401.908 suara=Total suara sah Provinsi A berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%. Suara Setuju = 801.887 suara Suara Tidak Setuju = 600.021 suara Provinsi dengan jumlah penduduk sarnpai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 1 Pasal 12 ayat (1) huruf a: CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON 27 Cara penghitungan: 1% x 6.048.690 = 60.487 suara 6.048.690 suaraTotal suara sah Provinsi C berpenduduk 10.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Suara Setuju 2.465.215 suara Suara Tidak Setuju = 3.583.475 suara Contoh 3 Pasal 12 ayat (1) huruf c: Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta] sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohcnan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.886 suara atau lebih dari 36.029 suara. Cara penghitungan: 1,5% x 2.40l.908 = 36.029 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 1.80 l.887 - l.600.021 = 201.886 suara. 2.401.908 suara=Total suara sah Provinsi B berpenduduk 4.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%. Suara Setuju l.80l.887 suara Suara Tidak Setuju = l.600.021 suara lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon 28 Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 71.740 suara atau kurang dari 80.587 suara. Cara penghltungan: 1% x 8.058.690= 80.587 suara Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 4.065.215 - 3.993.475 = 71.740 suara. 3.993.475 suara 8.058.690 suara=Total suara sah Suara Tidak Setuju = Provinsi D berpenduduk 14.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Suara Setuju = 4.065.215 suara Contoh 4 Pasal 12 ayat (1) huruf d: Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Keslmpulan: Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 1.118.260 suara atau lebih dari 60.487 suara. Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 3.583.475 - 2.465.215 = 1.118.260 suara. 29 Contoh 6 Pasal 12 ayat (2) hurufb: kabupaten Zkota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,50/0 (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; Keaimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karen a selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 13.000 suara atau lebih dari 3.820 suara. Cara penghitungan: 2% x 191.000 = 3.820 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 102.000 - 89.000 = 13.000 suara. =Total suara sah 102.000 suara 89.000 suara 191.000 auara Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = Kabupaten /kota E berpenduduk 234.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%. Kabupatenj'kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 5 Pasal 12 ayat (2) huruf a: 30 Cara penghitungan: 10/0x 706.987 = 7.070 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 608.987 - 98.000 = 510.987 suara. =Total suara sah 608.987 suara 98.000 suara 706.987 auara Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = Kabupaten/kota G berpenduduk 800.956 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 7 Paw 12 ayat (2) huruf c: Keaimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeriyang bersertifikasi dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 4.024 suara atau kurang dari 4.047 suara. Cara penghitungan: 1,50/0x 269.776 = 4.047 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 136.900 - 132.876 = 4.024 suara. 269.776 auara=Total suara sah 132.876 suara 136.900 suara Kabupaterr/kota F berpenduduk 378.900 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%. Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = 31 Kesimpulan: • Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 618.017 suara atau lebih dari 5.910 suara. Cara penghitungan: 0,5%x 1.199.977= 5.910 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 908.997 - 290.980 = 618.017 suara. = 1.199.977 suaraTotal suara sah 908.997 suara 290.980 suara Kabupaten/kota H berpenduduk 1.556.890jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%. Suara Setuju = Suara TidakSetuju = Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 8 Pasal 12 ayat (2) huruf d: Kesimpulan: • Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 258.043 suara atau lebih dari 3.719 suara.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tabun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tabun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON 2 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)i

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Memperhatikan. Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016. ten tang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengingat 3 Pasa11 Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan \Vaki 1 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten zkota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis yang diikuti olen satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
4.Komisi Pemilihan Umurn yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
5.KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

Pasal 5

(1)Permohonan pernbatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diajukan oleh para pasangan Calon peserta Pernilihan.
(2)Selain diajukan oleh pasarigan calon peserta Pernilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pcrrnohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.
(1)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pas a! 5 huruf a dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
1. a.provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
2. b.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. c.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termchon;
4. d.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dar. huruf d mengajukan pcrmohonan kepada Mahkamah dengan ket.entuan:
1. a.kabupaten Zkota dengan jurnlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu] jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
2. b.kabupaten Zkota dengan jumlah penduduk lebih dad 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu] jiwa, pengajuan perselisihar, perolehan suara dilakukan jika terdapat online. 10 Pasa19
(1)Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling kurang memuat:
1. a.identitas lengkap Pernohon yaitu nama dan alamat Pernohon darr/atau kuasa hukurnnya, nomor telepon (rumah, kantor, seluler), nomor faksimili, dan Zatau alamat surat elektronik (e-main;
2. b.uraian yang jelas mengenai:
  1. 1.kewenangan Mahkarnah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam merneriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
  2. 2.kedudukan hukurn (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau kedudukan hukurn (legal standing) Pernohon yang perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. c.kabupaterr/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sarnpai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
4. d.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oieh Termohon.
(3)Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara· "setuju'' dengan perolehan suara "tidak setuju" yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
(4)Contoh penghitungan perbedaan perolehan suara sebagairnana dimaksud pada ayat (3) terlarnpir. 11
(4)Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana Pasa110
(1)Permohonan Pemohon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {3) dan daftar alat Zdokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) uriit penyirnpan data.
(2)Dalam hal permohonan Pemohon diajukan secara online, permohonan dan daftar bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (soJtcopy) dengan aplikasi word (doc.) dan pdf.
(3)Permohonan dan alat/ dokumen bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibubuni tanda tangan Pemohon darr/ atau Kuasa Hukurn. memuat penjelasan sebagai Pemantau Pemilihan dan penjelasan ten tang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

3.tenggang waktu pengajuan Perrnohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
4.pokok permohonan Pemohon, mernuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5.petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oieh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(2)Perrnohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dan dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat/ dokurnen bukti.
(3)Alat/ dokumen bukti surat atau tulisan disampaikan sebanvak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat / dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a. 12 Pasal 15
(1)Dalam hal APL diterbitkan setelah Pernohon atau kuasa hukum rnelengkapi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepaniteraan rnencatat Permohonan Pernohon dalam BRPK.
(2)Pencatatan permohonan dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara ser~ntak.
(3)Dalam hal Perrnohonan Pernohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.
(2)Kepaniteraan menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukum.
(3)Pemohon atau kuasa hukum melengkapi Perrnohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL. . .

BAB III

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 9 Pasal 8

Pasal 14

(1)Dalam hal Permohonan Pernohon belum Iengkap, Panitera menerbitkan APBL.

Pasal 13

(1)Dalam hal Permohonan Pemohon lengkap, Panitera menerbitkan APL.
(2)Kepaniteraan menyampaikan APL kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 12

(1)Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BP2K.
(2)Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3.
(3)Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya. dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). 13 'Pasal 18
(1)Jawaban Termohon diajulcan kepada Mahkarnah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Elena untuk
(1)Permohonan Pernohon yang telah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dilakukan telaah perkara oleh Mahkamah yang dilaksanakan secara tertutup.
(2)Basil tela.ah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah untuk tindak lanjut perkara, berupa pemeriksaan persidanganatau putusan. www.mahkamahkonstitusi.go.id. lamanmelalui pernberitahuan hari sidang pertama.
(3)Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling larnbat 2 (dua) hari kerja sejak perrnohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.
(4)Permohonan Pemohon dapat diakses disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dandengan Pasal 16
(1)Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lamb at 2 (dua) hari kerja sejak Perrnohonar. dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.
(2)Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai
(4)Dalam hal Permohonan Pemohon diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Panitera menerbitkan 1 (satu) ARPK.
(5)Kepaniteraan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukurn. 14 Pasal 19
(1)Jawaban Terrnohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling kurang memuat:
1. a.identitas lengkap Termohon yaitu nama dan alamat Termohon dan Zatau kuasa hukum, nornor telepon (kantor dan seluler), nomor faksimili, dan Zatau alamat surat elektronik (e-main;
2. b.uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Keputusan Termohon ten tang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumurnkan oleh Termohon telah benar;
3. c.petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.
(2)Jawaban Termohon dilengkapi alat/ dokumen bukti.
(3)Dalam hal alat / dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan alat/ dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu] rangkap dibubuhi meterai sebagairriana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat./dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasa120
(1)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan daftar alat / dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan Pemeriksaan Pendahuluan.
(2)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 15 Pasa123
(1)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling kurang memuat:
1. a.nama .dan alamat Pihak Terkait dan/ atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, seluler), nomor faksimili, dan Zatau alamat surat elektroruk (emaiij;
2. b.uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
3. c.uraian yang jelas rnengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
(1)Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.
(2)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukurn disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa121
(1)Dalam hal Jawaban Termohon telah disarnpaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APJT;
(2)Kepaniteraan menyampaikan tanda terima kepada Termohon atau kuasa hukum. data.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopq] sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). 16 Pasa125
(1)Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APKPT.
(2)Kepaniteraan menyampaikan tanda terima kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum. kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok Permohonan Pemohon;
1. d.petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihanbenar.
(2)Keterangan Pihak Terkait dilengkapialatj dokumen bukti.
(3)Dalam hal alatj dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alatjdokumen bukti sebanyak 4 (empat)rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alatjdokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasa124
(1)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan daftar alatj dokumen bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyiropandata.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). Pasa129 Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(1)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan. 17 BABIV PEMERIKSAAN PERKARA Umum Pasa126 Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Plenoterbuka untuk umum. Pasa127
(1)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan untuk memeriksa PermohonanPemohon,Jawaban Termohon, KeteranganPihak Terkait, serta alat/ dokumen bukti.
(1)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
(2)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga)hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK. 18 Pasa134
(1)Alat/riokumen bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, antara lain, terdiri atas:
1. a.keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
2. b.keterangan para pihak;
3. c.keterangan saksi;
4. d.keterangan ahli;
5. e.alat/ dokumen bukti lain; dan/ atau
6. f.petunjuk. Alat bukti dalam perkara perselieihan hasil Peruilihan berupa:
7. a.surat atau tulisan; Pasa133
8. b.pemeriksaan alat /dokumen bukti;
9. c.memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
10. d.mendengarkan keterangan saksi;
11. e.mendengarkan keterangan ahli;
12. f.pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/ atau peristiwa yang sesuai dengan alat / dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
13. g.pemeriksaan alar/ dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat.Zdokurnen bukti itu. Pasa131 Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi:
14. a.memeriksa Permohonan Pemohon; . . 19 Pasal 35 Alat/ dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b disampaikan dalam persidangan. ..
15. m.surat terdaftar dan iatau sertifikasi akreditasi dari KPU/ KIP provmsi atau KPU/ KIP kabupaten /kota bagi pernantau pernilihan;
(2)Alat/ dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimaria dimaksud pada ayat
(1)adala..h alat/ dokumen bukti surat yang terkait Jangsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan 'yang dimohorikan kepada Mahkamah.
(3)Alat./dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/ atau provmsi; kecamatan dari Panitia Pernilihan Kecamatan;

h.berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
1. 1.berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Zkota dari KPU/KIP kabupaten /kota; J. berita acara penyarnpaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KiP kabupaten,lkota kepada KPUjKIP provinsi;
k.berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Panitiaf. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari Pemungutan Suara kepada Panitia Pernilihan Kecamatan;
g.berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat
b.keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
c.keputusan Termohon tentang daftar pemilih tetap Pemilihan;
d.berita acara dan salinan pengumurnan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara:
e.berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Panitia Pemungutan Suara; 20 Sebelum memberikan keterangan, saksi Can ahli mengucapkan sumpah at au janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh rohaniwan dan dipandu oleh Hakim. Pasa140 Pasa139 Alat./dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alatj dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sarna lain atas objek perkara perselisihan hasil Pernilihan.

Pasal 38

Pasal 37

(1)Alatjdokumen bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang clihadirkan oleh para pihak dalam persidangan.
(2)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1j terlebih dahu.lu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
(3)Mahkamah dapat memanggil ahli, selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk didengar keterangannya. Pasa136
(1)Alat /dokumen bukti berupa keterangan saksi sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c adalah:
1. a.keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan
2. b.keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau perniiihan yang bersertifikat.
(2)Mahkamah dapat mernanggil saksi lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya. 21 Pasa143
(1)Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
(2)Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak rnclakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
(3)Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela. Pasa142
(1)Untuk kepcntingan pemeriksaan perkara, Mahkamab dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh untuk mendengar ketcrangan para pihak, saksi, dan Zatau ahli dengan menggunakan teknologi video conference.
(2)Persidangan jarak jauh sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diselenggarakan alas inisiatif Mahkamah atau bcrdasarkan perrnintaan para pihak setelah mernperoleh persetujuan dad Mahkamah. Baglan Ketujuh Putusan Sela Pasa141 Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umurn (Bawaslu) dan / atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan/ atau pihak- pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.
(1)Permononan tidak dapat di terima apabila Pemohon dan iatau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal ~, dan Pasal 9;
(2)Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
(3)Permohonan dikabulkan apaoila Perrnohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah rnenyatakan mernbatalkan hasil penghitungan suara oleh Terruohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
(1)Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
(2)Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
(3)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, penzambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(4)Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara tcrbanyak, suara Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.
(5)Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion) dimuat dalarn putusan.
(1)Dengan berlakunya Peraturan ini:
1. a.Peraturan Mahkamah Konstitu si Nomor 4'!'ahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Saw Pasangan Calon; dan
2. b.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstirusi Nomor 4 Tahun 2015 tenrang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Wahkota Dengan Satu Pasangan Calon die abut dan dinyatakan tidak berlaku; BABVI KETENTUAN LAINuLAIN Pasal 48 Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Terrnohon, Pihak Terkait, Pernerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan iru sepanjang mengenai acara dalam merneriksa, mengadili. dan mernutus perkara perselisihan hasil Pemilihan .ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Perrnusyawaratan Hakim.

Pasal 47

Putusan Mahkamah bersifat final dan mer.gikat sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. 24 ~ Arief Hidayat Ditetapkan di Jakarta pad tanggal 29 Agustus 2016

(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . . 25 CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON HASILPERSELISIHANPERKARA LAMPIRAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM 26 Provinsi dengan jumlah. penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta], pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma Contoh 2 Pasal 12 ayat (1) huruf b: Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang oersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.886 suara atau lebih dari 28.038 suara. Cara penghitungan: 2% x 1.401.908 = 28.038 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 801.887 - 600.02] = 201.886 suara. 1.401.908 suara=Total suara sah Provinsi A berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%. Suara Setuju = 801.887 suara Suara Tidak Setuju = 600.021 suara Provinsi dengan jumlah penduduk sarnpai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 1 Pasal 12 ayat (1) huruf a: CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON 27 Cara penghitungan: 1% x 6.048.690 = 60.487 suara 6.048.690 suaraTotal suara sah Provinsi C berpenduduk 10.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Suara Setuju 2.465.215 suara Suara Tidak Setuju = 3.583.475 suara Contoh 3 Pasal 12 ayat (1) huruf c: Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta] sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohcnan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.886 suara atau lebih dari 36.029 suara. Cara penghitungan: 1,5% x 2.40l.908 = 36.029 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 1.80 l.887 - l.600.021 = 201.886 suara. 2.401.908 suara=Total suara sah Provinsi B berpenduduk 4.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%. Suara Setuju l.80l.887 suara Suara Tidak Setuju = l.600.021 suara lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon 28 Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 71.740 suara atau kurang dari 80.587 suara. Cara penghltungan: 1% x 8.058.690= 80.587 suara Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 4.065.215 - 3.993.475 = 71.740 suara. 3.993.475 suara 8.058.690 suara=Total suara sah Suara Tidak Setuju = Provinsi D berpenduduk 14.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Suara Setuju = 4.065.215 suara Contoh 4 Pasal 12 ayat (1) huruf d: Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Keslmpulan: Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 1.118.260 suara atau lebih dari 60.487 suara. Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 3.583.475 - 2.465.215 = 1.118.260 suara. 29 Contoh 6 Pasal 12 ayat (2) hurufb: kabupaten Zkota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,50/0 (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; Keaimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karen a selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 13.000 suara atau lebih dari 3.820 suara. Cara penghitungan: 2% x 191.000 = 3.820 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 102.000 - 89.000 = 13.000 suara. =Total suara sah 102.000 suara 89.000 suara 191.000 auara Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = Kabupaten /kota E berpenduduk 234.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%. Kabupatenj'kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 5 Pasal 12 ayat (2) huruf a: 30 Cara penghitungan: 10/0x 706.987 = 7.070 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 608.987 - 98.000 = 510.987 suara. =Total suara sah 608.987 suara 98.000 suara 706.987 auara Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = Kabupaten/kota G berpenduduk 800.956 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 7 Paw 12 ayat (2) huruf c: Keaimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeriyang bersertifikasi dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 4.024 suara atau kurang dari 4.047 suara. Cara penghitungan: 1,50/0x 269.776 = 4.047 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 136.900 - 132.876 = 4.024 suara. 269.776 auara=Total suara sah 132.876 suara 136.900 suara Kabupaterr/kota F berpenduduk 378.900 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%. Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = 31 Kesimpulan: • Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 618.017 suara atau lebih dari 5.910 suara. Cara penghitungan: 0,5%x 1.199.977= 5.910 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 908.997 - 290.980 = 618.017 suara. = 1.199.977 suaraTotal suara sah 908.997 suara 290.980 suara Kabupaten/kota H berpenduduk 1.556.890jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%. Suara Setuju = Suara TidakSetuju = Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 8 Pasal 12 ayat (2) huruf d: Kesimpulan: • Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 258.043 suara atau lebih dari 3.719 suara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PARA PIHAK DAN OBJEK waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

Pasal 5

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 9 Pasal 8

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 38

Pasal 37

KETENTUANPENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan iru sepanjang mengenai acara dalam merneriksa, mengadili. dan mernutus perkara perselisihan hasil Pemilihan .ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Perrnusyawaratan Hakim.

Pasal 47

Dasar hukum (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PARA PIHAK DAN OBJEK waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

Pasal 5

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 9 Pasal 8

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 38

Pasal 37

KETENTUANPENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan iru sepanjang mengenai acara dalam merneriksa, mengadili. dan mernutus perkara perselisihan hasil Pemilihan .ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Perrnusyawaratan Hakim.

Pasal 47

Dasar hukum (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015