DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan MK No. 4 Tahun 2020 dibentuk untuk memperbarui peraturan mengenai penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang diatur oleh Peraturan MK No. 2 Tahun 2020, yang mana Peraturan MK No. 4 Tahun 2020 mengatur mengenai penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan yang berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangam hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
b.bahwa Undang-UndangNomor1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nemer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK IND(J)NESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR4 TAHUN 2020 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Mengingat Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (UUD1945).
2.Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga)orang Hakim.
3.Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
4.Rapat Permusyawaratan Hakim, yang selanjutnya disebut RPH, adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotayang dihadiri oleh 9 (sembilan)orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
5.Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihanyang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam

Pasal 1

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN,KEGIATAN,DAN JADWALPENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,BUPATI,DANWALIKOTA. Menetapkan MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019
6.Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
7.Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut Permohonan, adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Termohonmengenaipenetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan WakilBupati serta Walikotadan WakilWalikota.
8.Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon darr/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
9.Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon darr/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/ atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar KelengkapanPengajuan Permohonan Pemohon. 10.Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronikyang selanjutnya disingkat e-BRPKadalah buku elektronikyang memuat antara lain catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohondan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan. 11.Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK,adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK. 12.Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan,adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 kabupatenjkota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
13.Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
14.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
15.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaterr/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaterr/ Kota atau KIP Kabupaterr/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
16.Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
18.Badan Pengawas Pemilu Kabupaterr/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaterr/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten zKota.
19.Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memeroleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.
20.Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten /Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019

(1)Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:
1. a.Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. b.Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
3. c.Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pernohon;
4. d.Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
5. e.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
6. f.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
7. g.Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
8. h.Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
9. i.Pemeriksaan Pendahuluan; j, Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
10. k.Pengucapan Putusan/Ketetapan;
  1. 1.Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH; Pasa13 Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Pasa12
  2. 21.Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta pemantau yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
  3. 22.Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memeroleh akreditasi dari Bawaslu.
  4. 23.Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerin tah.
  5. 24.Laman Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut laman Mahkamah, adalah laman yang beralamat www.mkri.id. Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 ~ ANWAR USMAN L Ditetapkan di Jakarta pada tanggalJ.f Juli 2020 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, cf--f-
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(1)Denganberlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan,dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotadicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa16
(1)Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasidan komunikasi.
(2)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 5

(1)Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam LampiranPeraturan Mahkamah Konstitusiini.
(2)Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 4

m.Pengucapan Putusan: dan
n.Penyerahan Salinan Putusan atau PenyampaianSalinan Putusan.

(2)Panitera mengunggah permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, serta salinan Putusanj Ketetapanpada laman Mahkamah. Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 ..... ..... N N o 0 N N '5 '5 § § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~-------------o~------------~-----8----~ N N k k ~ ~ ~ ~ v v Q Q C") \() ..... ..... Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 .~ § '"') lfl ..... C'l o C'l o C'l o C'l ~ OJ (/J OJ a <.0 ..... o C'l o C'l ... OJ 1 (/J OJ a '"..... Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 o ~ o ~ lJ ~Q) '"Q) c ~ ...... o ~ o ~ ... Q) "8 Q) '"Q) c C') ...... o ~ o ~ .... i '"Q) c -o ...... o ~ o ~ .... i '"Q) c C') ..-< o ~ o ~ .... ~ g; Q) Cl ~ ..-< Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 .~ ui ..... N o N o N o N il ~ III "o ~ ..... N o N Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 .-< C'I a C'I > Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 ..... C'l o C'l .~ ~ "') I!l C'l ..... C'l ..... C'l o C'l .~ ] Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 .... .... c:i .... ..... N o N .~ 2 ~ l() ..... ...... N o N .~ j ..... N o N .~ ~ ~ ...... ..... Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 0() ...... 0() ...... Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT MAHKAMAH KONSTITUSI JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO JAKARTA, 10110 TELP. (021) 23529000; FAX. (0 www.mkri.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…