DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH; BAB V PETUGAS HAJI DAERAH; BAB VI PERAN DAN TUGAS; BAB VII BIAYA PETUGAS HAJI DAN TRANSPORTASI JAMAAH CALON HAJI SERTA PENGELOLAAN BIAYANYA DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI ANTARA DAN DARI DEBARKASI ANTARA KE DAERAH ASAL; BAB VIII AKOMODASI DAN KONSUMSI; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan dari Debarkasi Ke Daerah Asal, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5345);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 896); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap umat Islam yang mampu.
6.Jamaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
7.Biaya Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi/Embarkasi Antara dan Dari Debarkasi Antara Ke Daerah Asal yang berada di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah biaya transportasi yang diperuntukan kepada Jamaah calon Haji yang telah melakukan ibadah haji pada tahun-tahun pelaksanaan haji sebelumnya.
8.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu bimbingan ibadah dan pelayanan umum kepada jamah haji Kabupaten Kotawaringin Timur.
9.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada jamah haji.
10.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
11.Biaya Transportasi Jamaah haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
12.Daerah asal adalah Kabupaten Kotawaringin Timur tempat Jamaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke Embarkasi/Embarkasi Antara.
13.Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah calon haji menuju Embarkasi.
14.Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Debarkasi.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daearah kabupaten.
16.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
17.Prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar Jamaah haji daerah asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan Jamaah haji dari debarkasi ke daerah asal.
18.Pengawalan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan Jamaah haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan ibadah haji daerah serta pelayanan transportasi haji dilaksanakan berdasarkan azas keadilan, profesional, transparan dan akuntabel.
(2)Penyelenggaraan ibadah haji daerah serta pelayanan transportasi haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jamaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman,tertib, dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat menunjukkan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk-EL sebagai warga Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 4

Transportasi Jamaah haji yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

a.Transportasi haji dari daerah asal ke Embarkasi/Embarkasi Antara;
b.Transportasi Jamaah haji dari Debarkasi Antara ke daerah asal;
c.Pemberian pelayanan pada saat pemberangkatan dan pemulangan Haji;dan
d.Pemberian pelayanan pengawalan Jamaah Haji dari Kabupaten Kotawaringin Timur Ke Embarkasi/Embarkasi Antara dan Dari Debarkasi Antara Ke Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB IV

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam hal kelancaran penyelenggaraan ibadah haji daerah Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dengan menunjuk Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai Ketua Panitia Penyelenggara.
(2)Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) merencanakan, melaksanakan dan mengarahkan serta mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji daerah.
(3)Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggara dalam menjalankan tugas dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan DPRD dan Perangkat Daerah terkait, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur untuk keamanan penyelenggaraan ibadah haji daerah.
(4)Susunan dan tim sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 6

(1)Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyiapkan petugas haji daerah.
(2)Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPHD dan TKHD yang memenuhi persyaratan dan kesehatan yaitu petugas yang telah mengetahui tentang aturan haji dan pernah berhaji untuk membantu para calon jamaah haji baik sebelum keberangkatan dan saat pelaksanaan ibadah haji.
(3)TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) orang yang telah diseleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(4)TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang dari petugas kesehatan daerah setempat.
(5)Mekanisme rekruitmen TPHD dan TKHD sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melakukan seleksi Calon TPHD dan TKHD yang hasilnya kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Seleksi calon TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan yang berkoordinasi dengan organisasi masyarakat Islam kabupaten.

BAB VI

PERAN DAN TUGAS

Pasal 8

(1)Bupati bertanggung Jawab pada seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji daerah.
(2)Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku Ketua Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten bertugas untuk mengoordinir seluruh petugas haji daerah serta seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji daerah kabupaten yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

BIAYA PETUGAS HAJI DAN TRANSPORTASI JAMAAH CALON HAJI SERTA PENGELOLAAN BIAYANYA DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI ANTARA DAN DARI DEBARKASI ANTARA KE DAERAH ASAL

Pasal 9

(1)Biaya petugas haji kabupaten daerah dibebankan pada APBD Kabupaten.
(2)Biaya petugas haji daerah kabupaten sebagaimana ayat (1), meliputi seluruh keperluan petugas haji daerah dalam mengawal penyelenggaraan haji daerah sampai dengan pulangnya jamaah haji.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017