Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON 2 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)i
Memperhatikan. Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016. ten tang
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
BAB II
Bagian Kesatu Permohonan Pemohon BAB III PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 9 Pasal 8
10 Pasa19
11
memuat penjelasan sebagai Pemantau Pemilihan dan penjelasan ten tang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
12 Pasal 15
. .
BAB III
Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepaniteraan melakukan perneriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10. Pasalll
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). 13 'Pasal 18
www.mahkamahkonstitusi.go.id. lamanmelalui pernberitahuan hari sidang pertama.
14 Pasal 19
Pasa120
15 Pasa123
Pasa121
data.
16 Pasa125
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok Permohonan Pemohon;
Pasa124
Pasa129 Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Bagian KeUga Pemeriksaan Persidangan Pasa130
17 BABIV PEMERIKSAAN PERKARA Umum Pasa126 Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Plenoterbuka untuk umum. Pasa127
Bagian Kedua Pemeriksaan Pendahuluan Pasa128
18 Pasa134
Alat bukti dalam perkara perselieihan hasil Peruilihan berupa:
Pasa133 Bagian Keempat Alat Bukti Pasa132 Para Pihak, saksi, dan/ a tau ahli nadir dalarn sidang Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (~).
Pasa131 Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi:
. . 19 Pasal 35 Alat/ dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b disampaikan dalam persidangan. ..
(1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
kecamatan dari Panitia Pernilihan Kecamatan;
J. berita acara penyarnpaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KiP kabupaten,lkota kepada KPUjKIP provinsi;
20 Sebelum memberikan keterangan, saksi Can ahli mengucapkan sumpah at au janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh rohaniwan dan dipandu oleh Hakim. Pasa140 Pasa139 Alat./dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alatj dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sarna lain atas objek perkara perselisihan hasil Pernilihan.
Alatj dokumen bukti lain sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 33 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
Pasa136
21 Pasa143
Pasa142
Baglan Ketujuh Putusan Sela Pasa141 Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umurn (Bawaslu) dan / atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan/ atau pihak- pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa. Bagian Keenam Persidangan Jarak Jauh Bagian Kelima Keterangan Pihak Lain 22 Pasa145 Amar Putusan Mahkarnah menyatakan:
Bagian Kesatu Pengambilan Putusan Mahkamah Pasa144
Bagian Kedua Amar Putusan Mahkamah BABV PUTUSAN MAHKAMAH ~3 Pasal 50
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan iru sepanjang mengenai acara dalam merneriksa, mengadili. dan mernutus perkara perselisihan hasil Pemilihan .ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Perrnusyawaratan Hakim. BABVI KETENTUAN LAINuLAIN Pasal 48 Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Terrnohon, Pihak Terkait, Pernerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
BAB VII
Putusan Mahkamah bersifat final dan mer.gikat sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. Bagian Ketiga Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah Pasal 46 Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. 24 ~ Arief Hidayat Ditetapkan di Jakarta pad tanggal 29 Agustus 2016
. . 25 CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON HASILPERSELISIHANPERKARA LAMPIRAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM 26 Provinsi dengan jumlah. penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta], pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma Contoh 2 Pasal 12 ayat (1) huruf b: Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang oersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.886 suara atau lebih dari 28.038 suara. Cara penghitungan: 2% x 1.401.908 = 28.038 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 801.887 - 600.02] = 201.886 suara. 1.401.908 suara=Total suara sah Provinsi A berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%. Suara Setuju = 801.887 suara Suara Tidak Setuju = 600.021 suara Provinsi dengan jumlah penduduk sarnpai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 1 Pasal 12 ayat (1) huruf a: CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON 27 Cara penghitungan: 1% x 6.048.690 = 60.487 suara 6.048.690 suaraTotal suara sah Provinsi C berpenduduk 10.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Suara Setuju 2.465.215 suara Suara Tidak Setuju = 3.583.475 suara Contoh 3 Pasal 12 ayat (1) huruf c: Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta] sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohcnan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.886 suara atau lebih dari 36.029 suara. Cara penghitungan: 1,5% x 2.40l.908 = 36.029 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 1.80 l.887 - l.600.021 = 201.886 suara. 2.401.908 suara=Total suara sah Provinsi B berpenduduk 4.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%. Suara Setuju l.80l.887 suara Suara Tidak Setuju = l.600.021 suara lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon 28 Kesimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 71.740 suara atau kurang dari 80.587 suara. Cara penghltungan: 1% x 8.058.690= 80.587 suara Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 4.065.215 - 3.993.475 = 71.740 suara. 3.993.475 suara 8.058.690 suara=Total suara sah Suara Tidak Setuju = Provinsi D berpenduduk 14.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Suara Setuju = 4.065.215 suara Contoh 4 Pasal 12 ayat (1) huruf d: Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Keslmpulan: Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 1.118.260 suara atau lebih dari 60.487 suara. Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 3.583.475 - 2.465.215 = 1.118.260 suara. 29 Contoh 6 Pasal 12 ayat (2) hurufb: kabupaten Zkota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,50/0 (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; Keaimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karen a selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 13.000 suara atau lebih dari 3.820 suara. Cara penghitungan: 2% x 191.000 = 3.820 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 102.000 - 89.000 = 13.000 suara. =Total suara sah 102.000 suara 89.000 suara 191.000 auara Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = Kabupaten /kota E berpenduduk 234.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%. Kabupatenj'kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 5 Pasal 12 ayat (2) huruf a: 30 Cara penghitungan: 10/0x 706.987 = 7.070 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 608.987 - 98.000 = 510.987 suara. =Total suara sah 608.987 suara 98.000 suara 706.987 auara Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = Kabupaten/kota G berpenduduk 800.956 jiwa, sehingga masuk kategori 1%. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 7 Paw 12 ayat (2) huruf c: Keaimpulan: Pemantau Pemilihan Dalam Negeriyang bersertifikasi dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 4.024 suara atau kurang dari 4.047 suara. Cara penghitungan: 1,50/0x 269.776 = 4.047 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 136.900 - 132.876 = 4.024 suara. 269.776 auara=Total suara sah 132.876 suara 136.900 suara Kabupaterr/kota F berpenduduk 378.900 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%. Suara Setuju = Suara Tidak Setuju = 31 Kesimpulan: • Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 618.017 suara atau lebih dari 5.910 suara. Cara penghitungan: 0,5%x 1.199.977= 5.910 suara • Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju: 908.997 - 290.980 = 618.017 suara. = 1.199.977 suaraTotal suara sah 908.997 suara 290.980 suara Kabupaten/kota H berpenduduk 1.556.890jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%. Suara Setuju = Suara TidakSetuju = Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Contoh 8 Pasal 12 ayat (2) huruf d: Kesimpulan: • Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi tidak dapat mengajukan permohonan ke MKkarena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 258.043 suara atau lebih dari 3.719 suara.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan