menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu disempumakan untuk memperjelas kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan cara menghitung persentase perbedaan perolehan suara;
a.bahwa ketentuan tentang kata "hari" dan frasa "sejak diterimanya permohonan" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor J Tahun 20) 5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105IPUU-XIIlJ20L5 tanggal II November 2015;
Menimbang KETUA MAHKAMAB KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR ? TABUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAB KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENT ANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIRAN RASIL PEMILmAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 2 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasall
1.Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi:
Pasall Beberapa ketentuan daJam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah sebagai berikut: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSJ TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTTTUSTNOMOR I TAHUN 2015 TENT ANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMJLJHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALTKOTA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 30 November 2015; Memperhatikan
1.Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201] tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1.Tahun 201.5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
Mengingat Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 3
5.Komisi Pcmilihan Umum yang sclanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelcnggara pemilihan umurn scbagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalarn penyelenggaraan Pemilihan;
6.KPU/KlP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyclenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur;
7.KPUIKlP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang I. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakirnan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamab Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 J J tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamab Konstitusi;
3.Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagairnana dimaksud daLam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 II tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4.Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubcrnur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya discbut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupatenlkota untuk memilih Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WaJikota secara langsung dan demokratis;
4 II. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adaJah tempat dilaksanakannya pernungutan suara untuk Pemilihan;
12.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lernbaga penyelenggara pemilihan umurn yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang rnengatur mengcnai penyelenggara pcmilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyclenggaraan Pemilihan, termasuk Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota;
13.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang sclanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bcrtugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mcngenai penyelenggara pemilihan urnurn yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
14.Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pernilihan;
15.Rapat Permusyawaratan Hakim yang seJanjutnya disingkat RPH adaJah rapat yang diJaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara pcrselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
16.Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perseJisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oJeh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasiLnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
9.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP KabupatenlKota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
10.KeLompok Penyelenggara Pernungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
dibentuk oleh KPUIKlP KabupatenlKota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau sebutan lain; 5
18.Panitera Mahkarnah Konstitusi yang selanj utnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkarnah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi;
19.Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang memuat catatan antara lain tcntang nama Pernohon dan/atau kuasa hukurnnya, nama Terrnohon dan/atau kuasa hukumnya, nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukurnnya;
pokok Permohonan Pernohon, pokok Jawaban Terrnohon, pokok Keterangan Pihak Terkait; waktu pengajuan Perrnohonan Pernohon, waktu pengajuan Jawaban Termohon, waktu pengajuan Keterangan Pihak Terkait (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun); serta kelengkapan Permohonan Pernohon, kelengkapan Jawaban Termohon, kelengkapan Keterangan Pihak Terkait;
20.Akta Pengajuan Perrnohonan Pernohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang rnemuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pernohon dan/atau kuasa hukumnya telah dicatat dalarn BP2K, serta informasi ten tang nama Pernohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Perrnohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), discrtai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pernohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pernohon atau kuasa hukumnya;
21.Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang rnemuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Pennohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pernohon atau kuasa hukumnya;
22.Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat pemyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pernohon dan/atau kuasa hukumnya telah lcngkap, serta informasi tentang nama Pernohon dan/atau kuasa
17.Sidang Plene ada1ah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk merneriksa, mengadili, dan mernutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
6 Pasal 6 (I) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (.I) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
a.Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta.) jiwa,
2.Ketentuan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi:
24.Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait yang selanjutnya disingkat APKPT adalah akta yang mernuat pemyataan antara lain bahwa Keterangan yang diajukan oleh Pibak Terkait dan/atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BP2K, dan informasi tentang nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, pokok Keterangan, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta informasi mengenai kepentingan Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
25.Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukurnnya, Termohon dan kuasa hukumnya, Pihak Terkait dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Perrnohonan;
26.Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pemyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu pengaj uan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
27.Hari adalah hari kerja.
hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permobonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
23.Akta Pengajuan Jawaban Termohon yang selanjutnya disingkat APJT adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Jawaban Termohon yang diajukan Termohon danlatau kuasa bukumnya telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama Tennohon danlatau kuasa hukumnya, pokok Jawaban Termohon, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon;
7
c.Kabupaten/Kota dengan jurnlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan
b.Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Pennohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
a.KabupatenIKota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua rat us lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Tennohon;
(2)Pemohon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
d.Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan peroJehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pernohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
c.Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dad 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pernohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
b.Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan Pennohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
pengajuan Pennohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oIeb Tennohon; 8
(2)Permohonan Pemohon dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat bukti.
1.kewenangan Mahkarnah;
2.kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
J. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
4.pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5.Petiturn untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oJeh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
b.uraian yangjelas mengenai:
a.identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alarnat Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler), nomor faksirnili, dania tau alamat surat elektronik (e-mail);
( I) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 paling kurang memuat: