Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Memperhatikan Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkarnah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016.
Mengingat
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Konstitusi yang baru; 3
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Pasall
BAB II
Pasal 12 Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal l O ayat (2), Kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9. Pasall1
penyimpan data.
Pasall0 13
lamanrnelaluiciiaksesdapatPernohon(4) Permohonan
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL. Pasal 14 14
Bagian Kedua Jawaban Termohon pertimbangan oleh Mahkamah untuk tindak lanjut perkara, berupa pemeriksaan persidangan atau putusan. 15
Pasa122
Pasa121 Bagian Ketiga Keterangan Pihak Terkait
Pasa120
peraturan perundang-undangan;
16
Pasa123
17
Pasa127 Bagian Kedua Pemeriksaan Pendabuluan dilaksanakan untuk memeriksa Permohonan Pernohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat/ dokumen bukti.
(2)Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pasa126 Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Plene terbuka uniuk umum. Pasa125 Umum BABIV PEMERIKSAAN PERKARA
Pasa124 18 Para Pihak, saksi, dan /atau ahli hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). Pasa131 Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi:
Pasa130 (I) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno;
Pasa129 Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Bagian KeUga Pemeriksaan Persidangan Pasa128 19
J. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaterr/kota kepada KPU/KIP provinsi;
Bagia.n Keempat Alat Bukti Pasa132 Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihanberupa:
20
Pasa136
Alatj dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b disarnpaikan dalam persidangan. Pasa135 Pasa134
(1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 21
Pasa141 Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkarnah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Zatau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan Zatau pihak- pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa. Bagian Keenam Persidangan Jarak Jauh Bagian Kelima Keterangan Pihak Lain Pasa140 Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh rohaniwan dan dipandu oleh Hakim. Pasa139 Pasa138 Alat /dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alar/ dokumen bukti yang merniliki persesuaian satu sarna lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan. Pasa137 Alat./dokumen bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 22
Bagian Kesatu Pengambilan Putusan Mahkamah BABV PUTUSAN MAHKAMAH
Bagian Ketujuh Putusan Sela
23 Putusan Mahkarnah disarnpaikan kepada Pernohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
Putusan Mahkamah bersifat [mal dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. Pasa146 Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan