DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai lingkup tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus pembiayaan transportasi bagi jemaah haji Daerah dan sumber pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, jo ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, jo ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembiayaan transportasi penyelenggaraan ibadah haji;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345)
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan BUPATI MAMUJU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5.Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
6.Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7.Penyelenggaraan ibadah haji Daerah adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji di daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah/Lembaga Lainnya, Kecamatan, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
9.Jemaah haji Daerah adalah warga masyarakat Kabupaten Mamuju Utara yang terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk menunaikan ibadah haji dan telah selesai menunaikan ibadah haji pada setiap tahun berjalan.
10.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Mamuju Utara.
11.Transportasi adalah sarana pengangkutan yang disediakan untuk melayani kepentingan penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji dari Daerah dan dari embarkasi/debarkasi.
12.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
13.Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian pembiayaan transportasi penyelenggaraan haji Daerah dimaksudkan untuk :

a.mewujudkan/merealisasikan tanggung-jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan ibadah haji di Daerah;
b.memberikan pelayanan kepada warga masyarakat khususnya bagi jemaah haji yang berasal dari Daerah; dan
c.memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan warga masyarakat terkait dengan adanya pembiayaan transportasi bagi Jemaah haji dari Daerah dan dari embarkasi/debarkasi.

Pasal 3

Penetapan dan pemberian pembiayaan transportasi bagi Jemaah haji Daerah bertujuan untuk :

a.menertibkan dan melancarkan pelayanan urusan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
b.memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah haji asal Daerah dan dari embarkasi/debarkasi.

BAB III

LINGKUP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus pembiayaan transportasi bagi jemaah haji Daerah.
(2)Pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyediaan sarana transportasi bagi Jemaah haji.
(3)Penyediaan sarana transportasi bagi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
1. a.dari daerah ke embarkasi; dan
2. b.dari debarkasi ke daerah.

Pasal 5

(1)Dalam mengatur dan mengurus pembiayaan transportasi bagi Jemaah haji Daerah, Bupati membentuk PPIH.
(2)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama pada setiap tahun berjalan.
(3)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
(4)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menyelenggarakan :
1. a.persiapan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah;
2. b.pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah;
3. c.penyediaan sarana transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah
(5)PPIH dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati

Pasal 6

Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Daerah yang dilakukan oleh PPIH

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Segala biaya timbul dalam mengatur dan mengurus pembiayaan transportasi penyelenggaraan haji daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
(2)Biaya dalam mengatur dan mengurus penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan standar biaya transportasi jemaah haji per-orang pada setiap tahun berjalan.
(3)Standar biaya transportasi bagi Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai kebutuhan biaya transportasi bagi Jemaah haji Daerah, serta teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 1 Februari 2016 Pj.BUPATI MAMUJU UTARA, TTD H. M. NATSIR Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 1 Februari 2016 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, TTD H. ABD. WAHID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI SULAWESI BARAT : ( 3 ) / ( 2016 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI DAERAH I. PENJELASAN UMUM Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Lebih dari pada itu, pembentukan Peraturan Daerah juga mengacu pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, dan tuntutan aspirasi masyarakat. Khusus mengenai Peraturan Daerah ini, dasar pijakannya bertolak dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang- Undang. Ketentuan Pasal 35 tersebut menyebutkan (1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 thn 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Lalu, dalam ketentuan Pasal 23 disebutkan: Biaya Transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Peraturan Daerah setempat. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 thn 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Dalam Pasal 29 Peraturan tersebut dinyatakan: (1) Transportasi Jemaah haji dari daerah asal dan dari embarkasi/ debarkasi menjadi tanggung- jawab Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji ke dan dari Arab Saudi. Selain karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kehadiran Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Penyelenggaraan Haji Daerah juga menyahuti tuntutan aspirasi masyarakat daerah agar Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab dalam memberi pelayanan maksimal terhadap penyelenggaraan haji Daerah, khususnya pembiayaan transportasi Jemaah Haji asal daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah. Adapun maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Penyelenggaraan Haji Daerah adalah: (a) mewujudkan atau merealisasikan anggung-jawab Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan ibadah haji di Daerah; (b) memaksimalkan pelayanan publik dalam merealisasikan tanggung jawab Pemerintah Daerah penyelenggaraan ibadah haji di Daerah; dan (c) memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan warga masyarakat terkait dengan adanya pembiayaan transportasi penyelenggaraan haji bagi Jemaah haji Daerah. Selain maksud yang disebutkan di atas, tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Penyelenggaraan Haji Daerah adalah untuk menertibkan dan melancarkan pelayanan urusan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah haji asal Daerah dan dari embarkasi/debarkasi. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014