Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 2043);
5562); Mengingat Menimbang MENTER!AGRARIADANTATARUANGjKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL, DENGAN,RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANPERWAKILANKANTORPERTANAHAN KABUPATENBUTONTENGAHPROVINSISULAWESITENGGARA TENTANG NOMOR 13 TAHUN2015 PERATURANMENTERIAGRARIADANTATARUANGj KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL MENTERI AGRARIA DAN TAT A RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pasal 2
BAB II ORGANISASI Pasal 1 Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disebut Perwakilan Kantor Pertanahan adalah bagian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buton sebagai Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. BAB I KETENTUAN UMUM
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARlA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:
BAB III WILAYAHKERJA Pasa14
BAB III
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulan an pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pasal 7 Tugas dan fungsi di luar wiIayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.
Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian. BABIV TUGAS, FUNGSI DANKEWENANGAN
Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan im dibebankan pad a Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kantor Pertanahan Induk.
BAB V KETENTUANLAIN-LAIN Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk.
BAB V
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang:
MENTERIHUKUMDANH REPUBLIKINDONESIATAHUN2015 NOMOR 1028BERITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2015 ANTATARUANGj NAHANNASIONAL, MENTERIAGRARI KEPALABADANPE Ditetapkan di Jakarta pada tanggal tl~Juni 2015
Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)