DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tcntang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahka.mah : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Memperhatikan Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkarnah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016.

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ] Tahun 2014 tentang Femilihan Gubernur, Bupati, dan Wahkota Menjadi Undarig-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lernbaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ten tang Kekuasaan Kehakiman (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1571 Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
1.Undang-Undang Nomor 24 Tanun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Konstitusi yang baru; 3

4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilinan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
5.KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang rnengatur mengenai penyelenggara pe:::nilihan umurn yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi;
3.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten Zkota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis; Pasall

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

Pasal 13

Pasal 12 Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal l O ayat (2), Kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9. Pasall1

(3)Kepaniteraan menyampaikan AP3kepada Pemohon atau kuasa hukum.
(1)Dalam hal Pemohon telah .mengajukan permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat permohonan Pemohon dalam BP2K.
(2)Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3. penyimpan data.
(2)Dalam hal permohonan Pemohon diajukan secara online) permohonan dan daftar alat./dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf
(3)Permohonan dan alat / dokumen bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon dan I atau kuasa hukum.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). Pasall0 13
(1)Perrnohonan Pernohon yang telah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dilakukan telaah perkara oleh Mahkamah yang dilaksanakan secara tertutup.
(2)Hasil telaah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Pasal 16 www.mahkamahkonstitusi.go.id. lamanrnelaluiciiaksesdapatPernohon(4) Permohonan
(3)Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pernohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak perrnohonan Pernohon dicatat dalam BRPK.
(2)Panitera rnenyampaikan salinan perrnohonan Pernobon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait rnelalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dan pemberitahuan hari sidang pertama.
(1)Panitera rnenyampaikan salinan perrnohonan Pernohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Terrnohon rnelalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonar; dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan .Jawaban Terrnohon dan pernberitahuan hari sidang pertama.

Pasal 15

(4)Kepaniteraan rnenyampaikan ARPKkepada Pernohon atau kuasa hukum.
(2)Pencatatan permohonan dalam BRPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serentak.
(3)Dalam hal permohonan Pernohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.
(1)Dalam hal APL diterbitkan setelah Pernohon atau kuasa hukurn rnelengkapi perrnohonan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepaniteraan mencatat perrnohonan Pernohon dalam BRPK. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL. Pasal 14 14
(2)Jawaban Termohon dilengkapi alat Zdokumen bukti.
(3)Dalam hal alat/ dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Tennohon atau kuasa hukum menyampaikan alat/ dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam
(1)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling kurang memuat:
1. a.nama dan alamat Termohon dan/ atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah , seluler), nomor faksirnili, dan Zatau alamat surat elektronik (emai~;
2. b.uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diurnurnkan oleh Termohon telah benar;
3. c.petitum, memuat rnengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon ten tang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.

Pasal 18

(2)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksuc1 pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Terrnohon atau kuasa hukurn disertai dengan surat kuasa khusus dari Terrnohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(1)Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 17

(1)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling kurang memuat: Pasa122
(2)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan. Pasa121
(2)Kepaniteraan menyampaikanAPJTkepada Termohonatau kuasa hukum.
(1)Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APJT; Pasa120
(2)Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). peraturan perundang-undangan;
1. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/ dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

(1)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data. 16
(2)Dalarn hal terdapat perbedaan an tara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (2}dan salinan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(2)Keterangan Pihak Terkait dilengkapi alat / dokumen bukti.
(3)Dalam hal alat/ dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat / dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat./ dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasa123
(1)Keterangan Pihak Terkait sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan daftar alat/ dokumen bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.
1. a.nama dan alamat Pihak Terkait dan/ atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/ atau alamat surat elektronik ietruuls;
2. b.uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
3. c.uraian yang jelas men genal tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan perrnohonan, serta pokok Permohonan Pemohon;
4. d.petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkarnah untuk menyatakan Keputusan Terrnohon ten tang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar. 17
(1)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaunana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
(2)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK. Pasa127
(1)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pasa126 Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Plene terbuka uniuk umum. Pasa125 Umum BABIV PEMERIKSAAN PERKARA
(2)Kepaniteraan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
(1)Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APKPT; Pasa124 18 Para Pihak, saksi, dan /atau ahli hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). Pasa131 Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi:
1. a.memeriksa Permohonan Pemohon;
2. b.pemeriksaan alat/ dokumen bukti;
3. c.memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
4. d.mendengarkan keterangan saksi;
5. e.mendengarkan keterangan ahli;
6. f.pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan Zatau peristiwa yang sesuai dengan alat/ dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
7. g.pemeriksaan alat/ dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat /dokumen bukti itu. Pasa130 (I) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno;
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan. Pasa129 Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
(1)Alar/dokumen bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, antara lain, terdiri atas:
1. a.keputusan Termohontentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
2. b.keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihanbeserta lampirannya;
3. c.keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihanbeserta lampirannya;
4. d.berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara;
5. e.berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Panitia Pemungutan Suara;
6. f.berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia PemilihanKecamatan;
7. g.berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari Panitia PemilihanKecamatan;
8. h.berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupatenj'kota;
  1. 1.berita acara hasil penghitungan suara tingkat kabupaterr/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota; J. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaterr/kota kepada KPU/KIP provinsi;

Pasal 33

Bagia.n Keempat Alat Bukti Pasa132 Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihanberupa:

a.surat atau tulisan;
b.keterangan para pihak;
c.keterangan saksi;
d.keterangan ahli;
e.alat/ dokumen bukti lain; dan/ atau
f.petunjuk. 20

(1)Alatjdokumen bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh Para Pihak dalam persidangan.
(2)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelurn memberikan keterangannya.
(3)Mahkamah dapat memanggil ahli, selain sebagaimana dimaksud. pada ayat
(1)untuk didengar keterangannya.
(2)Mahkamah dapat memanggil saksi lain, selain sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya. Pasa136
1. a.keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resrni oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan
2. b.keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilihan yang bersertifikat.
(1)Alatjdokumen bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c adalah: Alatj dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b disarnpaikan dalam persidangan. Pasa135 Pasa134
1. k.berita acara hasil penghitungan suara dari KPUjKIP provinsi; danj atau
  1. 1.salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukurn tetap.
(2)Alatj dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah alatjdokumen bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.
(3)Alatj dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 21
(1)Untuk kepentingan perneriksaan perkara, Mahkamah dapat rnenyelenggarakan pemeriksaan melaiui persidangan jarak jauh untuk mendengar keterangan para pihak, saksi, dan/ atau ahli dengan menggunakan teknologi video conference. Pasa141 Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkarnah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Zatau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan Zatau pihak- pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa. Pasa139 Pasa138 Alat /dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alar/ dokumen bukti yang merniliki persesuaian satu sarna lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan. Pasa137 Alat./dokumen bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 22
(4)Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua
(3)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(2)Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
(1)Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.

Pasal 43

(3)Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.
(2)Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
(1)Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.

Pasal 42

(2)Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah. 23 Putusan Mahkarnah disarnpaikan kepada Pernohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Pasal 47

Putusan Mahkamah bersifat [mal dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. Pasa146 Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tcntang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahka.mah : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Memperhatikan Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkarnah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016.

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ] Tahun 2014 tentang Femilihan Gubernur, Bupati, dan Wahkota Menjadi Undarig-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lernbaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ten tang Kekuasaan Kehakiman (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1571 Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
1.Undang-Undang Nomor 24 Tanun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Konstitusi yang baru; 3

4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilinan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
5.KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang rnengatur mengenai penyelenggara pe:::nilihan umurn yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi;
3.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten Zkota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis; Pasall

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

Pasal 13

(3)Kepaniteraan menyampaikan AP3kepada Pemohon atau kuasa hukum.
(1)Dalam hal Pemohon telah .mengajukan permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat permohonan Pemohon dalam BP2K.
(2)Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3. penyimpan data.
(2)Dalam hal permohonan Pemohon diajukan secara online) permohonan dan daftar alat./dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf
(3)Permohonan dan alat / dokumen bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon dan I atau kuasa hukum.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). Pasall0 13
(1)Perrnohonan Pernohon yang telah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dilakukan telaah perkara oleh Mahkamah yang dilaksanakan secara tertutup.
(2)Hasil telaah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Pasal 16 www.mahkamahkonstitusi.go.id. lamanrnelaluiciiaksesdapatPernohon(4) Permohonan
(3)Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pernohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak perrnohonan Pernohon dicatat dalam BRPK.
(2)Panitera rnenyampaikan salinan perrnohonan Pernobon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait rnelalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dan pemberitahuan hari sidang pertama.
(1)Panitera rnenyampaikan salinan perrnohonan Pernohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Terrnohon rnelalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonar; dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan .Jawaban Terrnohon dan pernberitahuan hari sidang pertama.

Pasal 15

(4)Kepaniteraan rnenyampaikan ARPKkepada Pernohon atau kuasa hukum.
(2)Pencatatan permohonan dalam BRPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serentak.
(3)Dalam hal permohonan Pernohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.
(1)Dalam hal APL diterbitkan setelah Pernohon atau kuasa hukurn rnelengkapi perrnohonan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepaniteraan mencatat perrnohonan Pernohon dalam BRPK. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL. Pasal 14 14
(2)Jawaban Termohon dilengkapi alat Zdokumen bukti.
(3)Dalam hal alat/ dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Tennohon atau kuasa hukum menyampaikan alat/ dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam
(1)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling kurang memuat:
1. a.nama dan alamat Termohon dan/ atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah , seluler), nomor faksirnili, dan Zatau alamat surat elektronik (emai~;
2. b.uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diurnurnkan oleh Termohon telah benar;
3. c.petitum, memuat rnengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon ten tang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.

Pasal 18

(2)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksuc1 pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Terrnohon atau kuasa hukurn disertai dengan surat kuasa khusus dari Terrnohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(1)Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 17

(1)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling kurang memuat: Pasa122
(2)Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan. Pasa121
(2)Kepaniteraan menyampaikanAPJTkepada Termohonatau kuasa hukum.
(1)Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APJT; Pasa120
(2)Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). peraturan perundang-undangan;
1. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/ dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

(1)Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data. 16
(2)Dalarn hal terdapat perbedaan an tara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (2}dan salinan dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(2)Keterangan Pihak Terkait dilengkapi alat / dokumen bukti.
(3)Dalam hal alat/ dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat / dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat./ dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasa123
(1)Keterangan Pihak Terkait sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan daftar alat/ dokumen bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (sojtcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.
1. a.nama dan alamat Pihak Terkait dan/ atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/ atau alamat surat elektronik ietruuls;
2. b.uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
3. c.uraian yang jelas men genal tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan perrnohonan, serta pokok Permohonan Pemohon;
4. d.petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkarnah untuk menyatakan Keputusan Terrnohon ten tang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar. 17
(1)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaunana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
(2)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK. Pasa127
(1)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pasa126 Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Plene terbuka uniuk umum. Pasa125 Umum BABIV PEMERIKSAAN PERKARA
(2)Kepaniteraan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
(1)Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APKPT; Pasa124 18 Para Pihak, saksi, dan /atau ahli hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). Pasa131 Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi:
1. a.memeriksa Permohonan Pemohon;
2. b.pemeriksaan alat/ dokumen bukti;
3. c.memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
4. d.mendengarkan keterangan saksi;
5. e.mendengarkan keterangan ahli;
6. f.pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan Zatau peristiwa yang sesuai dengan alat/ dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
7. g.pemeriksaan alat/ dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat /dokumen bukti itu. Pasa130 (I) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno;
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan. Pasa129 Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
(1)Alar/dokumen bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, antara lain, terdiri atas:
1. a.keputusan Termohontentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
2. b.keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihanbeserta lampirannya;
3. c.keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihanbeserta lampirannya;
4. d.berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara;
5. e.berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Panitia Pemungutan Suara;
6. f.berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia PemilihanKecamatan;
7. g.berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari Panitia PemilihanKecamatan;
8. h.berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupatenj'kota;
  1. 1.berita acara hasil penghitungan suara tingkat kabupaterr/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota; J. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaterr/kota kepada KPU/KIP provinsi;

Pasal 33

Bagia.n Keempat Alat Bukti Pasa132 Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihanberupa:

a.surat atau tulisan;
b.keterangan para pihak;
c.keterangan saksi;
d.keterangan ahli;
e.alat/ dokumen bukti lain; dan/ atau
f.petunjuk. 20

(1)Alatjdokumen bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh Para Pihak dalam persidangan.
(2)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelurn memberikan keterangannya.
(3)Mahkamah dapat memanggil ahli, selain sebagaimana dimaksud. pada ayat
(1)untuk didengar keterangannya.
(2)Mahkamah dapat memanggil saksi lain, selain sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya. Pasa136
1. a.keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resrni oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan
2. b.keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilihan yang bersertifikat.
(1)Alatjdokumen bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c adalah: Alatj dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b disarnpaikan dalam persidangan. Pasa135 Pasa134
1. k.berita acara hasil penghitungan suara dari KPUjKIP provinsi; danj atau
  1. 1.salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukurn tetap.
(2)Alatj dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah alatjdokumen bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.
(3)Alatj dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 21
(1)Untuk kepentingan perneriksaan perkara, Mahkamah dapat rnenyelenggarakan pemeriksaan melaiui persidangan jarak jauh untuk mendengar keterangan para pihak, saksi, dan/ atau ahli dengan menggunakan teknologi video conference. Pasa141 Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkarnah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Zatau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan Zatau pihak- pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa. Pasa139 Pasa138 Alat /dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alar/ dokumen bukti yang merniliki persesuaian satu sarna lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan. Pasa137 Alat./dokumen bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 22
(4)Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua
(3)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(2)Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
(1)Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.

Pasal 43

(3)Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.
(2)Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
(1)Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.

Pasal 42

(2)Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah. 23 Putusan Mahkarnah disarnpaikan kepada Pernohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 33

Pasal 43

Pasal 42

Pasal 47

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan turunan (4)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 33

Pasal 43

Pasal 42

Pasal 47

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan turunan (4)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017